Tri Wahyuningsih

    FOLLOW  

Nestapa Papua dalam Asuhan Kapitalisme

Khazanah | Wednesday, 02 Aug 2023, 15:30 WIB

Papua, daerah paling Timur Indonesia, memiliki luas wilayah kurang lebih 319.063 km2. Papua menyimpan sumber daya alam berupa mineral tambang yang melimpah. Kekayaan alam tanah Papua bahkan telah terkenal hingga ke mancanegara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM mencatat Jumlah cadangan emas terbesar ada di tanah Papua, yakni sebesar 52% dari total cadangan emas Indonesia dengan luas mencapai 229.893,75 ha. Papua juga memiliki sebanyak 1,706 juta ton biji dan 1.875 juta ton biji untuk cadangan perak dan masih banyak cadangan lainnya, besi ,batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi dan gas alam.

Operasi kerja PT Freeport Indonesia yaitu di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dengan hasil bahan galian berupa tembaga, emas dan perak (PTFI). Bahkan kawasan Grasberg adalah salah satu deposit tambang emas dan tembaga terbesar di dunia.

Selain di Kabupaten Mimika yang dikelola perusahaan mancanegara ini, di bagian lain tanah Papua juga tersimpan potensi-potensi mineral tambang lainnya baik yang sudah digali maupun yang belum dieksploitasi. Salah satunya di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Di daerah ini terdapat indikasi endapan pirit dan arsenopirit, sedangkan mineralisasi emas memang sangat sedikit hanya 18 ppm.

Selain itu, potensi tambang yang tersebar di Papua antara lain di Distrik Paniai Barat dan Kabupaten Paniai berupa batu bara. Potensi emas lainnya ditemukan di Distrik Sugapam Homeyo, Mbiandogo, Bogobaida, Agisipa, dan Paniai Barat. Potensi besi di Puncak Cartens dengan jumlah cadangan sekitar 4% serta potensi mineral tambang lainnya (kumparan.com, 26/04/2020).

Tak cukup hanya mineral, minyak dan gas, hutan Papua juga merupakan target utama ekploitasi. Lokasi utama proyek itu terletak di pesisir selatan Teluk Berau, sebelah selatan semenanjung ‘Kepala Burung’, Papua Barat. Batas-batas distrik itu ditentukan pada tahun 2006 dan terdiri atas 11 kecamatan dan 97 desa. Luas daerah itu meliputi 18.658,00 km2 dengan penduduk sebanyak 48.079 orang. Kondisi geologi di Teluk Berau sangat kaya akan kandungan mineral minyak dan gas. Dan masih banyak lagi potensi kekayaan alam Papua yang senantiasa menjadi primadona para investor lokal maupun mancanegara. Para capital meraup pundi-pundi kekayaan dari jalan eksploitasi tanah Papua, sementara di sudut yang lain, masyarakat setempat tetap hidup di bawah garis kemiskinan sejak puluhan bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu.

Papua Merana di Tengah SDA Melimpah

Limpahan sumber daya alam di Papua ternyata tidak membawa berkah bagi masyarakat setempat. Bahkan negeri yang berlimpah kekayaan alamnya ini termasuk wilayah termiskin di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan jumlah penduduk miskin terjadi di hampir semua pulau pada September 2022. Namun, kenaikan penduduk miskin tertinggi terjadi di Papua dan Maluku. Kemiskinan di Papua naik 0,21 persen poin menjadi 20,10 juta jiwa per September 2022, dibandingkan Maret 2022.

Selain data kemiskinan yang kian meningkat, bencana kelaparan yang menimpa penduduk bumi cenderawasih menjadi sebuah ironi di tengah sumber daya alam yang melimpah. Dilansir dari halaman kompas.com, Kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, memakan korban jiwa enam warga dan berdampak pada sedikitnya 7.500 orang. Kejadian ini dipicu kekeringan di daerah itu selama dua bulan terakhir.

Bupati Puncak Willem Wandik di Mimika, Papua Tengah, Kamis (27/7/2023), mengatakan, kekeringan terjadi di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi. Akibatnya, enam warga meninggal. Korban meninggal dalam kondisi lemas. Mereka terkena diare, panas dalam, seriawan, dan sakit kepala.

”Musibah itu dipicu cuaca ekstrem. Temperatur udara sangat dingin dan tanpa hujan sejak Mei. Akibatnya, warga gagal panen ubi dan keladi,” kata Willem.

Sungguh miris kelaparan berujung hilangnya nyawa rakyat. Lebih miris lagi kelaparan ini terjadi di Provinsi Papua yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Padahal seharusnya dengan kekayaan alam yang melimpah tersebut mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Papua. Mereka berhak atas keadilan dan kehormatan, penegakan hukum, serta kehidupan keagamaan kemasyarakatan dijunjung tinggi dan dihormati.

Ilusi Sejahtera dengan Sistem Demokrasi- Kapitalis

Kasus kematian rakyat Papua untuk kesekian kalinya sungguh menggambarkan ketimpangan pembangunan di wilayah Papua yang sejatinya memiliki kekayaan alam melimpah, apalagi Indonesia sudah merdeka selama 78 tahun. Sungguh, pemilihan sistem ekonomi politik yang tidak tepat sangat membahayakan kehidupan rakyat, dalam hal ini adalah sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme.

Sistem kapitalisme menghendaki negara tidak ikut campur dalam hal kepemilikan apapun termasuk kekayaan alam. Tugas Negara hanya sebagai pembuat kebijakan atau regulator yang memuluskan para korporat menguasai sumber daya alam yang notabene adalah milik rakyat. Padahal privatisasi sumber daya alam menyebabkan kemiskinan sistemik, buktinya nasib rakyat negeri ini, khususnya warga Papua semakin terpuruk.

Kapitalisasi sumber daya alam dan berbagai bentuk pelayanan rakyat oleh pihak swasta telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan yang semakin menganga antara rakyat dan pemilik modal. Di sisi lain politik demokrasi yang mahal meniscayakan Para pemilik modal semakin mudah mengendalikan kebijakan pemerintah.

Persoalan Papua sejatinya hanya akan selesai jika rakyatnya hidup dalam naungan Islam, sebab penerapan aturan Islam Kaffah akan menjamin rakyat hidup sejahtera dan aman. Islam memandang bahwa kesejahteraan dan keamanan warga negara adalah tanggung jawab negara.

Sistem Islam Kafah Menjamin Kesejahteraan Rakyat

Sistem Islam yang menerapkan syariat Islam secara kafah dalam segala bidang berprinsip Negara menjamin kebutuhan dasar tiap warga negara berupa sandang, papan, pangan, juga kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Negara akan sungguh-sungguh memenuhi semua kebutuhan individu, baik muslim maupun nonmuslim, pria maupun wanita. Bahkan, terpenuhi dan tidaknya kebutuhan-kebutuhan dasar ini juga bisa menjadi indikator kehidupan rakyat negara tersebut sejahtera atau tidak.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar ini, Islam mempunyai mekanisme dan sistem. Mekanisme dan sistem ini kemudian diimplementasikan dengan konsisten, baik oleh individu, masyarakat, maupun negara. Sehingga kemakmuran yang dicita-citakan itu pun benar-benar terwujud.

Jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat telah ditetapkan Islam sebagai kebijakan ekonomi (economic policy). Sistem Islam dalam pelaksanaannya menerapkan konsep kepemilikan dalam Islam. Sumber daya alam yang menguasai hajat publik, memiliki deposit yang terus mengalir menjadi kepemilikan umum yang haram dikuasai individu atau korporasi. Negara diwajibkan mengelola kepemilikan umum untuk kesejahteraan rakyat melalui mekanisme anggaran belanja negara Baitulmal.

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw,

“Kaum muslim berserikat (sama-sama membutuhkan) dalam tiga perkara: padang, air dan api.” (HR Abu Dawud dan Ibn Majah).

Seperti penduduk Papua, sebenarnya tidak perlu otonomi khusus. Kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan akan ditanggung Negara secara penuh. Pembangunan fasilitas publik dan infrastruktur menjadi tanggung jawab negara tanpa melihat agama mayoritas penduduk suatu wilayah.

Negara juga diwajibkan syariat untuk membuka lapangan pekerjaan bagi laki-laki dewasa agar dapat menanggung nafkah keluarga, memberikan keterampilan kerja, bahkan negara bisa memberikan tanah, modal dan alat produksi bagi warga negara yang membutuhkan untuk berusaha. Negara wajib membangun produktivitas warga negara untuk mengentaskan kemiskinan kultural dan negara haram memproduksi kemiskinan struktural dengan cara menerapkan sistem ekonomi Islam secara kafah.

Sejatinya, Papua sama saja dengan wilayah lain dalam pandangan Islam, Papua adalah bagian dari negeri muslim yang wajib diurusi negara dan dijaga kesatuan wilayahnya dari caplokan negara kufur yang hanya ingin mengeksploitasi sumber daya alamnya.

Demikianlah cara system Islam yang diterapkan dalam sebuah institusi Negara menyejahterakan rakyatnya dengan sistem dan kebijakan ekonomi yang ideal, bukan dengan ilusi sistem demokrasi.

Dengan begitu akan terwujud Negara yang diidam-idamkan umat di dunia ini. Termasuk di wilayah Papua, tidak akan terjadi kesenjangan dan rakyatnya akan sejahtera, insya Allah. Wallahu a’lam