LPN Muara Beliti
Gandeng BSI Dalam Pembayaran Tukin Pegawai, Kalapas dan Staff Ikuti Kegiatan PKS Bersama Kanwil Sums
Info Terkini | Monday, 20 Jun 2022, 22:26 WIB
PKS ditandatangani oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Harun Sulianto dan Manager BSI Area Palembang, Zulfahmi AR. disaksikan oleh Pjs. RCEO Bank Syariah Indonesia (BSI) Reg. III Palembang, Ahmad Dany Nasution.
Kakanwil Harun Sulianto mengungkapkan bahwa Kanwil Kemenkumham Sumsel terdiri dari 29 satker yakni 26 satker pemasyarakatan, 2 satker keimigrasian dan 1 kantor wilayah, jumlah pegawai sebanyak 2.052 orang pegawai dan pembayaran tunjangan kinerja sebesar kurang lebih Rp 7,7 Milyar setiap bulannya.
“Semoga pemenuhan terhadap hak pegawai dapat berjalan secara efisien, akurat, dan tepat waktu.” kata Harun.
Kakanwil Harun Sulianto juga berharap peran Bank Syariah Indonesia dalam mendukung Pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP). Saat ini ada 35 WBP yang beragama Islam yang sedang belajar Hafal Quran. ”Ini sesuai dengan prinsip BSI yakni bersahabat secara finansial, sosial, dan spiritual,” kata Kakanwil Harun.
Pjs. RCEO Bank Syariah Indonesia Reg. III Palembang, Ahmad Dany Nasution menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan pelayanan perbankan sesuai prinsip syariah yang dilengkapi dengan digitalisasi yang mumpuni.
Turut hadir Kadiv Administrasi, Idris, Kadiv Pemasyarakatan, Bambang Haryanto, Kadivyankumham Parsaoran Simaibang, Kadiv Keimigrasian, Herdaus, Group Head Consumer Bussines BSI, Jakarta, Dien Lukita Purnamasari, Dept. Group Head BSI, Jakarta, Apri Hari Matgiarso, KC BSI 16 Ilir Palembang, Lily Ramayanti, Para Ka. UPT wilayah Palembang, Pejabat Adminitrasi Kanwil Kemenkumham Sumsel, serta para jajaran UPT se Sumsel melalui virtual.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
