Pengaruh Politik terhadap Perkembangan Sastra Indonesia di Era Orde Baru

Image
Tanti Ariana
Sastra | Wednesday, 22 Jun 2022, 13:37 WIB

Periode orde baru berlangsung pada tahun 1966-1998, ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Pada masa rezim Soeharto, pemerintah melarang beberapa buku sastra untuk dimiliki, disimpan, dibaca, dan diperjualbelikan. Pada masa ini, sastra berada dalam pengawasan ketat karena sastra memiliki pengaruh sangat kuat misalnya, dalam segi politik, yaitu mengkritik kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah. Ada salah satu korban pelanggaran tersebut, yaitu Bambang Isti Nugroho. Ia seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Ia menjadi korban pelanggaran tersebut karena terbukti membaca dan mengedarkan buku Bumi Manusia. Buku tersebut merupakan buku seri pertama Tetralogi Pulau Buku karya Pramudya Ananta Toer.

Pada periode orde baru atau tahun 1960-an memperlihatkan dinamika politik yang bergejolak dan khas. Pada masa ini, banyak yang mengatakan menjadi tahun terkelam baik dalam sejarah Indonesia maupun kesusastraan Indonesia. Oleh karena itu, pada masa ini, politik Indonesia sangat dinamis dan panas sehingga menyebabkan banyak terjadi peristiwa kelam di dalamnya, seperti banyak orang terbunuh dan tidak adanya keadilan serta kekerasan secara tidak manusiawi yang terjadi di mana-mana termasuk pula banyaknya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia).

Terkhususnya, Tragedi 1965 sebagai sebuah ‘final solution’ bagi PKI di Indonesia yang dilakukan oleh rezim Soeharto dan pemerintahan Orde Barunya dengan dukungan kaum intelektual organiknya dalam banyak hal merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan. Kedahsyatan dan kekejian Tragedi 1965 masih menyisakan persoalan besar bagi bangsa Indonesia. Teks-teks sastra yang terbit selama berkuasanya rezim itu telah memberikan berbagai model perlawanan, yaitu perlawanan yang keras, perlawanan pasif, perlawanan humanis, peringatan yang halus, bahkan ajakan dengan lembut untuk menyadari dimensi manusia dan kemanusiaan dalam pembunuhan terhadap anggota dan simpatisan PKI sebagai sesama anak bangsa yang lahir dari rahim ibu pertiwi yang sama. Teks-teks sastra juga menggambarkan bahwa kekuatan destruktif Tragedi 1965 sangatlah besar. Selain jutaan korban tewas, puluhan juta penduduk lainnya yang terdiri dari korban yang selamat beserta keluarganya, pelaku pembunuhan massal, dan saksi mata telah mengalami sebuah malapetaka dan cedera kemanusiaan. Berbagai tindakan yang sangat kejam, melawan hukum, dan melanggar hak-hak dasar sebagai manusia telah dilakukan dan/atau disponsori oleh negara selama periode 1965-1998.

Selama masa pemerintahan orde baru, pembunuhan yang dilakukan terhadap rakyat yang terlibat sebagai anggota atau simpatisan atau keluarga PKI telah diterima dan dinilai sebagai sesuatu yang wajar, alamiah, bahkan seolah-olah merupakan kehendak Tuhan. Tanpa disadari, hal ini menjadi salah satu akar timbulnya kekerasan massa di Indonesia.

Apabila dilihat lebih luas lagi, peranan karya sastra dapat mempertunjukkan sebuah kenyataan bahwa ada banyak orang yang tidak bersalah dan menjadi korban dari peristiwa tersebut. Hal ini tentu tergambar sangat miris dan menyayat hati. Oleh karena itu, sudah tidak asing di telinga awam bahwa banyak sekali dampak buruk dan kerugian yang ditimbulkan oleh kekejaman rezim Soeharto. Tindakan pembunuhan dalam jumlah yang sangat besar yang diikuti dengan tindakan represif terhadap keluarga korban ini banyak dilawan dan ditentang oleh sastrawan-sastrawan Indonesia. Perlawanan yang dilakukan oleh para sastrawan ini memperlihatkan kerinduan masyarakat untuk terhindar dari banalitas kejahatan di Indonesia. Banalitas kejahatan adalah sebuah situasi di mana kejahatan tidak lagi dirasakan sebagai kejahatan melainkan dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, seolah-olah sesuatu yang wajar.

Foulcher menjelaskan adanya dua generasi yang memproduksi karya sastra Indonesia, yaitu Generasi Angkatan 1945 (generasi terakhir yang berpendidikan Belanda) dan Generasi Angkatan 1950-an (generasi yang berpendidikan Indonesia dan berorientasi pada unsur kedaerahan). Keduanya memiliki keterkaitan. Kedua generasi tersebut terdapat dalam kelompok-kelompok ideologis, seperti Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dan Manifes Kebudayaan (Manikebu) pada tahun 1960-an. Namun, menurut Keith Faucher, kemunculan H.B. Jassin pada angkatan 1966 menimbulkan kekacauan pada perkembangan sastra Indonesia karena pendefinisian yang dilakukan berdasarkan peristilahan politik dan historis.

