Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Ummu Firly

Karhutla Papua, Potret Buram Tata Kelola

Kolom | 2026-11-15 17:48:56
Ilustrasi kebakaran hutan (Foto: AI-Generated)

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, kebakaran bukan sekadar peristiwa alam yang bisa disaksikan dari kejauhan. Api yang menjalar berarti ancaman bagi tempat tinggal, sumber penghidupan, kesehatan, bahkan keselamatan mereka. Ketika hutan terbakar, masyarakatlah yang pertama kali merasakan dampaknya. Mereka harus menghadapi kepulan asap, kehilangan sumber daya alam, dan ancaman api yang sewaktu-waktu mendekati permukiman.

Ironisnya, dalam situasi seperti ini, tidak sedikit masyarakat yang harus berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya. Daun, ranting, dan air yang diangkut menggunakan jeriken menjadi modal untuk menghadang kobaran api yang terus meluas. Sementara itu, kemampuan masyarakat tentu sangat terbatas untuk menghadapi kebakaran dalam skala besar.

Kondisi karhutla di Papua menjadi gambaran nyata betapa seriusnya persoalan ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kenaikan titik panas di Papua Selatan sebesar 66 persen dalam pemantauan awal November 2026. Bahkan, berdasarkan pemantauan berikutnya, Papua Selatan masih menjadi wilayah dengan peningkatan titik api yang signifikan. Situasi ini menunjukkan bahwa kebakaran belum sepenuhnya terkendali dan membutuhkan penanganan serius (Kompas, 6 November 2026; CNN Indonesia, 11 November 2026).

Di wilayah Papua Barat, persoalan serupa juga terjadi. Luas lahan terdampak karhutla mencapai 3.317,56 hektare berdasarkan data hingga Agustus 2026. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah dengan dampak terparah, yakni lebih dari 2.300 hektare, terutama di kawasan Bomberay (Metro TV, 4 November 2026).

Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya ada ekosistem yang rusak, masyarakat yang terdampak, dan tanggung jawab besar yang harus ditunaikan negara.

Bencana yang Membuka Persoalan Sistemik

Memang, kebakaran hutan dapat dipengaruhi berbagai faktor, seperti kemarau panjang, kondisi lahan, angin, dan sulitnya akses menuju lokasi kebakaran. Namun, menjadikan faktor alam sebagai penjelasan utama tidak boleh membuat persoalan yang lebih mendasar luput dari perhatian.

Mengapa kebakaran terus berulang? Bagaimana pengawasan terhadap kawasan hutan dan lahan dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab atas aktivitas pembukaan lahan? Apakah seluruh perizinan dan pemanfaatan kawasan benar-benar mempertimbangkan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting, terlebih ketika titik api juga terpantau di sejumlah kawasan konsesi perusahaan. BNPB sendiri telah menyoroti perlunya verifikasi terhadap indikasi pembukaan lahan dengan cara dibakar di Papua Selatan, termasuk pada wilayah yang berkaitan dengan konsesi perusahaan. Hal ini tentu membutuhkan penyelidikan dan penegakan hukum yang transparan, bukan sekadar dugaan yang dibiarkan tanpa kepastian.

Persoalan karhutla tidak bisa dilepaskan dari paradigma pengelolaan sumber daya alam dalam sistem kapitalisme sekuler. Sistem ini menempatkan keuntungan ekonomi sebagai salah satu orientasi utama pembangunan. Sumber daya alam kerap dipandang sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Dalam praktiknya, kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi berpotensi lebih dominan daripada perlindungan lingkungan dan keselamatan rakyat.

Ketika pengelolaan alam lebih berorientasi pada keuntungan, pengawasan dan perlindungan lingkungan berisiko menjadi urusan sekunder. Negara bisa saja hadir melalui berbagai regulasi dan lembaga pengawasan, tetapi keberadaan aturan tidak otomatis menjamin kepentingan rakyat menjadi prioritas. Terlebih jika terdapat konflik kepentingan antara keuntungan korporasi dan keselamatan masyarakat.

Di sinilah persoalan kepemimpinan menjadi penting. Negara tidak cukup hanya hadir ketika bencana sudah meluas, mengerahkan petugas, lalu menyampaikan berbagai kendala teknis. Negara harus memastikan pencegahan berjalan, pengawasan dilakukan secara ketat, dan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran mendapatkan sanksi tegas.

Rakyat tidak seharusnya terus-menerus menanggung akibat dari buruknya tata kelola sumber daya alam. Mereka tidak boleh dibiarkan menghadapi kobaran api dengan peralatan seadanya, sementara tanggung jawab perlindungan keselamatan dan lingkungan merupakan kewajiban penyelenggara negara.

Karena itu, karhutla Papua semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi paradigma pembangunan dan kepemimpinan yang selama ini dijalankan. Sebab, jika akar persoalannya tidak dibenahi, penanganan kebakaran hanya akan menjadi respons sesaat, sementara ancaman serupa berpotensi kembali terulang.

Kepemimpinan Islam: Melindungi, Bukan Mengeksploitasi

Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya alam. Pemimpin dalam Islam bukan sekadar penguasa yang memiliki kewenangan, melainkan ra'in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (pelindung bagi rakyat).

Rasulullah saw. bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan fasilitas untuk memperoleh keuntungan atau kekuasaan. Seorang pemimpin harus memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi, keselamatan mereka terlindungi, dan sumber daya alam dikelola untuk kemaslahatan masyarakat.

Dalam sistem Islam, negara memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola kepemilikan umum, termasuk sumber daya alam yang menjadi kebutuhan dan hajat hidup masyarakat. Pengelolaannya tidak boleh diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar atau kepentingan segelintir pemilik modal. Negara bertindak sebagai pengelola amanah untuk kepentingan rakyat.

Allah Swt. juga mengingatkan dalam QS. Al-A'raf ayat 56 agar manusia tidak membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Larangan ini menjadi landasan bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan kelestarian alam. Hutan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari keseimbangan kehidupan yang harus dijaga.

Karena itu, dalam tata kelola Islam, perlindungan lingkungan harus diwujudkan melalui kebijakan yang nyata: pengawasan ketat terhadap pemanfaatan lahan, pencegahan pembakaran, penegakan hukum tanpa pandang bulu, penyediaan sarana penanggulangan bencana, serta pemulihan kawasan yang rusak. Negara juga harus memastikan masyarakat tidak kehilangan hak atas lingkungan yang aman dan sumber penghidupannya.

Namun, perubahan mendasar tidak cukup hanya dengan mengganti kebijakan teknis. Dibutuhkan perubahan paradigma tentang siapa yang harus dilayani oleh negara, untuk apa kekuasaan dijalankan, dan bagaimana sumber daya alam dikelola. Inilah pentingnya membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat melalui dakwah yang mencerdaskan, agar masyarakat memahami akar persoalan sekaligus mengenali solusi yang ditawarkan Islam.

Hutan Papua bukan hanya persoalan Papua. Ia adalah cermin bagaimana negara memandang rakyat dan alam yang menjadi penopang kehidupan. Jangan sampai masyarakat terus diminta bertahan menghadapi bencana, sementara akar persoalannya tidak pernah sungguh-sungguh diselesaikan.

Sebab, kepemimpinan sejatinya bukan tentang seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, melainkan seberapa besar tanggung jawab yang ditunaikan. Dalam pandangan Islam, pemimpin adalah pengurus dan pelindung rakyat. Amanah itu bukan hanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah Swt.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image