Sabbaruddin

    FOLLOW  

Perdagangan Rakyat Demokrasi

Politik | Thursday, 10 Nov 2022, 09:43 WIB

Perdagangan Rakyat Demokrasi menuju pemilihan umum telah menjadi budaya yang lumrah dan menjadi kanker di dalam tubuh republik ini yang menganut sistem demokrasi. Perdagangan Rakyat Demokrasi selalu dilakukan saat pemilu,pilkada atau pileg dan menjadi bahan atau peluru untuk merebut kursi kekuasaan.

Pada hakikatnya yang memiliki kedaulatan tertinggi adalah rakyat di dalam sistem demokrasi, namun faktanya rakyat menjadi komoditas para oligarki, yang dibeli dengan harga murah kemudian dirugikan kembali dalam bentuk kebijakan publik yang tak memihak kepada rakyat. Melihat kondisi ini membuat idealisme tak berguna karena rakyat demokrasi telah di eksploitasi hanya karena kondisi ekonomi.

Rakyat adalah barang dagangan yang di transaksi kan dalam pasar pemilu dan pilkada, karena itu elit politik marah jika ada seorang yang mampu mempengaruhi rakyat. Karena di balik kesuksesan dalam perdagangan pemilu ada APBN yang jumlah nya ribuan triliun yang menunggu.

APBN menjadi santapan lezat para elit politik di negeri ini, padahal Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersumber hampir sepenuhnya berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat namun naasnya rakyat terjual kembali atas sumbangsih yang bersifat paksaan itu yang terkumpul dan dikuasai oleh pemerintah.

Dalam hal ini dapat kita saksikan kondisi yang begitu miris yang sedang menimpa rakyat demokrasi di republik ini.