Ida Wahyuni
KDMP Benarkah Solusi Ekonomi Rakyat?
Politik | 2026-10-14 15:08:12KOPERASI DESA MERAH PUTIH: BENARKAH SOLUSI EKONOMI RAKYAT?
Pemerintah meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui Inpres No.9/2025. Target 40.000 unit hingga akhir 2025, per Agustus 2026 baru 30.000 unit terbentuk secara kelembagaan. Tujuannya diklaim untuk penguatan ekonomi desa, kesejahteraan, dan kemandirian ekonomi pedesaan.
Pertanyaannya, mampukah KDMP menjadi solusi?
Janji Kredit Murah 6%
MenKop Ferry Julianto menyebut KDMP menawarkan pinjaman bunga rendah 6% per tahun tenor hingga 6 tahun, via lembaga ultra mikro di bawah KDMP dengan modal dari Himbara plafon Rp 3 Miliar per koperasi. Alasannya agar rakyat terhindar dari rentenir dan pinjol.
Presiden Prabowo juga menyoroti mahalnya bunga rentenir. Namun data APJII justru menunjukkan pengguna pinjol naik drastis: 5,42% (2024), 8,21% (2025), menjadi 25,75% (2026). Artinya, akar masalah bukan di tinggi rendahnya bunga.
Selain simpan pinjam, KDMP ditarget punya kantor, kios sembako, klinik, apotek, pergudangan dan logistik.
Dananya dari Pangkasan Dana Desa
Ini yang paling polemik. Sumber utama KDMP berasal dari pemotongan Dana Desa sekitar 58,03% dari total pagu 2026 (PMK No.7/2026, 12 Feb 2026). Dana dipotong dari pusat sebelum masuk rekening desa.
Akibatnya APDESI protes keras. Dana untuk jalan desa, irigasi, infrastruktur produktif jadi terpangkas habis. Desa hanya jadi pelaksana proyek pusat.
Program Populis Sarat Masalah
Di lapangan banyak masalah:
1. Lokasi tidak strategis: ada yang di sawah, dekat makam, jauh dari pusat warga.
2. Di Malang sendiri: 22 KDMP di Kota Malang masih numpang di kelurahan, baru 2 gerai fisik di Arjowinangun dan Bandungrejosari. Kasus viral di Sidodadi Gedangan, gerai di seberang telaga tanpa akses.
3. Kesiapan operasional tidak jelas, modal belum cair, warga khawatir matikan warung kecil.
4. Pengadaan janggal: 1,8 juta kipas angin anggaran Rp 1,8 T atau Rp 1 juta per unit, padahal di e-commerce hanya Rp 300-338 ribu. Ditambah pengadaan mobil pickup massal.
5. Pelatihan bergaya militer memakan korban 5 orang meninggal, pemerintah baru bilang akan evaluasi (CNN, 3/3/2026).
Ini menunjukkan proyek lebih berorientasi target kuantitas daripada kebutuhan riil desa. Kebutuhan desa beda-beda: ada yang butuh pasar, ada yang butuh modal usaha, ada yang butuh irigasi. Diberi solusi seragam pasti tidak tepat sasaran.
Akar Masalah: Kapitalisme Sekuler
Dalam kapitalisme, sukses diukur dari besarnya anggaran terserap dan jumlah proyek, bukan kesejahteraan riil. Pertumbuhan ekonomi tidak sama dengan pemerataan. Buktinya kekayaan 50 orang terkaya setara harta 50 juta penduduk.
Empat akar masalahnya:
1. Distribusi rusak: SDA dan tanah strategis diprivatisasi, manfaat mengalir ke pemilik modal, bukan rakyat.
2. Negara abai: tidak menjamin kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan.
3. Riba jadi sistem: semua permodalan bertumpu pada bank ribawi. Bunga 6% pun tetap riba.
4. Sekularisme: halal haram tidak jadi standar.
Allah berfirman: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS Al-Baqarah: 275). Ibnu Qudamah: "Setiap utang yang disyaratkan ada tambahan adalah haram tanpa perselisihan ulama." Maka bunga KDMP tetap batil.
*Solusi Islam: Khilafah Sebagai Raa'in*
Dalam Islam, Imam adalah pengurus rakyat (raa'in) dan bertanggungjawab atasnya (HR Bukhari Muslim). Bukan sekadar regulator.
Sistem Khilafah:
1. Ekonomi di bawah Baitul Mal yang akuntabel, distribusi tepat sasaran sampai desa.
2. SDA melimpah (hutan, tambang, laut) adalah milik umum, haram diserahkan ke swasta/asing. Hasilnya untuk layanan gratis: pendidikan, kesehatan, listrik, BBM murah.
3. Negara buka lapangan kerja seluas-luasnya via industrialisasi, beri modal tanpa riba, beri tanah mati untuk dihidupkan, subsidi petani.
4. Jika butuh pinjaman, negara beri qardhul hasan tanpa bunga. Rasul bersabda: "Tidaklah seorang muslim meminjamkan muslim lain dua kali pinjaman, kecuali seperti sedekah satu kali" (HR Ibnu Majah).
Inilah bedanya. Kapitalisme menjerumuskan rakyat ke riba dengan dalih membantu. Islam membebaskan rakyat dari riba dan menjamin kebutuhan dasarnya.
Maka solusi bukan menambah koperasi ribawi baru, tapi kembali pada syariah kaffah dalam naungan Khilafah Rasyidah ala minhajinnubuwah. "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah lebih baik dari hukum Allah bagi orang yakin?" (QS Al-Maidah: 50).
Wallahu a'lam.
---
Fera Mahargyani
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
