Audyy Nuari

Kenaikan harga BBM dan implementasi mikro ekonomi

BBM merupakan komodini yang dibutuhkan semua masyarakat, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, baik itu dibutuhkan oleh masyarakat berdaya beli tinggi maupun masyarakat berdaya beli rendah. Adanya kenaikan harga BBM berimplikasi pada seluruh sektor industri, ekonomi, dan gerak kehidupan masyarakat. Dapat dipahami bahwa seluruh aktivitas manusia membutuhkan transportasi dan distribusi. Tentunya aktivitas transportasi, distribusi, dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tidak terlepas dari keperluan akan BBM.
Kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan efek eksponensial (exponential effect) terhadap berbagai sektor kehidupan industri dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu dapat dipahami jika diketahui bahwa, kenaikan harga BBM berimplikasi pada makro ekonomi Indonesia. Perkembangan harga minyak secara makro harus diawali dengan terlebih dahulu mengkaji bagaimana fluktuasi rata- rata harga minyak dunia.
Berbagai permasalahan yang dialami bangsa ini dari mulai adanya krisis moral, krisis moneter, krisis ekonomi, hingga berbagai krisis lainnya termasuk adanya kenaikan harga BBM sejak beberapa tahun terakhir ini, merupakan suatu kondisi yang memerlukan sikap proaktif dalam mencari solusinya. Dapat dipahami bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM di Indonesia, tentunya akan herdamnak nada kehidunan ekonomi.
Dapat dipahami bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM di Indonesia, tentunya akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat itu sendiri. Jika dilihat dari daya beli masyarakat secara umum, dengan kenaikan harga BBM menyebabkan daya beli masyarakat mengalami penurunan, karena nilai pendapatan masyarakat secara substansial sesungguhnya juga mengalami penurunan.
Kenaikan harga bahan bakar minyak tentunya berpengaruh terhadap berbagai sisi kehidupan mulai dari ekonomi masyarakat dan secara lebih luas artinya berimplikasi terhadap makro ekonomi Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak mempunyai pengaruh eksponensial terhadap berbagai indikator di makro ekonomi artinya yang dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia terutama lapisan menengah ke bawah.

Telah dikemukakan bahwa ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, menyebabkan Indonesia harus mengimpor BBM. Padahal Indonesia sebagai negara kaya sumber minyak selayaknya menjadi pengekspor minyak, akan tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri, negara Indonesia harus mengimpor minyak.
Dengan mengkaji data angka impor BBM Indonesia pada tahun 1997 bertepatan dengan adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun tersebut, merupakan salah satu faktor yang memicu besarnya impor BBM di Indonesia hingga mencapai 95,0 juta barel, dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 1998 menjadi 54,1 juta barel.
Dari tahun 1998 hingga 2004 kecenderungan umum yang terjadi adalah impor BBM secara terus menerus mengalami peningkatan yang berarti, yakni tahun 1999 sebanyak 79,9 juta barel; tahun 2000 meningkat menjadi 88,9 juta barel; tahun 2001 menjadi 89,6 juta barel; tahun 2002 hingga 2004 secara berturut-turut mencapai 106,9 juta barel; 108,7 juta barel; dan 118,8 juta barel. Bahkan untuk tahun 2005 kebutuhan impor BBM Indonesia diperkirakan meningkat sangat tajam hingga dapat mencapai 130,7 juta barel.
Besarnya subsidi BBM yang dilakukan pemerintah dari tahun ke tahun yang secara umum memperlihatkan kecenderungannya semakin meningkat, tentu berdampak terhadap beban anggaran negara yang semakin berat. Karena kurang tepatnya subsidi BBM yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir, maka pada tahun 2005 ini pemerintah memberikan berbagai bentuk subsidi BBM yang menyentuh masyarakat berdaya beli rendah dan miskin, melalui subsidi berupa dana kompensasi untuk bidang pendidikan, kesehatan dan subsidi tunai langsung ke masyarakat.
Pendistribusian dana kompensasi untuk bidang pendidikan disalurkan melalui biaya operasional sekolah (BOS) untuk sekolah dasar hingga sekolah tingkat menengah. Untuk bidang kesehatan, pemerintah akan membantu masyarakat yang dirawat di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga untuk mendapat pengobatan secara gratis. Di bidang infrastruktur desa, setiap desa tertinggal mendapat bantuan senilai Rp 250 juta per desa. Sementara untuk dana kompensasi langsung, pemerintah juga memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat miskin senilai Rp 100.000 per keluarga per bulan yang akan diberikan sekaligus untuk tiga bulan (per triwulan). Program-program tersebut di atas merupakan bentuk kompensasi akibat kenaikan harga BBM untuk berbagai bidang yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan masyarakat berdaya beli rendah atau miskin

Berita Terkait

Keluh Kesah Pedagang Baju Bekas di Pasar Wage Tulungagung

Kemiskinan Struktural: Diskursus Sosial dan Ekonomi Tak Berujung

Mengurai Masalah Pengangguran di Banten yang Kian Mengkhawatirkan, Ini Penyebabnya