Efektifkah Kebijakan DMO Migor Curah?

Image
yulia pita
Info Terkini | Wednesday, 08 Jun 2022, 22:29 WIB

Pemerintah secara resmi mengubah kebijakan minyak goreng curah yang tadinya berbasis subsidi menjadi pemenuhan kewajiban pasar domestik (DMO). Kebijakan tersebut telah tegas disampaikan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), selain itu pemerintah juga kembali membuka keran eskpor minyak goreng.

Kebijakan tersebut diberlakukan karena terjadinya kebocoran minyak goreng murah hasil domestic market obligation (DMO) di tingkat distributor. Minyak goreng harga murah disalurkan ke industri dan diselundupkan ke luar negeri mengikuti harga internasional yang relatif tinggi ketimbang harga jual domestik. Siapa pelakunya? Yakni spekulan dalam negeri yang menahan (menimbun) pasokan minyak sambil menunggu pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi minyak (HET). Dan para spekulan tersebut lebih memilih menjual Migor ke luar negeri karena harga dalam negeri lebih rendah dibanding di luar negeri. Jadi berdasarkan ilmu ekonomi past mereka lebih memilih harga yang lebih tinggi makanya diekspor.

Hal ini menunjukkan penguasa negeri ini tidak serius melakukan pengawasan distribusi minyak goreng sehingga terjadi kebocoran. Selain itu, penguasa mengklaim bahwa para spekulan akan dilawan, nyatanya tidak ada kebijakan tegas yang muncul di permukaan.

Inilah salah satu bukti keborokan kapitalisme tecermin dalam penerapan ekonomi liberal yang membebaskan para spekulan memainkan harga. Mereka merupakan tangan tidak terlihat (the invisible hand) yang berperan besar dalam menentukan harga minyak. Spekulan kerap kali tidak tersentuh aparat untuk ditangkap.

Jadi dengan adanya Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) tidak akan menyelesaikan masalah, hanya meredam gejolak sosial sesaat. Apalagi penguasa bermental pedagang, bukan pelayan umat, yang dimiliki penguasa dan jajarannya menjadikan rakyat sebagai konsumen. Menahan subsidi untuk rakyat dan melakukan pematokan harga bahan kebutuhan rakyat. Menunjukkan hubungan yang terjalin antara penguasa dan rakyat seperti hubungan penjual dengan pembeli. Hendaknya rakyat menjauhi boroknya sistem kapitalisme yang menerapkan ekonomi liberal. Jadikan sistem Islam sebagai obat untuk mengobati penyakit borok kapitalisme.

Yulia Dwi Puspitasari

Guru SMA Swasta

Plemahan-Kediri

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Syukur dan Sabar di tahun Baru Muharram

Tak Ada Angin Segar bagi Pendidikan

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Artikel Lainnya

Image

Pastikan Dapur Dalam Keadaan Bersih, Lapas Purwokerto Lakukan Inspeksi Hygiene Sanitasi

Image

Opini tentang APBN 2022

Image

Menelaah lebih dalam mengenai Konsep dalam Bisnis Syar'iah

Image

Tambahan Pelunasan Utang Karena Ta'widh dalam Ekonomi Syariah apakah Termasuk Riba?

Image

Opini tentang APBN 2022

Image

Rori Perwira Jadi Calon Kuat Ketum Imarindo

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

× Image