Asri Hartanti on Ahaa Channel

    FOLLOW  

MyPertamina Solusi Terbaik APBN yang Defisit?

Politik | Wednesday, 13 Jul 2022, 17:02 WIB

Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), jenis pertalite dan solar dengan menggunakan aplikasi atau website MyPertamina akan diberlakukan mulai 1 Juli 2022. Demikian berita yang ditulis okezone.com. Kebijakan ini diambil, seperti yang dilansir oleh CNN, karena dinilai subsidi pertalite salah sasaran. Siapa saja bisa membeli jenis BBM seperti ini, padalah itu hanya untuk masyarakat miskin.

Sepertinya, pemerintah sedang bekerja keras untuk menekan sekuat-kuatnya pengeluaran negara untuk mencapai titik minimalnya. Hal ini tidak hanya tergambar secara jelas dari kebijakan ini. Ada banyak kebijakan yang tidak pro rakyat yang diambil seperti kenaikan tarif dasar listrik, dan harga LPG 12 kg yang akan naik.

Lalu, kenapa pemerintah mengambil kebijakan ini mengingat resiko kepopuleran mereka akan turun? Jawabannya adalah karena mereka tidak lagi bisa menutup-nutupi hal ini. Semakin ke sini, hutang luar negeri Indonesia semakin menumpuk, sehingga tidak bisa lagi pemerintah mampu memberi yang namanya subsidi untuk rakyat.

Dan begitulah kondisi negara Indonesia saat ini secara umum. Negara yang sebenarnya kaya akan Sumber Daya Alam, namun tidak mampu mengelolanya, sehingga rakyatnyalah yang menderita karena biaya pendidikan, perawatan kesehatan, bahkan harga sembako, maupun bumbu-bumbu dapur melambung tinggi.

Dan pertanyaannya adalah kenapa negara tidak mampu mengelola Sumber Daya Alam dengan benar sampai-sampai rakyat tidak menikmati hasilnya? Faktor apa yang menyebabkan hal ini terjadi?

Bukan rahasia lagi bahwa kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia adalah kemiskinan yang disengaja atau by design. Ini dimulai sejak penjajahan Eropa dari tahun 1500 an, sampai sekarang. Secara kasat mata, penjajahan memang sudah berakhir dari tahun 1945 ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun, penjajahan secara halus masih berlangsung di negara-negara berkembang yang kaya akan Sumber Daya Alam, khususnya.

Masih ingat kasus pembekuan IPTN yang terjadi karena IMF mengancam akan membatalkan pengucuran dana untuk mendukung program pemerintah bangkit dari krisis moneter? Ini adalah salah satu upaya pihak-pihak tertentu untuk melemahkan usaha negara-negara berkembang untuk bangkit dari keterpurukan mereka.

Sekuat apapun usaha negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk bangkit, akan selalu ada kekuatan yang lebih besar mencegah mereka untuk melakukannya. Dan sistem demokrasilah yang membuat ‘penjajahan’ ini abadi. Dengan sistem ini, negara-negara adikuasa akan mempunyai cara untuk selalu mampu menekan negara lain, terutama yang kecil. Perampasaan Sumber Daya Alam berbalut bantuan militer demi terwujudnya demokrasi adalah salah satunya. Selain itu, mereka juga rajin melakukan propaganda untuk membodohkan negara berkembang yang dikemas cantik dengan konsep HAM. Kemudian mereka menjerat negara-negara ini agar menuruti apapun kemauannya dengan menawarkan hutang. Dan itulah yang terjadi pada Indonesia ketika kasus IPTN terjadi.

Maka segala solusi yang disodorkan pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi di Indonesia seperti pengharusan menggunakan aplikasi MyPertamina sehingga tidak bangkrut karena harus menjual BBM bersubsidi jenis pertalite kepada non sasaran adalah cara mengatasi masalah dengan masalah.

Berbeda dalam negara yang menerapkan Islam secara menyeluruh, ia akan mampu menjadi negara yang benar-benar independen, karena pada dasarnya ridho Allah SWT adalah standar dari segala perbuatan. Membiarkan asing menguasai SDM dalam negeri tentu saja bukan hal yang diridloi.