FOLLOW  

Kebijakan Moneter Bank Sentral Terhadap Masalah Ekonomi Indonesia 2023

Bisnis | Saturday, 04 Mar 2023, 14:58 WIB

Kebijakan moneter merupakan kebijakan Bank Sentral untuk mempengaruhi pasokan uang dan suku bunga untuk mengendalikan keadaan ekonomi suatu negara. Kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif disebut juga dengan istilah easy money policy atau kontraktif yang disebut juga dengan hard money policy. Kebijakan ekspansif atau moneter longgar diterapkan ketika suatu negara berada dalam resesi atau depresi dengan meningkatkan jumlah uang beredar. Sementara itu, kebijakan kontraktif atau moneter ketat digunakan di negara-negara inflasi untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan menaikkan suku bunga, meningkatkan cadangan uang tunai, menjual surat berharga, dan memperketat persyaratan kredit.

Mengapa Bank Sentral di dunia saat ini menaikkan suku bunga? Apa tujuh bauran kebijakan dari bank indonesia untuk kondisi ekonomi negara sekarang ? tulisan ini akan membahas isu fundamental tersebut melalui kacamata moneter.

Bank Sentral dan kebijakan moneter

Bank Sentral adalah bank tunggal di negara kita yang bertanggung jawab atas keuangan dan perbankan nasional. Bank sentral Republik Indonesia yaitu Bank Indonesia (BI) didirikan dengan tujuan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, baik dari sisi nilai tukar terhadap barang dan jasa maupun terhadap valuta asing. Fungsi bank sentral adalah untuk menetapkan dan mengatur kebijakan moneter, serta untuk mengatur dan mengawasi bank komersial.

Kebijakan kontraktif adalah kebijakan yang mendorong orang untuk berhemat. Karena ini soal perilaku individu, pemerintah akan menerapkan kebijakan kebijakan yang membuat masyarakat enggan berbelanja, seperti mengurangi peredaran mata uang, menaikkan suku bunga, atau menaikkan Giro Wajib Minimum atau disingkat GWM, dan menjual surat berharga. Intinya, cara untuk mengurangi jumlah uang yang beredar adalah dengan memperketat kredit dan menaikkan suku bunga agar inflasi tidak menjadi terlalu tinggi dengan mengurangi permintaan dan konsumsi yang berlebihan.

Sedangkan,kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan peningkatan daya beli masyarakat agar ekonomi pulih dan inflasi tumbuh sesuai dengan sasaran. Beberapa kebijakannya adalah menurunkan suku bunga, menurunkan giro wajib minimum, membeli surat berharga di bank konvensional, dan lain sebagainya.

Kebijakan moneter yang ketat ini diharapkan dapat mengurangi tekanan inflasi; namun, inflasi saat ini tidak biasa karena sebagian besar didorong oleh masalah geoekonomi dan geopolitik global. Ketimpangan rantai pasokan global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, pecahnya perang Rusia-Ukraina, ketegangan Rusia dan NATO, dan kebijakan nol-covid China memperburuk ekonomi global dan meningkatkan tingkat inflasi di banyak negara.

Kompleksitas masalah inflasi mempersulit implementasi kebijakan moneter yang ketat di berbagai negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak negara di seluruh dunia saat ini mengalami tekanan ekonomi yang parah yang mungkin memerlukan pelonggaran moneter. Tentu saja, pengetatan moneter dalam menghadapi potensi kebutuhan untuk pelonggaran moneter adalah pilihan yang sangat sulit bagi beberapa negara di seluruh dunia, karena akan mengakibatkan resesi jika tidak dikelola dengan hati-hati.Resesi akan terjadi ketika keadaan ekonomi negara memburuk karena penurunan PDB, meningkatnya pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut.

Bank Indonesia atau BI berupaya menggunakan seluruh sumber dayanya untuk memitigasi dampak gejolak ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia. Untuk mengatasi gejolak global dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, bauran kebijakan makroekonomi instrumen kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan struktural sedang dikembangkan.

Baru Baru ini Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Januari 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%. dan pada rapat 25-16 Februari 2023 besarannya diputuskan tetap sama seperti bulan januari.

Keputusan untuk menaikkan suku bunga merupakan lanjutan dari langkah proaktif, preemptive, dan forward-looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi, yang masih tinggi. Selanjutnya, kenaikan tersebut dimaksudkan untuk memastikan inflasi inti kembali ke sasaran semula.

Kenaikan tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya, sebagai dampak dari kuatnya nilai tukar dolar AS dan tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, serta untuk mendukung permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat.

Tujuh Bauran Kebijakan Bank Sentral Indonesia

Dengan tujuh bauran kebijakan, Bank Indonesia juga terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi.nah apa saja 7 bauran kebijakan bank Indonesia?

Pertama, memperkuat operasi moneter dengan menaikkan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga B17DRR untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali sesuai dengan sarannya sesegera mungkin.

Kedua, memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dengan tetap berada di pasar sebagai bagian dari upaya penurunan inflasi, khususnya imported inflation, melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Ketiga, terus menjual/membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk memperkuat transmisi kenaikan B17DRR guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing dalam rangka memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Keempat, sesuai dengan komitmen BI untuk terus mendukung pembiayaan inklusif dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia menerbitkan instrumen sukuk yang menggunakan underwriting dalam bentuk surat berharga pembiayaan inklusif (Sukbi inklusif) dan diakui sebagai Surat Berharga Pembiayaan Inklusif.

Kelima, kebijakan transparansi SBDK tetap terjaga dengan melakukan asesmen terhadap respon suku bunga perbankan terhadap suku bunga kebijakan.

Keenam, terus mendorong penggunaan QRIS serta mengembangkan fitur dan layanan QRIS, termasuk perluasan QRIS antar negara, guna memenuhi target 15 juta pengguna baru QRIS pada Oktober 2022.

Ketujuh, mendorong inovasi sistem pembayaran dengan memperluas pemerataan dan kanal layanan serta menjaga komunikasi publik secara berkala.Selanjutnya, koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah akan diperkuat di berbagai daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.

Sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong penyaluran kredit kepada dunia usaha dan sektor-sektor prioritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan.

Bank Indonesia ini pastinya akan terus memperkuat kerja sama internasional di sektor keuangan dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta mendorong investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait untuk menjawab ancaman resesi global dan perlambatan ekonomi pada 2023, pemerintah menyiapkan APBN 2023 untuk menanamkan optimisme dengan tetap waspada dalam menghadapi resesi global.