Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Alwi Ashari

Halal yang Merangkul, Syariah yang Menyejahterakan

Agama | 2026-11-16 23:18:39

Di tengah riuhnya perbincangan mengenai moderasi beragama, kita sering kali terjebak pada pendekatan yang bersifat seremonial. Dialog lintas iman, seminar toleransi, hingga deklarasi damai kerap digelar di ruang-ruang seminar. Semua itu tentu penting. Namun, moderasi beragama akan kehilangan daya hidupnya jika berhenti di meja diskusi dan gagal menyentuh urusan paling mendasar manusia: isi perut dan kesejahteraan ekonomi.

Di titik inilah ekonomi syariah memiliki panggung strategis untuk membuktikan bahwa nilai-nilai agama hadir sebagai rahmatan lil ‘alamin—rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi kelompok tertentu.

Selama ini, istilah "halal" dan "syariah" di ruang publik terkadang masih dipersepsikan secara sempit, bahkan dicurigai sebagai bentuk eksklusivitas identitas. Padahal, jika ditelusuri ke akarnya, prinsip dasar ekonomi syariah justru bertumpu pada keadilan distribusi, transparansi, pelarangan eksploitasi (riba), serta keberpihakan pada kelompok rentan. Nilai-nilai ini bersifat universal dan sangat selaras dengan semangat moderasi beragama yang mengambil jalan tengah (tawassuth): menolak keserakahan kapitalisme ekstrem di satu sisi, dan menghindari pasifisme ekonomi di sisi lain.

Ekonomi yang Menjembatani Perbedaan

Lihatlah bagaimana praktik ekonomi halal bekerja di lapangan. Ketika sebuah produk atau layanan mengusung standar halal, yang dijamin sebenarnya adalah aspek kebersihan (thayyib), keamanan, dan etika proses produksi. Di banyak sentra UMKM di Indonesia, rantai pasok industri halal justru menjadi ruang perjumpaan lintas batas. Petani, pemasok bahan baku, pekerja, hingga konsumen dari berbagai latar belakang keyakinan berinteraksi dan saling menguntungkan dalam satu ekosistem yang sama.

Begitu pula dengan instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dalam semangat moderasi beragama, pengelolaan dana sosial syariah modern tidak lagi melulu berorientasi pada bantuan konsumtif jangka pendek yang eksklusif. Banyak lembaga amil dan nazir wakaf kini memutar dana tersebut menjadi modal usaha mikro, pembangunan fasilitas kesehatan, hingga beasiswa pendidikan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas di sekitar lingkungan tersebut tanpa sekat-sekat primordial.

Ketika kesejahteraan hadir secara nyata dan adil, benih-benih ekstremisme dan prasangka sosial otomatis kehilangan lahan suburnya. Sebab, tidak jarang ketegangan sosial yang dibungkus isu agama sebenarnya berakar dari ketimpangan ekonomi dan rasa ketidakadilan.

Menghindari Jebakan Simbolisme

Tantangan terbesar bagi para pegiat ekonomi syariah hari ini adalah memastikan bahwa praktik di lapangan tidak terjebak pada sekadar "ganti baju" atau labelisasi. Lembaga keuangan syariah, misalnya, harus tampil lebih humanis dan inklusif. Pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) seharusnya menjadi tulang punggung untuk menggerakkan sektor riil dan UMKM, bukan justru terasa lebih rumit dan mahal dibandingkan skema konvensional.

Moderasi dalam berekonomi menuntut kita untuk mengedepankan substansi ketimbang sekadar simbol. Sertifikasi halal tidak boleh menjadi instrumen yang menyulitkan pelaku usaha kecil, melainkan jembatan agar produk mereka naik kelas dan mampu bersaing di pasar global.

Pada akhirnya, wajah moderasi beragama yang paling jujur dan mudah dipahami masyarakat adalah melalui keadilan ekonomi. Ketika ekosistem halal mampu merangkul siapa saja untuk bertumbuh bersama, dan sistem syariah benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata, di sanalah agama menjalankan fungsi terbaiknya: memanusiakan manusia dan merawat harmoni bangsa.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image