Dimas Muhammad Erlangga

Agenda Menyelamatkan Negara dan Bangsa

Politik | 2023-08-01 05:34:37

Agak ironis, tapi kenyataannya memang begitu, Indonesia makin menjurus ke negara gagal secara moral politik. Alasannya cukup banyak. Namun, yang paling nyata adalah soal fondasi kebangsaan, yang dibangun di atas prinsip Bhinneka Tunggal Ika, mulai terkoyak-koyak.

Cita-cita nasional, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, telah dikhianati oleh penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah. Bukannya memajukan kesejahteraan umum, pemerintah justru membenarkan politik upah murah, sistem kerja outsourcing, perampasan tanah petani oleh perusahaan besar, penggusuran terhadap PKL, mengobral sumber daya alam kepada korporasi asing, dan menyerahkan semua layanan publik dalam genggaman pasar.

Bukannya berjuang keras mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah justru mendorong tatakelola pendidikan nasional dalam orientasi bisnis. Merdeka Belajar Tapi Kebebasan Akademik masih dibatasi ruangnya. Akibatnya, pendidikan menjadi barang istimewa bagi mereka yang punya kesanggupan untuk membeli dan Doktrin Konservatif Orde Baru masih berkuasa diberbagai Sistem Kampus.

Sementara makna politik makin terdegradasi. Politik bukan lagi sarana menggunakan kekuasaan untuk kepentingan bangsa, melainkan arena kontestasi para elit untuk memuaskan nafsu serakah mereka. Partai politik pun bukan lagi sebagai alat perjuangan, tetapi tak lebih sebagai kuda tunggangan segelintir elit politik.

Akhirnya, ketika orang terjun ke politik, panglima mereka adalah uang. Sementara program dan ideologi perjuangan sudah lama ditanggalkan. Katanya, program dan ideologi sudah tidak laku. Mereka lebih suka “membeli suara rakyat”, membeli suara kaum Marhaen untuk menang, ketimbang menjabarkan visi dan program-program politiknya.

Sebetulnya, sejak beberapa tahun terakhir, makin banyak orang yang menyadari keterpurukan bangsa ini. Tak terhitung banyaknya diskusi yang berusaha menggagas format kebangsaan masa depan. Tak terhitung sudah banyaknya artikel yang berusaha menawarkan jalan keluar dari berbagai krisis kebangsaan saat ini.

Namun, kalau kita lihat, berbagai refleksi dan pendiskusian itu masih berjalan sesuai agenda kelompok masing-masing. Agenda dan proposal solutifnya pun masih fragmentatif dan berserakan. Belum ada sebuah proposal bersama, sebagai solusi mendasar atas persoalan kebangsaan sekarang, yang bisa mengikat semua spektrum politik yang pro-pembaruan untuk berjuang bersama.

Begitu pula dengan agenda Pemilu 2024 mendatang. Hingga saat ini, menurut saya, belum ada satupun partai politik yang menawarkan agenda politik yang jelas. belum ada partai yang membuat agenda yang cukup Progresif-Revolusioner untuk merubah tatanan politik Indonesia. Masing-masing partai masih berbicara agenda pemenangan capres masing-masing. Kalaupun ada yang berteriak “perubahan”, "pro-wong cilik" dan lain sebagainya itu tak lebih dari demagogi.

Tampaknya, dari berbagai diskusi yang bergulir, kita sudah sampai pada kesimpulan-kesimpulan penting: bangsa ini kehilangan kedaulatan di bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Tak heran, banyak seruan untuk memperjuangkan kemandirian bangsa. Selain itu, sistim politik sekarang semakin menyingkirkan suara dan partisipasi rakyat Marhaen.

Sebetulnya, kalau mau jujur, begitu diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sudah punya arah yang jelas, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pijakan untuk mewujudkan cita-cita itu pun sudah jelas, yakni Pancasila dan UUD 1945. Masalahnya, kepemimpinan nasional kita tidak konsisten menyelaraskan kebijakannya dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sekarang kita berhadapan dengan momentum pemilu 2024. Selama partai politik hanya berbicara kepentingan politik masing-masing, dan tidak punya keberpihakan yang jelas terhadap agenda membebaskan bangsa dari penjajahan asing dan oligarki politik di dalam negeri, maka pemilu 2024 tidak akan menjadi ‘jalan pembaruan’ yang Radikal.

Selain itu, apabila partai-partai masih memeluk tradisi lama, seperti membeli suara rakyat, menebar janji-janji palsu, dan menghalalkan kecurangan/manipulasi, maka pemilu 2024 hanya akan menjadi arena kontestasi elit dan para oligarki. Kalau ada elit yang mengklaim pro-pembaruan, tetapi mengabaikan pembangunan kekuatan dan kesadaran rakyat Marhaen, maka itu tak lebih dari kaum demagog yang berpura-pura merakyat agar bisa berkuasa.