Nunik Soewarno
Kemiskinan Nisbi vs Islam
Curhat | 2026-10-01 04:08:17Kemiskinan Nisbi vs Islam
Nunik Umma Fayha
Kemiskinan dan Angka Kemiskinan kembali menjadi perbincangan, dipicu perbedaan sangat mencolok Angka Kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia. BPS, pada Maret 2026 lalu menyebut 22.93 juta jiwa berada dalam kemiskinan. Angka ini setara dengan 8.07% dari total penduduk Indonesia. Penghitungan ini didasarkan pada standar pengeluaran kebutuhan dasar yaitu makanan (2.100 kkal/orang/hari) dan non makanan (tempat tinggal, pendidikan, pakaian, transportasi). BPS mematok angka Rp. 22ribuan per hari atau setara US$ 1.26.
Di sisi lain Bank Dunia juga merilis angka 64.2% atau hampir dua pertiga penduduk Indonesia terkategori miskin berdasar Indeks PPP (Purchasing Power Parity) untuk kategori negara dengan ekonomi menengah atas sebesar US$ 8.3, kurang lebih setara Rp. 44ribuan. Angka ini digunakan Bank Dunia untuk perbandingan tingkat kemiskinan antar negara. Indonesia saat ini menduduki tempat ke-4 di bawah Timor Leste, India dan Laos, untuk kategori upper middle (kompas, 03-09-2026). Kondisi ini menunjukkan kemiskinan dilihat sebagai angka nisbi, angka yang disesuaikan sudut pandang dan kepentingan.
Bagi rakyat yang menjadi subyek pemeringkatan strata sosial, dasar penetapan garis kemiskinan yang tak layak membuat hidup semakin berat. Ada yang tiba-tiba dianggap kaya dan otomatis dihapus dari data penerima Bansos, KIP maupun layanan lain, padahal faktanya mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Harga kebutuhan pokok yang terus naik, biaya kesehatan mahal, sekolah pun serasa hanya untuk yang berduit. Di saat banyak yang menjerit demi hidup layak, tiket konser K-pop yang harganya tidak masuk akal bagi rakyat kebanyakan, tetap menjadi rebutan.
Para pesohor, para artis, setiap hari memenuhi media dengan gaya hidup hedon, yang melambungkan mimpi remaja untuk bisa meraih dengan segala cara. Ketidakadilan ini membuat rakyat semakin merana, disparitas ekonomi semakin menganga. Orang yang saat ini disebut sejahtera bisa tiba-tiba meluncur menuju miskin karena terkena PHK atau usaha merugi. Kebutuhan tak terbeli, kesehatan tak terbayar, sekolah terancam putus, dan ini tidak masuk dalam prediksi angka kemiskinan.
Ketimpangan ekonomi menjadi keniscayaan terjadi dalam sistem kapitalisme, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi yang memiliki kemampuan dan mencekik mereka yang tidak memiliki akses. Orang bisa menjadi sangat kaya meski mendapatkannya dari mengambil sumberdaya yang harusnya jadi milik umat. Berbeda saat ekonomi diatur syariat Islam. Orang boleh kaya selama hasilnya bukan dari usaha yang merugikan umat. Bagi mereka ada hak dan kewajiban atas hartanya.
Batasan miskin yang jelas dan riil dalam Islam, tidak untuk menampakkan angka ilusi, tapi untuk evaluasi kinerja penguasa, sebab kemiskinan bukanlah komoditi. Fakir miskin menjadi tanggungan negara. Standar miskin jelas dan tidak mengecilkan posisi individu. Orang miskin adalah mereka yang punya penghasilan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai kelayakan umumnya, tidak tergantung batasan angka. Penyediaan kebutuhan dasar pun menjadi kewajiban negara. Umar bin Abdul Aziz membuktikan kondisi kesejahteraan yang luar biasa di bawah sistem Islam.
Di masa kepemimpinannya, baitul mal sampai berlebih. Rakyat tidak lagi mau menerima sedekah dari baitul mal, sebab merasa kehidupan mereka sudah cukup. Baitul mal bahkan membantu membayarkan hutang rakyat, membantu para calon pengantin untuk bisa bersegera menikah, tapi tetap saja Baitul Mal saat itu melimpah ruah. Bandingkan saat ini, negara dicekik hutang riba tak berkesudahan. Jangankan membayar hutang, untuk membayar bunga hutang saja, kadang harus berhutang lagi.
Kondisi ini tentu saja menghambat negara dalam membangun kesejahteraan dan mengeliminasi kemiskinan. Sistem riba sebagai tulang punggung kapitalisme, meniscayakan hutang tak berkesudahan dan menumpulkan kemampuan negara mengurus rakyat.
Dalam pengaturan Islam, Baitul mal 'dicukupi' bukan dengan pajak, tapi terutama dari ziswaf dan hasil pengelolaan kepemilikan umum. Baitul mal digunakan untuk membiayai keperluan rakyat. Sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan tidak dijadikan komoditi yang harus dibeli rakyat. Para kepala keluarga dijamin ketersediaan lapangan kerja yang memberikan penghasilan layak bagi keluarga. Layanan kesehatan yang sama untuk semua tanpa dibedakan kelas. Pendidikan bagi siapa pun yang mau dan mampu, tanpa harus memikirkan biaya.
Islam tidak hanya mengatur ibadah mahdhah tapi mengatur semua hajat hidup manusia termasuk bagaimana mengurus rakyat. Bahkan secara khusus Rasulullah mendoakan para pemimpin umat sebagai berikut:"Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu ia berlaku lembut/mudah kepada mereka, maka berlakulah lembut/mudah kepada dia. Dan siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu ia menyusahkan/memberatkan mereka, maka susahkan/beratkanlah dia."
(HR. Muslim no. 1828)Kemiskinan dalam Islam adalah tugas penguasa mengentaskan, bukan untuk dijadikan jargon kampanye. Sebab kefakiran mendekatkan pada kekufuran sedangkan tugas penguasa menjaga agama dan mengatur urusan duniawi berdasarkan syariat. Wallahu a'lam bishshawab
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
