Dwi Nesa

Islam Solusi Jitu Atasi Stunting

Agama | 2022-10-04 10:38:38

Indonesia menjadi peringkat kelima negara dengan kasus stunting tertinggi di dunia, dan peringkat kedua di kawasan Asia Tenggara. Dilansir dari jambi.antaranews.com (23/9/2022) angka prevalensi balita stunting sebesar 24,4 persen. Artinya 1 dari 4 balita mengalami stunting.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh stunting baik berupa menurunnya kemampuan kognitif anak, tumbuh kembang tidak optimal, hingga mudah terkena penyakit metabolik di usia tua. Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng mitra swasta dan asing untuk menangani masalah ini.

Penyebab stunting di Indonesia sangat kompleks. Diantaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang, menjaga kebersihan, dan pemberian ASI yang kurang tepat. Stunting tidak hanya dialami oleh keluarga kurang mampu saja, namun juga keluarga yang mampu. Untuk itu perlu ada edukasi pencegahan stunting dengan memberikan pengetahuan asupan gizi seimbang.

Namun demikian, penyebab stunting yang dominan adalah kemiskinan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, kunci untuk menurunkan stunting adalah penanganan kemiskinan karena kemiskinan menyebabkan ibu dan anak tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. (kemenkopmk.go.id, 3/3/2021)

Oleh sebab itu mengatasi stunting tidak cukup hanya memberikan edukasi agar masyarakat menerapkan pola makan dengan gizi cukup saja. Faktor utama stunting yaitu kemiskinan harus diatasi pula. Jumlah penduduk miskin Indonesia sampai Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, dengan garis kemiskinan Rp 505.469 per kapita per bulan. Artinya penduduk yang memiliki penghasilan lebih dari itu tidak terkategori miskin. Padahal sangat banyak masyarakat yang pendapatannya lebih dari itu tapi masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok terutama untuk makan saja. Apalagi saat ini BBM naik yang otomatis diikuti kenaikan harga barang-barang lain. Daya beli masyarakat akan semakin menurun.

Kemiskinan massal sistemis ini perlu penanganan secara sistemis pula. Pasti ada yang salah dalam tata kelola perekonomian di Indonesia. Karena sebenarnya Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alam dan energi. Bagaimana mungkin negara kaya tapi penduduknya miskin dan anak-anaknya stunting?

Kegagalan sistem ekonomi yang diterapkan di dunia saat ini termasuk Indonesia yaitu kapitalisme, tidak hanya karena problematik praktikalnya, melainkan berawal dari kekeliruan fundamentalnya yaitu menghilangkan peran agama dalam pengaturan ekonomi. Dari sini muncul paradigma yang salah yang membangun sistem ekonomi kapitalis. Paradigma tersebut yaitu: pertama, pandangan tentang konsep kelangkaan (scarcity) barang dan jasa. Bahwa barang dan jasa terbatas sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Kedua, pandangan tentang konsep nilai (value) barang dan jasa. Ketiga, pandangan tentang konsep harga dan peranannya dalam produksi, distribusi, dan konsumsi.

Konsep kelangkaan barang dan jasa dalam sistem ekonomi kapitalisme muncul karena tidak membedakan antara keinginan (want) dan kebutuhan (need). Keinginan manusia cenderung tidak ada batasnya, sedangkan kebutuhan (pangan, sandang, dan papan) adalah terbatas. Menentukan kebutuhan manusia berdasarkan keinginannya sangatlah berbahaya. Manusia memiliki sifat serakah menginginkan semuanya untuk dimiliki tanpa mempedulikan orang lain. Manusia juga adakalanya menginginkan sesuatu yang sangat berbahaya seperti narkoba, pornografi,dan pornoaksi. Sedangkan kebutuhan manusia yang sesungguhnya, misalnya makan akan hilang jika sudah kenyang.

Berpangkal dari pandangan bahwa problem ekonomi adalah kelangkaan, maka kapitalisme memproduksi kekayaan yang jauh lebih besar dari pada distribusi. Kapitalisme memiliki semboyan “berproduksi untuk dapat berproduksi lebih besar”. Semboyan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan kekayaan nasional secara total tanpa memperhatikan distribusinya kepada tiap individu. Akibat menganggap produksi di atas segala-galanya, seringkali dalam prosesnya mengabaikan kelestarian ekologi. Polusi udara, sungai, dan lautan sesungguhnya akibat dari semangat kapitalisme dalam memproduksi tanpa batas.

Sementara mengenai nilai barang dan jasa, dalam pandangan kapitalisme sangatlah subyektif. Nilai barang dan jasa dianggap sesuatu yang nisbi (relatif), bukan hakiki. Menurut kapitalisme penilaian terhadap suatu barang dan jasa ditentukan oleh pandangan setiap orang terhadap tingkat kepuasan terakhir yang dapat dia rasakan ketika dia mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Dengan demikian barang dan jasa akan tetap diproduksi selama ada orang yang menganggapnya berguna (diinginkan) tanpa melihat dampaknya baik atau buruk, halal atau haram.

