Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Fathurrahman Azizy

Sejarah Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Sejarah | Thursday, 07 Jul 2022, 00:14 WIB

SEJARAH PERENCENAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Orde Baru (1966–1998) merupakan periode dimulainya sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan secara sungguh-sungguh di Indonesia. Dalam periode tersebut, berkembang model perencanaan yang realistis dengan logika-logika ekonomi, yang tidak digunakan dalam periode sebelumnya. Namun, corak perencanaan pembangunan pada masa Orde Baru tersebut dianggap terlalu sentralistis dan teknokratis (Rasyid 2002: 15 dan Hadiz 2004: 701). Terlalu sentralistis karena kuatnya pengaruh pemerintah pusat di Jakarta dan mengabaikan suara pemerintah daerah; terlalu teknokratis karena hanya didominasi segelintir teknokrat di pemerintahan. Dalam sistem perencanaan pembangunan tersebut partisipasi masyarakat sangat terbatas. Padahal, demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi. Tanpa partisipasi masyarakat, pembangunan akan dikooptasi oleh kepentingan elite penguasa dan menghasilkan ketidakadilan sosial

AWAL MULA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dahulu, perencanaan pembangunan lebih dikenal sebagai perencanaan ekonomi. Karena dulu pembangunan lebih berpusat ke sektor ekonomi saja. Namun berubah menjadi perencanaan pembangunan karena arti dari pembangunan disini lebih bersifat umum, tidak mengkhususkan pada satu aspek saja.Untuk pertama-kalinya, ilmu perencanaan pembangunan muncul di negara yang menganut paham sosialis.

Pada negara yang menganut sosialis-komunis, menganut PernecanaanPembangunan Terpusat. Kemudian, berkembang pesat pada saat pasca Perang Dunia , bagi duakubu, yaitu kubu Negara yang kalah dalam perang seperti !erman, talia, dan !epang. Dan kubunegara yang baru merdeka, yang sebagian besar terdapat di "wilayah asia dan afrika, termasuk pula ndonesia

RENCANA PEMBANGUNAN MASA ORDE LAMA

Pada masa Orde Lama atau era Presiden Soekarno, strategi pembangunan didasarkan perencanaan pembangunan lebih menekankan pada usaha pembangunan politik, hal ini sesuai dengan situasi saat itu yaitu masa perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan nasional,

· Tahun 1947 dimulai suatu perencanaan beberapa sektor ekonomi dan diberi nama Plan Produksi Tiga Tahun RI untuk tahun 1948, 1949, dan 1950, ditujukan terhadap bidang- bidang pertanian, peternakan, perindustrian dan kehutanan. Dan juga beberapa program lainnya.

· Rencana Kasimo (Kasimo Plan) Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan MakananI J Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) mengenai usaha swasembada pangan.

· Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara, dibentuk pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo pada tahun 1947. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan LimaTahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961. Badan ini tidak dapat berjalan dengan baik karena, adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot, selain itu masih adanya perjuangan pembebasan Irian Barat, dan nasionalisasi perusahaan- perusahaan Belanda di Indonesia, hal ini menimbulkan gejolak ekonomi. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah, menyebabkan banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

DEMOKRASI, PARTISIPASI, DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Demokrasi sering dimaknai sebagai pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam terminologi tersebut, rakyat ditempatkan sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) utama dalam sistem politik dan pemerintahan. Suara rakyat adalah suara Tuhan yang harus dipenuhi. Dalam sistem demokrasi setiap orang bebas dan berhak mengutarakan pendapat serta terlibat dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL DI ERA REFORMASI

Ketiadaan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di era reformasi, telah mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadirkan UU No 17/2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025. Strategi pembangunan yang sesuai konteks Indonesia. Ekonomi Indonesia memadukan pendekatan sumber daya (resources), pengetahuan (knowledge), dan budaya (culture). Pertumbuhan ekonomi yang dianut adalah pertumbuhan disertai pemerataan, growth with equality, agar benar-benar membawa rasa adil. Ekonomi dalam negeri yang berdimensi kewilayahan, daerah-daerah menjadi kekuatan ekonomi lokal. Dengan strategi pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, pro-rakyat miskin, dan pro-lingkungan diletakkan dalam kerangka pembangunan nasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Mendorong percepatan pembangunan wilayah-wilayah di luar pulau jawa, sambil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di pulau jawa. Sejalan dengan itu, diluncurkan pula Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025.

SUMBER REFERENSI

https://media.neliti.com/media/publications/152076-ID-perencanaan-pembangunan-di-indonesia-pas.pdf

https://www.satuharapan.com/read-detail/read/perencanaan-pembangunan-di-indonesia-dari-masa-ke-masa

https://www.academia.edu/21907649/AWAL_MULA_PERENCANAAN_PEMBANGUNAN_INTRODUCING

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Berita Terkait

 

Tulisan Terpilih


Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image