Berdasarkan penjelasan tersebut, membuktikan bahwa perkembangan sastra Indonesia oleh para pengarang telah menunjukkan perhatian yang cukup serius pada dunia politik. H.B. Jassin mengkritik semua konsepsi angkatan 1950 dan angkatan terbarunya Ajip Rosidi. Pada periodisasi ini, terjadi pergolakan antara dua kelompok, yaitu pengarang dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dan Manifes Kebudayaan (Manikebu). Di antara mereka saling menyerang dan menjatuhkan. Pergolakan konflik antara Lekra dan Manikebu sebenarnya telah lama muncul.

Para pengarang Lembaga Kebudayaan Masyarakat (Lekra) yang membawa paham realisme-sosialis menjadi filsafat seni kaum komunis dan para pengarang Manifes Kebudayaan (Manikebu) yang membawa paham humanisme universal menduduki “seni untuk seni”. Dalam hal ini, timbul perdebatan di antara keduanya yang dipicu oleh persoalan politik yang terjadi di masa lalu. Pengarang Lekra memanfaatkan kekuatan PKI sebagai partai terbesar dan paling berpengaruh pada saat itu sehingga dapat menguasai pemerintahan. Di samping itu, Lekra juga berhasil menguasai penerbitan dan meruntuhkan media yang di ambil alih oleh para pengarang Manifes Kebudayaan untuk dijadikan sarana berekspresi.

Perkembangan sastra Indonesia pada masa orde baru mengalami berbagai hambatan dan gangguan. Oleh karena itu, pada masa Orde Baru, hanya sedikit karya sastra yang dapat terbit. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya tragedi memilukan akibat kekejaman yang dilakukan pada masa rezim Soeharto, khususnya sastra Indonesia. Dengan adanya tulisan ini, dilakukan usaha untuk membuat konsep yang baru tentang sastra dan periode 1960-an terkait dokumen sejarah sastra dan kajian sastra (terutama yang dibuat pada masa orde baru). Pada masa orde baru, penyebaran sastra sangat dikekang dan dibatasi karena saat itu sastra banyak digunakan untuk kepentingan politik, seperti mengkritik pemerintah dan sebagainya sehingga pemerintah melarang masyarakat untuk memiliki, menyimpan, dan membeli beberapa buku sastra, khususnya yang ditulis oleh pengarang Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) karena saat itu pemerintah dianggap berafiliasi komunis.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa masa orde baru bisa disebut sebagai masa terkelam dalam perkembangan sastra Indonesia. Hal ini sejalan dengan kejadian apabila terdapat sebuah karya sastra yang dianggap bersifat memprovokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan orang lain, maka akan ditindaklanjuti oleh Soeharto. Begitu terbatas karya sastra yang hadir pada masa orde baru. Contohnya, Majalah Djaja yang terkenal, yaitu Berhenti Terbit. Majalah tersebut memuat berbagai masalah terkait budaya bangsa dan kesenian Indonesia.

Sastra Indonesia tidak hanya sekadar karya-karya imajinatif belaka untuk hiburan dan mengisi waktu luang, melainkan merepresentasikan dinamika dan pergulatan hidup manusia Indonesia dalam ruang dan waktu historis, serta mengonstruksi ideologi kemanusiaan yang dikehendakinya. Teks-teks itu tidak hanya menjadi pengingat akan kekejaman dan penderitaan sesama. Sastra memiliki kekuatan counter-hegemony dan menciptakan toleransi serta perdamaian di Indonesia. Sastra turut berjuang menciptakan emansipasi dari dominasi politik, sosial, dan kultural. Dengan kenyataan seperti ini, diharapkan agar masyarakat dapat lebih menghargai dan mengapresiasi sastra Indonesia.

Daftar Pustaka

Yoseph Yapi Taum. Sastra dan Politik Representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru. Yogyakarta: Sanata Dharma. 2015.

Daniel Dhakidae. Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.

Pengaruh Sosial Politik Pada Metodologi Penafsiran di Indonesia (Orde Lama, Orde baru, dan Reformasi) dalam https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/hanifiya/article/view/15538/7086 diunduh pada 21 Juni 2022 pukul 17.15 WIB.

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Artikel Lainnya

Image

Lapas Muaradua Sosialisasikan Layanan Kunjungan dan Pembinaan dari Pihak Luar Kepada WBP

Image

LP Narkotika Samarinda Hapus Buta Huruf Pada WBP Dengan Belajar Membaca

Image

Jika Belum Mampu Berkurban Setiap Tahun, Berkurbanlah Setiap Minggu

Image

Mengenal Lebih Dekat Tentang Keutamaan Memakmurkan Masjid

Image

Menepis Kerinduan, KYM Menggelar Acara Seseruan

Image

PEMBINAAN JASMANI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEBUGARAN WBP

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

Ikuti

Image
Image
Image
× Image