Muchtar Razak

Tambang Ilegal Di Kalsel Jadi Sorotan Senator

Bisnis | 2022-04-07 20:14:00

Siang itu, Heru Widodo bertandang ke kantor Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan (Kalsel). Lawatan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini, dalam rangka agenda kunjungan kerja. Pada awal April lalu, di hadapan para polisi dan jaksa, Heru menegaskan soal ancaman tambang liar, yang belakangan dinilai merajalela akibat harga batu bara global yang sedang tinggi.

Heru duduk di kursi senator menggantikan Zairullah Azhar, rekannya sesama politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mundur lantaran maju sebagai Bupati Tanah Bumbu.

Kata Heru, aktivitas tambang ilegal di Kalsel perlu dipantau secara serius demi mengamankan penerimaan negara. Sebab, tambang liar tak pernah setor pajak. Polisi dan jaksa tidak boleh tebang pilih dalam memberantas penambang liar.

“Memang sektor batu bara banyak yang mengincar, apalagi penambang ilegal. Harga batu bara dunia sedang mengalami lonjakan yang signifikan,” ujar Heru dalam kunjungan tersebut.

Di Tanah Bumbu, keculasan tambang liar telah meregang nyawa seorang advokat bernama Jurkani. Bekas pensiunan Polri ini, tewas dianiaya saat mendampingi PT Anzawara Satria, perusahaan batu bara yang setahun belakangan konsesinya digarong penambang ilegal.

Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menjelaskan, tambang liar merangsek masuk ke area Izin Usaha Pertambangan (IUP) Anzawara sejak April tahun lalu. Mereka ditengarai nekat menyerobot police line.

Akibat ulah tambang liar itu, karyawan perusahaan tidak bisa bekerja karena ketakutan. Para penggangsir tersebut menebar ancaman dan ditengarai punya backing kuat.

“Ada oknum mengambil batu bara dari IUP yang sah. Tindakan sudah dilakukan namun berulang-ulang terjadi, bahkan garis polisi tidak dipatuhi. Maraknya kegiatan tambang ilegal di dalam wilayah PT Anzawara Satria menimbulkan gangguan keamanan bagi masyarakat, memicu konflik sosial, dan menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegas Ridwan.

Demo Massa Solidaritas Jurkani

Rekan dan sahabat Jurkani hingga kini tidak tinggal diam. Berkali-kali mereka melakukan aksi solidaritas. Terbaru, pada akhir Maret lalu, mereka menggeruduk kantor Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel.

Dengan membawa bendera organisasi Kelompok Pemerhati Kinerja dan Aparatur Pemerintah Parlemen (KPK-APP), massa solidaritas Jurkani itu lantang menyuarakan orasi. Para penambang ilegal yang masuk ke konsesi PT Anzawara Satria, mesti segera ditangkap dan diadili.

Koordinator KPK-APP, Aliansyah menuturkan, para penggangsir batu bara yang berani menerobos garis polisi itu, telah merendahkan martabat aparat penegak hukum di Kalsel. Hingga kini, Polda Kalsel dinilai hanya bungkam tanpa melakukan reaksi sama sekali.

Meskipun sempat berhenti sejenak, para penambang liar di sana kembali beroperasi lagi tak lama setelah Jurkani meninggal.

“Belum kering kubur kerabat kami Jurkani, Anzawara kembali dijarah oleh mafia-mafia hukum. Ini pelecehan terhadap aparat penegak hukum,” tegas Aliansyah.

Tanpa penegakan hukum yang serius, maling-maling batu bara dapat semakin tumbuh sumbur dan kaya di tengah kondisi harga yang kini tengah menggeliat. Pendapatan negara bocor. Hingga saatnya nanti, hanya akan menyisakan kerusakan lingkungan dan kesengsaraan penduduk lokal.