prayudisti s pandanwangi
Hujan, Api, dan Tanah, Kapankah Dunia Ini Ada Avatar?
Curhat | 2026-11-11 08:01:25Turunnya hujan setelah berbulan-bulan dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seolah membawa harapan bagi masyarakat terdampak. Namun, jangan terburu-buru menganggap bencana telah berakhir. Api yang membakar lahan gambut masih menyimpan bara di bawah permukaan tanah. Di balik persoalan kebakaran yang belum sepenuhnya selesai, terdapat ancaman lain yang tidak kalah serius, yakni krisis pangan dan air bersih. Sayangnya, penanganan bencana kerap dipahami sebatas memadamkan api, sementara pemulihan kehidupan masyarakat belum tentu menjadi prioritas.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan jumlah titik kebakaran di Indonesia mulai menurun seiring turunnya hujan. Namun, api yang berada di bawah tanah gambut belum sepenuhnya padam. Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono, menjelaskan bahwa hujan memang membantu memadamkan kebakaran vegetasi di permukaan, tetapi tidak serta-merta menghentikan kebakaran gambut yang masih menyimpan bara di bawah tanah. Hal ini diberitakan Detik.com dalam laporan mengenai kondisi karhutla yang mulai menurun akibat hujan (tanggal publikasi perlu dicocokkan dengan halaman sumber).
Artinya, berakhirnya musim kebakaran di permukaan belum tentu menandakan berakhirnya ancaman bencana. Kebakaran gambut dapat kembali muncul apabila kondisi lingkungan mendukung pembakaran. Karena itu, diperlukan pemantauan dan penanganan berkelanjutan, bukan sekadar menunggu hujan turun.
Karhutla Bukan Sekadar Api, Ada Ancaman Krisis Pangan dan Air
Persoalannya, dampak karhutla tidak berhenti pada rusaknya hutan dan gangguan pernapasan. Kebakaran berkepanjangan dapat mengancam sumber penghidupan masyarakat, merusak lahan pertanian, mengganggu aktivitas ekonomi, serta memperburuk ketersediaan air bersih. Jika tidak ditangani secara menyeluruh, masyarakat berpotensi menghadapi krisis berlapis: kesehatan, pangan, dan air.
Dampak tersebut bukan sekadar kekhawatiran. Kompas.com (06/11/2026) memberitakan bahwa karhutla mengancam penghidupan dan pendidikan masyarakat di Kalimantan. Kebakaran hutan desa di Ketapang bahkan mencapai sekitar 6.000 hektare dalam kurun waktu 15 hari dan merambat hingga kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Warga juga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk minum dan memasak. Di Palangka Raya, kegiatan belajar tatap muka sempat dihentikan selama dua bulan akibat dampak karhutla sehingga anak-anak harus belajar daring.
IDN Times (04/11/2026) turut memberitakan keresahan masyarakat daerah yang menghadapi ancaman krisis iklim, termasuk kesulitan air bersih dan hilangnya sumber penghidupan akibat kerusakan hutan. Fakta ini menunjukkan bahwa bencana ekologis dapat meruntuhkan berbagai aspek kehidupan masyarakat sekaligus.
Dalam situasi seperti ini, negara tidak boleh menganggap tugasnya selesai ketika hujan turun atau titik api berkurang. Pemulihan lahan, pemenuhan kebutuhan pangan, penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan harus menjadi bagian dari tanggung jawab penanganan bencana.
Jangan sampai masyarakat yang sudah kehilangan sumber penghidupan justru harus menanggung sendiri biaya untuk memperoleh air bersih dan memenuhi kebutuhan pangan. Apalagi, masyarakat yang hidup dari hutan dan pertanian memiliki ketergantungan besar terhadap kelestarian lingkungan. Ketika sumber penghidupan mereka rusak, negara harus hadir memberikan perlindungan dan bantuan nyata.
Islam Mengatur Pengelolaan Alam dan Penanganan Bencana
Islam memandang penguasa sebagai ra'in, yakni pengurus yang bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa penguasa tidak boleh melepaskan tanggung jawab ketika rakyat menghadapi bencana. Negara wajib melakukan mitigasi, menyediakan sarana penanggulangan, mengerahkan tenaga ahli, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.
Kebijakan pengelolaan hutan pun harus terikat dengan syariat Islam. Allah Swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 41:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia."
Ayat ini mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Negara harus mencegah aktivitas yang merusak alam, mengawasi pengelolaan hutan, serta menindak tegas pihak yang melakukan pelanggaran.
Dalam sistem Islam, sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai segelintir individu atau korporasi untuk kepentingan pribadi. Rasulullah saw. bersabda bahwa kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api (HR. Abu Dawud). Hadis ini menjadi salah satu landasan pengaturan kepemilikan umum agar sumber daya yang menyangkut hajat hidup masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama.
Negara juga wajib menjamin kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan, air, dan kesehatan. Apabila terjadi bencana, negara harus mengerahkan anggaran dan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membantu masyarakat, bukan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada mekanisme pasar atau kemampuan masing-masing keluarga.
Sejarah Khilafah pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra. memberikan teladan. Ketika terjadi Tahun Ramadah pada 18 H, yakni krisis kelaparan hebat akibat kekeringan, Umar mengerahkan bantuan pangan dari wilayah-wilayah seperti Mesir dan Syam. Beliau mengoordinasikan distribusi bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak. Bahkan, Umar ikut merasakan penderitaan rakyat dengan tidak mengonsumsi makanan yang lebih baik selama masa krisis tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemimpin dalam Islam tidak boleh hidup nyaman ketika rakyatnya kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
Negara Harus Hadir, Bukan Sekadar Menunggu Hujan
Karhutla yang belum sepenuhnya padam harus menjadi evaluasi serius terhadap tata kelola lingkungan dan tanggung jawab negara. Penanganan bencana tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus mencakup pencegahan kebakaran berulang, pemulihan ekosistem gambut, serta jaminan kebutuhan hidup masyarakat terdampak.
Islam memiliki aturan yang menyeluruh untuk mengatur hubungan manusia dengan alam sekaligus menjamin kesejahteraan rakyat. Karena itu, dibutuhkan kepemimpinan yang menjadikan syariat Islam sebagai landasan pengelolaan kehidupan, bukan kepentingan ekonomi dan keuntungan segelintir pihak.
Kesadaran ini harus dibangun melalui dakwah politik ideologis agar umat memahami bahwa Islam bukan hanya mengatur urusan ibadah individual, melainkan juga mengatur pemerintahan, ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Perjuangan ini membutuhkan sinergi ulama, intelektual, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen umat bersama partai politik Islam ideologis.
Jangan menunggu api kembali membesar, air semakin sulit diperoleh, dan pangan semakin mahal untuk menyadari pentingnya tanggung jawab negara. Hujan mungkin mampu membantu memadamkan api, tetapi hanya kepemimpinan yang amanah dan sistem yang benar-benar berpihak kepada rakyat yang dapat menjamin perlindungan kehidupan mereka secara menyeluruh. Wallahu a'lam bishawab.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
