Hidayatulloh

    FOLLOW  

Menanti Hilal Ramadhan di Eropa Tengah

Agama | Monday, 28 Mar 2022, 02:45 WIB

Dalam kalender Hijriyah, saat ini kita telah berada di akhir bulan Sya’ban. Setelahnya, bulan Ramadhan tiba dengan segala aktifitas ibadah khusus, mulai dari puasa, shalat tarawih, zakat fitri dan lainnya. Tak seperti pergantian bulan umumnya, penantian Ramadhan kadang mendebarkan karena menunggu keputusan pemerintah atau otoritas organisasi Islam tentang awal mulai kewajiban berpuasa.

Meliirik ke tradisi di tanah air, Kementerian Agama Republik Indonesia menugaskan tim Hisab Rukyat untuk mengamati posisi hilal di sekitar delapan puluh enam lokasi dari seluruh provinsi di tanah air. Secara sederhana, hilal adalah bulan baru atau sabit pertama setelah ijtima'. Ijtima' merupakan konjungsi geosentris di mana posisi bumi dan bulan berada di bujur yang sama jika diamati dari bumi sesaat setelah matahari terbenam.

Faktanya, ilmuan muslim mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan dan bumi untuk kepentingan ibadah amaliyah. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah harus didasarkan pada rukyah atau melihat hilal yang dilakukan pada tanggal 29-nya. Oleh sebab itu, negara-negara muslim, umumnya, memiliki lembaga setingkat kementerian yang bertugas menyelidiki pergantian bulan Hijriyah untuk memutuskan ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri dan pelaksanaan haji.

Bagaimana dengan diaspora muslim di luar negeri? Kami berbagi pengalaman di Hongaria, salah satu negara di Eropa Tengah yang jumlah penganut agama Islam sangat sedikit. Komunitas muslim disini memiliki perkumpulan bernama Organization of Muslims in Hungary atau dalam bahasa lokal disebut Magyarorszagi Muszlimok Egyhaza yang bermarkas di Budapest, ibukota Hongaria. Ada dua masjid yang menjadi pusat kegiatan yakni Budapest Mecset di jalan Fehérvári 41 dan Al-Huda Mecset Budapest di jalan Dobozi 1. Sedangkan di luar ibukota adalah Szeged Mecset di jalan Tisza Lajos krt. 93 dan Miskolc Mescet memiliki jalan Huba 30.

Informasi setiap kegiatan ibadah diumumkan oleh imam atau syeikh di masjid. Organisasi muslim tidak melaksanakan rukyat al-hilal (pengamatan hilal) secara langsung sebagaimana yang dikerjakan oleh otoritas keagamaan di negeri-negara mayoritas muslim. Namun, organisasi ini merujuk kepada keputusan pemerintah Arab Saudi terkait penentuan 1 Ramadhan.

Dalam tradisi ilmiah, ada kelompok ulama yang menentukan awal Ramadhan dengan teori wihdatul mathla’ yakni meyakini bahwa hilal itu satu dan global. Bila satu negara telah melihat hilal, maka wajib bagi seluruh penduduk dunia ikut rukyatnya. Sedangkan kelompok ulama lainnya mengadopsi teori ikhtilaful mathali’ yang meyakini bahwa hilal bisa berbeda di setiap wilayah. Semua perbedaan pendapat memiliki argumentasi dalil syariah berdasarkan teks-teks hadis Nabi Muhammad SAW dan ijtihad para ulama.

Berdasarkan pertimbangkan kemaslahatan dan menghindari kesukaran, keputusan organisasi muslim Hongaria merujuk kepada Arab Saudi adalah tepat karena pemerintahnya sendiri tidak memiliki otoritas keagamaan yang mengatur urusan umat Islam. Oleh sebab itu, meskipun jarak Budapest dengan Riyadh berkisar lebih dari empat ribu kilometer, memilih hari awal dan akhir Ramadhan dari Arab Saudi adalah yang paling rasional.

Jika kita merujuk kepada kalender global tahun 1443 hijriyah, bulan Sya’ban berlangsung selama 29 hari. Kemudian 1 Ramadhan akan jatuh pada hari Sabtu, 2 April 2022. Lalu apakah puasa Ramadhan bagi muslim Hongaria sudah dapat dipastikan? Jawabannya kita harus menunggu informasi selanjutnya karena berdasarkan sumber berita resmi, Arab Saudi belum memutuskan 1 Ramadhan 1443 hijriyah. Saudi Arabia’s Supreme Court atau Mahkamah Agung Arab Saudi mengajak warganya untuk mengamati hilal Ramadhan di hari Jumat, 29 Sya’ban 1443 yang bertepatan dengan 1 April 2022. Bagi muslim dewasa dan sehat yang berhasil melihat hilal di sore hari pada tanggal tersebut, mereka dapat melaporkan diri dan bersumpah di hadapan hakim pengadilan atas kesaksiannya melihat hilal. Putusan majelis hakim akan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah Arab Saudi.

Penulis adalah mahasiswa Deák Ferenc Doctoral School of Law, University of Miskolc dan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta