Safdha Herayani

Tantangan yang di Hadapi dalam Proses Pemekaran Wilayah

Pendidikan dan Literasi | 2023-07-01 23:17:12

Pemekaran wilayah adalah proses pembentukan wilayah baru dengan membagi wilayah yang sudah ada menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil. Praktik pemekaran wilayah ini dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia untuk berbagai alasan, seperti pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan seperti memperbaiki fasilitas di bidang pendidikan serta menyediakan lebih banyak tenaga pendidik yang memadai juga mendorong pemerataan pelayanan kesehatan di daerah, dan memperbaiki efisiensi administratif. tujuan utama dari pemekaran wilayah adalah untuk memberikan kemudahan akses layanan publik bagi masyarakat serta mempercepat pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Selain itu, melalui pemekaran juga dapat ditingkatkan partisipasi politik masyarakat lokal dalam mengambil keputusan penting mengenai masa depan daerahnya.

Pemekaran wilayah biasanya dilakukan jika luas suatu wilayah terlalu besar sehingga sulit diatur atau jika ada perbedaan kepentingan antara bagian-bagian dalam satu wilayah tersebut. Namun, proses pemekaran juga tidak selalu berjalan lancar karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan seperti dukungan masyarakat dan efektivitas pengelolaan pemerintahan setelah terjadi pemekaran.

Namun demikian, implementasi program ini sering kali menimbulkan masalah baru seperti konflik horisontal antar kelompok masyarakat atau masalah administrasi dan keuangan di daerah yang dimekarkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor penting seperti dukungan masyarakat lokal dan ketersediaan sumber daya manusia untuk mengelola wilayah baru.

Pemekaran membuka peluang terjadinya bureaucratic and political rent-seeking, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Dari sudut pandang berbeda, pemekaran daerah juga membuka peluang adanya tuntutan untuk menunjukkan kemampuan menggali potensi wilayah, maka banyak daerah menetapkan berbagai pungutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menyebabkan terjadinya suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi. Lebih jauh lagi timbul pula tuduhan bahwa pemekaran daerah merupakan bisnis kelompok elit di daerah yang sekedar menginginkan jabatan dan posisi.

Menurut laman liputan6.com (2021), Indonesia telah melakukan lebih dari 500 kali pemekaran wilayah sejak tahun 2000 hingga saat ini. Pemekaran terbesar yang pernah dilakukan adalah pada tahun 2012 ketika Provinsi Papua dimekarkan menjadi dua provinsi yaitu Papua Barat dan Papua.

Namun, tak semua pemekaran berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah tersebut. Ada beberapa kasus dimana setelah terjadi pemekaran malah menimbulkan masalah baru seperti konflik horizontal antara penduduk atau korupsi oleh oknum pejabat.

Adapun tantangan yang sering dihadapi terhadap pemekaran wilayah yaitu:

 

1. Akan memicu timbulnya konflik antarmasyarakat, antar-pemerintah daerah yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah konflik horisontal dalam masyarakat. Sengketa antara pemerintah daerah induk (dalam hal ini Kabupaten Aceh Barat) dengan pemerintah daerah pemekaran (Kota Meulaboh) terkait hal pengalihan aset dan batas wilayah juga dikhawatirkan menimbulkan ketegangan di dalam masyarakat.
2. Menimbulkan implikasi negatif bagi pelayanan publik terutama pada skala nasional terutama terkait dengan alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang semakin berkurang. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan belanja aparat dan infrastruktur pemerintahan lainnya yang bertambah dalam jumlah yang signifikan sejalan dengan pembentukan DPRD dan birokrasi di daerah otonomi baru.
3. Pemekaran berdampak terhadap pembangunan ekonomi. Namun, hal ini harus dibayar dengan ongkos yang mahal terutama anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai pemerintahan daerah, seperti belanja pegawai dan belanja operasional pemerintahan daerah lainnya.
4. Dalam hal pertahanan, keamanan, dan integrasi nasional. Maka, kehadiran pemerintahan daerah otonomi baru harus dibayar dengan ongkos ekonomi yang mahal, terutama dalam bentuk belanja aparat dan operasional lainnya. Selain itu, seringkali ongkos politiknya juga bisa sangat mahal, apabila pengelolaan politik selama proses dan pasca pemekaran tidak bisa dilakukan dengan baik. Sebagaimana terbukti pada beberapa daerah hasil pemekaran, ketidakmampuan untuk membangun inklusifitas politik antar kelompok dalam masyarakat mengakibatkan munculnya tuntutan untuk memekarkan lagi daerah yang baru saja mekar. Untuk mempersiapkan upaya pemekaran ini, pemekaran unit pemerintahan terbawah, seperti desa untuk pemekaran kabupaten dan pemekaran kabupaten untuk mempersiapkan pemekaran provinsi merupakan masalah baru yang perlu untuk diperhatikan terutama terkait perpecahan di masyarakat.

Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap dampak pemekaran wilayah yang telah dilakukan. Evaluasi ini bisa menjadi acuan untuk mengambil kebijakan yang lebih baik di masa depan. evaluasi berkala terhadap implementasi program pemekaran wilayah sangatlah penting untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan tersebut bagi masyarakat serta menentukan langkah-langkah strategis dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul akibat pemekaran wilayah.

REFERENSI

Nurkholis, A. (2018). Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pemekaran Wilayah Di Indonesia. Journal of Governance and Public Policy Vol 1 No 2 (2018), pp: 25-35

Ikhsan. (2019). Pemekaran Daerah: Peluang dan Tantangan Bagi Pemekaran Kota Meulaboh. Jurnal Public Policy.