Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Humas Kemenkumham NTT

Menkumham Ingatkan Pentingnya Menjaga dan Merawat Kebhinekaan dalam Politik Kebangsaan

Info Terkini | Monday, 24 Oct 2022, 07:02 WIB
Doc. Humas Kemenkumham NTT

Kupang - Kehadiran Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly disambut hangat segenap peserta Konsultasi Nasional (Konas) XV Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (FK PKB PGI), Kamis (20/10/2022). Dalam acara yang berlangsung di Sinode GMIT Center, Kupang, NTT ini, Menkumham menyampaikan keynote speech tentang politik kebangsaan dan pembangunan Hukum dan HAM.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, para peserta Konas tampak antusias mengajukan pertanyaan kepada Menkumham. Pertanyaan umumnya terkait dengan politik kebangsaan, yang merupakan 1 dari 3 subtopik pembahasan dalam keynote speech Menkumham tentang "Politik Kebangsaan, Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia".

Menkumham, Yasonna Laoly menegaskan, politik kebangsaan Indonesia menolak politik identitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pasalnya, politik identitas mengedepankan egoisme sektoral, kelompok, dan partikularistik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Sedangkan esensi politik kebangsaan seharusnya politik kebhinekaan yang didalamnya terikat keragaman tapi untuk kesatuan.

"Terkait dengan isu politik kebangsaan, Indonesia saat ini menghadapi tantangan secara internal dan eksternal," imbuhnya.

Tantangan internal, lanjut Yasonna, berkaitan dengan kultur hukum dan politik serta kultur dan etika politik yang belum memadai untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila. Selain itu, juga terkait dengan melemahnya rasa nasionalisme dan nilai-nilai seperti kerukunan dan gotong royong, serta potensi berkembangnya regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan di daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

"Sedangkan tantangan politik kebangsaan secara eksternal meliputi masuknya paham radikalisme dan fundamentalisme, globalisasi dan berkembangnya dampak negatif teknologi informasi, serta pengaruh paham neo-liberalisme, kapitalisme, dan bentuk-bentuk imperialisme ekonomi baru," paparnya.

Yasonna mengajak FK PKB PGI untuk ikut berperan sebagai garda terdepan di dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta merawat kebhinekaan. Termasuk ikut serta mendidik anak-anak bangsa agar memiliki rasa nasionalisme, patriotisme, toleransi dan kepribadian nasional yang bersumber dari nilai-nilai dasar Pancasila. Selain itu, juga harus dipastikan bahwa Indonesia adalah milik bersama. Dimana prinsip dominasi atas apapun harus dihapuskan dan kesetaraan dalam kemanusiaan harus diwujudkan. Demikian pula dengan keamanan dan kesejahteraan umum bagi semua orang.

"Kedamaian atas prinsip tepo seliro yang didasarkan kepada ideologi Pancasila yang akan memayungi keragaman dalam politik kebangsaan dan politik kenegaraan bagi seluruh warga negara tanpa ada labelisasi yang bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)," tandasnya. (Humas/rin)

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Berita Terkait

 

Tulisan Terpilih


Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image