Dahlia-Ku
Tikus Berdasi dan Sebuah Kerakusan
Nasihat | 2026-11-09 08:49:17
Tikus berdasi adalah sebuah analogi yang populer untuk menggambarkan perilaku para koruptor yang berasal dari kalangan pejabat atau pegawai dari golongan tinggi. Muncul pertanyaan, mengapa perilaku korupsi disamakan dengan hewan tikus?. Bisa jadi ini disebabkan karena tikus adalah hewan yang suka diam-diam mengambil (mencuri) dan merusak makanan dan barang apapun yang ditemui. Begitupula dengan kelakuan para koruptor. Mereka dengan rakus mengambil uang, dana, harta benda dan barang milik orang lain. Walaupun dirinya sudah mendapatkan gaji dan tunjangan yang besar, namun jiwa keserakahan sangat kuat hingga tidak menghentikan untuk mengambil yang bukan haknya. Bahkan tidak peduli dengan kerugian dan kehancuran orang lain (korbannya).
Keserakahan inilah yang nyata ditunjukkan pada kasus korupsi dana bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dari temuan KPK disebutkan bahwa uang hasil korupsi tersebut diduga diambil dari musibah bencana yang terjadi beberapa waktu lalu, diantaranya penanganan kasus Karhutla, dan penanganan banjir pada November 2025 lalu baik di Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh. Bahkan, dari penyelidikan sementara KPK ditemukan terdapat dugaan aliran dana siap pakai BNPB yang mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan adik eks Kepala BNPB. (BBC News Indonesia, 16 Oktober 2026).
Miris, di negeri rawan bencana alam ternyata harus ditambah dengan musibah dikorupsinya dana bencana. Bagai jatuh lantas tertimpa tangga, inilah rentetan musibah yang dialami oleh rakyat yang terus terzalimi terkhusus para korban bencana alam. Bahkan praktik korupsi dana bencana ini diduga kuat sudah berjalan sejak tahun 2022. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Bagaimana tidak, kejahatan ini dilakukan disaat rakyat dalam kondisi darurat hingga bertaruh nyawa. Sedangkan dana untuk para korban bencana tersebut justru dirampok oleh orang-orang yang seharusnya melindungi mereka.
Mengapa makin hari makin marak kasus korupsi. Sebab utamanya ialah runtuhnya benteng keimanan pada para pejabat. Kondisi ini diperkuat dengan kehidupan sekularisme yang meniadakan peran agama dalam kehidupan, sehingga lahirlah orang-orang yang tak punya hati dan tega melakukan apapun demi kenikmatan dan keuntungan pribadi. Penyakit korupsi dengan mudah menyebar memasuki setiap celah, mulai dari politik balas budi, penyalahgunaan jabatan, lemahnya pengawasan, bahkan musibah bencana. Dan kita bisa lihat bersama, bahwa sanksi untuk para koruptor adalah sanksi yang tidak membuat jera. Sehingga "wajar" dengan berbagai sebab inilah, penyakit korupsi gagal dibasmi.
Lantas, bagaimanakah mengurai problem penyakit korupsi ini?. Yang pertama diawali dari pihak yang harus ada di garda terdepan saat rakyat berada dalam kondisi darurat. Islam memandang, negaralah yang selayaknya terdepan dalam melindungi rakyat. Sehingga rakyat merasa jiwa dan keamanannya benar-benar dijamin oleh negara. Maka dari itu negara harus mempunyai benteng keimanan yang kuat dan rasa takut kepada Allah kapanpun dan dimanapun berada. Dengan begitu, inilah yang akan mencegahnya melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Inipun berlaku pada para pejabat. Para pejabat benar-benar amanah dan menjalankan perannya sebagai pengurus dan pelindung umat.
Selanjutnya penerapan sistem aturan yang baik (syariah Islam) akan menutup berbagai celah yang memungkinkan penyebaran penyakit korupsi. Dimulai dari pendidikan berbasis aqidah yang akan membina masyarakat hingga mempunyai kepribadian mulia. Selain itu dalam sistem politik terdapat mekanisme perhitungan terbalik terhadap harta para pejabat. Dengan begitu para pejabat tidak dengan mudahnya mengeruk harta sesuka mereka. Karena dalam timbangan Islam akan selalu ada pertanggungjawaban.
Yang terakhir harus ada sanksi tegas yang akan membuat jera pelaku dan mencegah yang lainnya untuk melakukan kejahatan korupsi. Pelaku korupsi akan dikenai sanksi ta'zir yang jenisnya bisa mulai dipenjara, hingga hukuman mati tergantung pada beratnya kasus korupsi dan dampak kejahatannya pada masyarakat luas. Inilah langkah nyata untuk menyembuhkan penyakit korupsi dari akarnya. Semoga solusi di atas bisa diambil mengingat penyakit korupsi di negeri ini makin marak dan sangat memprihatinkan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
