Diatunes
Kerjasama BKKBN-TNI Erat, Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Optimistis Capai Target
Info Terkini | 2022-09-23 10:37:05
JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan apresiasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas komitmen dan keterlibatan aktif mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan dalam upaya percepatan penurunan stunting. TNI beserta jajaran dan fasilitasnya terus mendukung dan menjalin kerjasama erat dengan BKKBN.
Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G. (K) dalam pernyataan, Jumat (23/09/2022) di Jakarta mengatakan dukungan dari jajaran TNI itu memberikan harapan dan optimisme upaya percepatan penurunan stunting dapat mencapai target yang ditetapkan yakni 14 persen pada 2024.
“BKKBN optimis target percepatan penurunan stunting dapat dicapai. Kerja sama dengan berbagai pihak dan didukung penuh TNI dengan jajaran dan fasilitas kesehatannya, dikerahkan untuk upaya percepatan penurunan stunting,” kata Hasto.
Bupati Kulonprogo dua periode ini mengatakan angka prevalensi stunting di Indonesia tahun 2021 sebesar 24,4 persen sudah turun jauh dibanding pada tahun 2013 yang mencapai 37 persen.
“Angka prevalensi 24,4 persen ini masih di atas ambang toleransi dari WHO (Badan Kesehatan Dunia). WHO menetapkan prevalensi stunting di bawah 20 persen. Dan kita akan kejar target penurunan prevalensi stunting 14 persen pada 2024, sesuai arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo,” ujar Hasto.
Karena itu Hasto yang juga kader PDI Perjuangan ini menyambut baik dan mengapresiasi kerja sama dan dukungan percepatan penurunan stunting dari Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa. Bahkan, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dikukuhkan sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting pada 29 Juni 2022 lalu.
BKKBN telah ditunjuk sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
BKKBN menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan TNI dan telah melaksanakan Kick Off Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan pada Senin, 8 Agustus 2022 di Puri Ardhya Garini di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Kerja sama yang baik dan dukungan penuh TNI dan jajarannya dalam upaya percepatan penurunan stunting itu menurut Hasto, merupakan penguatan kembali kerja sama TNI dan BKKBN.
Hasto mengatakan kerja sama dan dukungan TNI telah terjalin di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. “Kolaborasi dengan TNI itu tentu akan memiliki dampak yang signifikan terhadap capaian percepatan penurunan stunting,” kata Hasto.
“Kami siap dukung (percepatan penurunan stunting). TNI menyiapkan seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama, sebagai pendamping dan guidance Posyandu, Posbindu, di semua angkatan,” kata Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa dalam Kick Off Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting.
Gerak cepat TNI dalam membantu mengatasi persoalan stunting itu juga telah diwujudnyatakan oleh Tiga Matra TNI yakni TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU).
Pada 29 Juni 2022, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurrachman telah dikukuhkan sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting dalam Peringatan ke-29 Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Sleman, Yogyakarta.
TNI juga melibatkan secara aktif organisasi persatuan isteri anggota TNI dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dibawah koordinasi Ketua Umum Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati (Hetty) Andika Perkasa terus melakukan upaya percepatan penurunan stunting di daerah-daerah prioritas.
Dharma Pertiwi TNI bersama BKKBN terus menggelar Roadshow Percepatan Penurunan Stunting di daerah-daerah yang menjadi prioritas. Dalam kurun waktu satu bulan, sudah ada 6 daerah prioritas yang sudah dilakukan upaya percepatan penurunan stunting itu meliputi Bandung (Provinsi Jawa Barat), Medan (Provinsi Sumatera Utara), Banda Aceh (Provinsi Aceh), Mojokerto di Provinsi Jawa Timur, Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kendari di Sulawesi Tenggara.
Kegiatan roadshow meliputi sosialisasi pemanfaatan lahan untuk tanaman yang mendukung gizi seimbang, bantuan bibit tanaman, pelayanan KB gratis (MOW, MOP, IUD, Implant), demo memasak di Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) dan penyerahan bantuan untuk masyarakat berisiko stunting.
Dalam demo memasak untuk menu atasi stunting berdasarkan resep masakan yang dimiliki Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri. Resep masakan ini telah dijadikan buku yang disusun dan ditulis oleh Wakil Walikota Semarang Hevearita G. Rahayu. Bukunya berjudul Resep Makanan Baduta dan Ibu Hamil; untuk Generasi Emas Indonesia.
Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia di atas ambang batas toleransi dari Badan Kesehatan Dunia WHO, yakni 24,4 persen. WHO memberi toleransi prevalensi stunting di bawah 20 persen.
Presiden Joko Widodo telah memberi target percepatan penurunan stunting dengan prevalensi 14 persen pada 2024.
Ada 12 provinsi yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting. Ke-12 provinsi dengan prevalensi stunting tersebut meliputi Nusa Tenggara Timur (37,8%), Sulawesi Barat (33,8%), Aceh (33,2%), Nusa Tenggara Barat (31,4%), Sulawesi Tenggara (30,2%), Kalimantan Selatan (30%), Kalimantan Barat (29,8%), Jawa Barat (24,5%), Jawa Timur (23,5), Jawa Tengah (20,9%), Sumatera Utara (25,8%), dan Banten (24,5%).
Dari 12 provinsi tersebut, 7 provinsi diprioritaskan karena prevalensi stunting yang tinggi meliputi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
Lima provinsi diprioritaskan untuk percepatan penurunan stunting berdasarkan proporsi jumlah penduduk yang banyak, meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara.
(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
