Fergi Nadira Bachruddin
Junta Ngga Ada Perasaan
Politik | 2021-04-25 23:28:56
Kelompok pemantau tahanan sipil Myanmar mencatat 745 orang gugur dalam gelombang protes menentang kudeta militer sejak 1 Februari hingga Minggu (25/4). Sudah lebih dari satu bulan gelombang protes terjadi di seluruh Myanmar.
Berbagai lapisan masyrakat turut andil dalam protes tersebut, mulai dari warga sipil biasa, aktivis, guru, dokter, artis, dan lain sebagainya.
Militer sepertinya jengah dengan amukan protes itu yang semakin menentang kekuasaan yang telah mereka rebut sewenang-wenang. Sementara rakyat hanya ingin negara yang berdemokrasi dan pemilu yang dihormati.
Junta membenarkan kudeta dengan menuding bahwa pemilu yang dimenangkan telak oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Aung San Suu Kyi, diliputi kecurangan. Padahal Komisi Pemilihan negara sudah menyelidiki dan menegaskan, bahwa pemilu dijalankan sesuai dengan undang-undang dan berjalan sebagaimana adanya.
87 persen kursi yang dimenangkan Partai Suu Kyi di pemilu November, membuat geram militer. Proksi militer yakni Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP), bekas partai berkuasa yang dibentuk oleh militer sebelum secara resmi menyerahkan kekuasaan pada tahun 2011, kalah telak dalam pemilu dengan hanya memenangkan 33 dari 476 kursi yang tersedia.
Membenarkan kudeta, lalu menahan Suu Kyi, presiden Myanmar, hingga anggota senior partai NLD, rakyat pun menentang dengan aksi protes yang damai. Tapi, aksi protes damai itu ditanggapi keras oleh militer.
Pada beberapa pekan gelombang protes, militer melakukan tindakan keras yang seolah memang ada di medan perang, padahal mereka hanya menghadapi pendemo damai yang tidak menggunakan senjata tajam.
Pendemo ditembak peluru tajam, disiram gas air mata, dan ditahan. Ratusan pendemo pun gugur di tangan junta. Bahkan anggota partai NLD yang ditahan turut tewas dalam penahanan junta.
Semakin ganas, junta menahan publik figur dan artis-artis terkenal negara karena mereka melakukan aksi protes langsung maupun di media sosial. Hari demi hari terlewati oleh protes, dan militer Myanmar kian masif melakukan serangannya dengan dalih supaya membubarkan para pengunjuk rasa. Aksi pembangkanan sipil pun mencuat yang ditandai pekerja sektor pemerintahan hingga pekerja karyawan perusahaan melakukan mogok kerja.
Internet putus, saluran telepon juga sulit ditangkap masyarakat. Permintaan untuk komentar dari media internasional beberapa kali ditolak. Namun militer kerap memberikan keterangan pada TV pemerintah yang dikuasai junta.
Seruan internasional juga kurang bahkan tidak dilakukan junta dalam menghentikan kekerasan terhadap para pendemo damai. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Inggris pun sudah memberikan sanski terhadap beberapa militer hingga anak dari jenderal pemimpin kudeta, Min Aung Hlaing.
Yang terbaru, ASEAN sebagai keluarga rumpun Asia Tenggara Myanmar melakukan pertemuan untuk membahas krisis di Myanmar. Pertemuan itu juga dihadiri oleh pemimpin kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing.
Konsensus yang dihasilkan pertemuan ASEAN adalah untuk menghentikan kekerasan junta terhadap pemrotes. ASEAN juga meminta dimulainya dialog konstruktif antara semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar. ASEAN sepakat adanya utusan khusus untuk memfasilitasi dialog tersebut dengan bantuan sekretaris jenderal ASEAN.
ASEAN kemudian sepakat untuk menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Dan utusan khusus dan delegasi akan berkunjung ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak yang berkepentingan.
Entah bagaimana nasib Myanmar kedepannya.
Kondisi Myanmar kian tak kondudsif
Kudeta jadi motif
junta makin aktif.
Ofensif
terhadap pendemo damai yang dipaksa pasif.
Kecaman dunia diabaikan
Darurat militer jadi pilihan.
Junta ngga ada perasaan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