Dalam bidang produksi, konsumsi, dan distribusi, sistem ekonomi kapitalisme menganggap mekanisme harga adalah cara terbaik untuk mendistribusikan barang dan jasa kepada masyarakat. Dengan adanya harga, secara alami konsumen akan mendistribusikan sendiri barang dan jasa sesuai dengan daya belinya. Dengan istilah lain ada uang ada barang, masyarakat yang tak mampu beli tidak bisa makan. Akibatnya kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja menjadi landasan bagi masyarakat tanpa mempedulikan yang lain. Tak heran di negara maju sekalipun masih dijumpai gelandangan, pengamen, dan pengemis di sudut-sudut kota.

Kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia sejak zaman orde baru hingga saat ini terasa semakin kapitalis dan liberal, terutama setelah Indonesia menjalankan Konsensus Washington untuk mengatasi krisis pada tahun 1998. Konsensus Washington sebagai dasar kebijakan ekonomi dengan kebijakan utamanya yaitu: pertama, pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya. Kedua, pelaksanaan liberalisasi keuangan. Ketiga, pelaksanaan liberalisasi perdagangan. Dan keempat, privatisasi BUMN.

Akibat dari liberalisasi tersebut, sumber daya alam yang harusnya dikuasai negara, justru dikuasai oleh pihak swasta. Maka untuk membiayai negara pemerintah mengandalkan pajak dan utang yang pasti akan membebani rakyat. Kesengsaraan rakyat semakin bertambah dengan dicabutnya subsidi di berbagai sektor.

Semua permasalahan pelik ekonomi yang ditimbulkan sistem kapitalisme sangatlah wajar karena sejak dari asasnya sangat bertentangan dengan agama. Mulai dari asas hingga pelaksanaannya sistem ini tak sesuai dengan Islam. Islam sebagai agama yang sempurna memiliki mekanisme tersendiri dalam mengatur ekonomi. Sistem ekonomi Islam berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar tiap individu untuk dapat mencapai kemakmurannya, dan mewajiabkan tiap muslim termasuk negara untuk terikat dengannya. Sistem ekonomi Islam meliputi:

Pertama, konsep kepemilikan. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga yaitu: pertama, hak milik umum (sumber daya alam seperti minyak bumi, tambang emas, perak, tembaga, dan lain-lain; sungai; jalan; dan lain-lain). Kedua, hak milik individu (makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain). Ketiga, kepemilikan negara (harta fa’i, kharaj, jizyah, dan lain-lain). Dengan pembagian tersebut memungkinkan masyarakat terpenuhi kebutuhannya tanpa melanggar hak orang lain.

Kedua, penggunaan hak milik. Islam mendorong warga untuk menggunakan hak milik dan mengejar keuntungan dengan jalan yang bebas hambatan dan memuaskan kebutuhan mereka tanpa harus mengabaikan eksploitasi dari aktifitas mereka. Islam juga mendorong pemberian shodaqoh, hibah, zakat, pinjaman tanpa riba dan sejenisnya. Islam melarang pemborosan, penimbunan harta, dan menggunakan harta untuk hal-hal yang diharamkan.

Ketiga, distribusi kekayaan. Islam memandang distribusi kekayaan dan kemakmuran menjadi masalah kritis dalam menentukan kecukupan sumber daya bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Negara wajib memastikan tiap-tiap individu memperoleh hak-haknya. Negara juga harus memastikan tiap individu tercukupi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Agar bisa memenuhi kebutuhan pokok (sandang,pangan, papan), juga kebutuhan sekunder dan tersier negara mewajibkan kepala keluarga untuk bekerja. Negara juga harus menyediakan lapangan pekerjaan agar memungkinkan semua rakyat yang berkewajiban bekerja untuk mendapatkan pekerjaan. Apabila tidak ada kepala keluarga atau kepala keluarga sakit/cacat sehingga tidak mampu bekerja, maka negara mendorong agar kerabat/muhrim untuk menafkahi. Apabila tidak ada kerabat/muhrim, maka negara yang menanggung kebutuhannya.

Sedangkan kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan keamanan adalah hak bagi tiap individu masyarakat, dan negara wajib menjaminnya. Berbeda dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang dijamin negara secara bertahap, maka kebutuhan ini dijamin oleh negara secara langsung. Negara tidak boleh mengambil untung atas usahanya dalam menjamin kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dengan kata lain masyarakat akan mendapatkannya secara gratis.

Begitulah gambaran solusi sistem ekonomi Islam yang sangat penting untuk kita terapkan karena memungkinkan masyarakat memperoleh haknya dalam memenuhi kebutuhan. Atas izin Allah swt tidak akan ada lagi orang miskin dan balita stunting. Karena sesungguhnya Allah swt tidak menciptakan HambaNya untuk menjadi miskin. Bahkan Allah swt telah mencukupkan rizkiNya sebagaimana firmanNYa, “ Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan’’ (TQS An-Najm; 48)