Nazwa Nayla

Efektivitas Program Diskon Pajak PKB dan Bebas BBNKB II di Jawa Barat

Politik | 2023-07-05 21:41:57

Program kebijakan ini berawal pada tahun 2021, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, pemerintah provinsi atau daerah telah meluncurkan program-program tersebut sebagai upaya mendorong pembelian kendaraan bermotor baru, penjualan kendaraan, lalu penerimaan pajak daerah dan meningkatkan perekonomian tentunya. Tujuan dari program ini untuk memberikan sebuah insentif kepada masyarakat dalam bentuk diskon ataupun pembebasan pajak kendaraan bermotor. Efektivitas program tersebut dapat diukur melalui beberapa faktor seperti, peningkatan penjualan kendaraan baru, kontribusi penerimaan pajak daerah, dan juga dampaknya terhadap masyarakat serta perekonomian.

Pemprov Jawa Barat secara resmi meluncurkan kebijakan insentif pajak daerah. Bapenda Jabar mengumumkan kebijakan insentif pajak daerah Program bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II dan diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2023 ini berlaku di Jawa Barat, dengan periode pembayarannya tanggal 3 Juli hingga 31 Agustus. Dimana diskon PKB untuk kendaraan yang menunggak sudah lebih dari 7 tahun, dan masyarakat hanya perlu membayar 3 tahun saja. Sedangkan pajak BBNKB atas pengalihan hak milik atas kendaraan bermotor kepada sebagai akibat salah satu antara dua pihak atau timbul karena perbuatan atau keadaan sepihak pembelian dan pertukaran, subsidi, warisan atau masuk ke entitas komersial.

BBNKB yang dikenakan untuk kendaraan bekas pakai, jenis BBNKB II, seperti :

- Alih kepemilikan kendaraan karena pembelian kendaraan bekas

- Alih Kepemilikan kendaraan karena waris

- Alih kepemilikan kendaraan karena hibah

- Alih kepemilikan kendaraan karena lelang

Untuk dapat memanfaatkan hak balik nama kendaraan bermotor ini, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi seperti :

1. STNK asli

2. E-KTP asli pemilik baru

3. SKKP / SKPD terakhir

4. BPKB asli

5. Bukti pengalihan kepemilikan (bila jual beli, lampirkan kwitansi jual beli bermaterai)

6. Kendaraan dihadirkan di Samsat induk dan tujuan.

7. Bukti hasil cek fisik

8. Semua berkas difotokopi

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah daerah tertentu. Pajak ini diberlakukan sebagai bagian dari pendapatan negara atau daerah untuk mendukung berbagai program dan layanan publik. PKB biasanya dibayarkan secara tahunan oleh pemilik kendaraan tersebut dan jumlahnya ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti jenis kendaraan, kapasitas mesin, usia kendaraan, dan juga wilayah operasional. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan tarif dan persyaratan yang berlaku untuk setiap PKB sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi, tujuan dari pajak kendaraan bermotor yaitu untuk mengumpulkan pendapatan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan, pengelolaan jalan, pengelolaan lalu lintas, maupun penyediaan layanan publik lainnya yang terkait dengan transportasi dan mobilitas.

Pajak Kendaraan Bermotor juga berfungsi sebagai pengaturan untuk mendorong ketaatan hukum dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Pembayaran PKB yang rutin menunjukkan bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi persyaratan hukum, seperti memiliki surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan memiliki asuransi kendaraan yang sesuai.

Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan pajak yang harus dibayar pada saat mengalihkan kendaraan bermotor dari pemilik yang satu kepada pemilik yang baru. Biasanya BBNKB dikenakan ketika seseorang membeli bekas dari pemilik sebelumnya dan mengubah kepemilikan dalam dokumen resmi seperti sebagai STNK dan juga buklet kepemilikan kendaraan bermotor. BBNKB yaitu untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah daerah serta juga mekanisme kontrol dan pemantauan kepemilikan kendaraan bermotor. Secara umum, jumlah BBNKB ditentukan berdasarkan harga jual kendaraan yang tertera dalam kontrak jual beli atau kontrak kepemilikan. Pemerintah daerah juga biasanya mengatur tarif BBNKB, mungkin bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya.

Dengan adanya kebijakan program ini sangat berdampak positif bagi masyarakat karena diskon PKB dan bebas BBNKB dapat mengurangi beban finansial bagi pemilik kendaraan tersebut. Lalu dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap kepemilikan kendaraan bermotor. Adapun juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor otomotif dan industri terkait, dengan mendorong pembelian kendaraan baru, program ini dapat meningkatkan permintaan dan penjualan di pasar. Dan juga adanya program ini dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Melalui pemberian insentif berupa pemotongan atau pembebasan pajak, program ini dapat mengurangi insentif untuk menghindari kewajiban pajak. Pemilik kendaraan lebih cenderung untuk membayar pajak yang tepat waktu dan mematuhi peraturan pemerintah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mendorong efisiensi administrasi pajak.

Adapun juga keuntungan dari BNPKB II ini yaitu seperti :

a. Terjaminnya legalitas kepemilikan kendaraan bermotor

b. Mempermudah persyaratan administrasi pembayaran PKB

c. Bisa memanfaatkan banyak kemudahan layanan Samsat

d. Mempermudah klaim asuransi kecelakaan

e. Menghindari dampak penyalahgunaan kendaraan oleh pihak lain

f. Berkontribusi positif untuk pembangunan Jawa Barat

Kesimpulan dari Efektivitas Program Diskon Pajak PKB Dan Bebas BBNKB II Di Jawa Barat yaitu dengan adanya program diskon PKB dan bebas BBNKB juga dapat dilihat dalam konteks pendapatan daerah dan stimulus ekonomi. Meskipun program ini dapat mengurangi penerimaan pajak daerah tersebut, pemerintah daerah mungkin melihatnya sebagai stimulus ekonomi jangka pendek yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan sektor otomotif dan aktivitas ekonomi terkait lainnya. Sedangkan dalam jangka panjang, pertumbuhan sektor ini dapat berkontribusi pada penerimaan pajak dan pembangunan ekonomi yang lebih luas. Sarannya kepada pemerintah terus menerapkan program seperti ini lagi kedepannya dengan memberikan diskon atau pembebasan pajak, program ini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, meminimalkan biaya administrasi, dan mengurangi potensi penghindaran pajak. Dengan begini dapat membantu mencapai tujuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dengan cara yang lebih efisien dan adil.