Milenia Ferli

Berfikir Seperti Sumatera, Berpolitik Seperti Jawa: Menemukan Sintesis Kepemimpinan Indonesia

Politik | 2026-07-29 13:24:24

Oleh: Milenia Ferlihanisa S.Sos

Dalam panggung sejarah politik Indonesia, ada adagium populer yang kerap terngiang dalam diskusi-diskusi ruang publik: “Jika ingin gagasan yang tajam, belajarlah pada Sumatera; tetapi jika ingin menguasai takhta, belajarlah pada Jawa.”

Ungkapan ini tentu bukan sekadar prasangka kewilayahan, melainkan cerminan dua tradisi besar yang membentuk watak kepemimpinan di Nusantara. Sumatera dalam jejak sejarah dikenal dengan tradisi intelektualismenya yang lugas, egaliter, dan sarat dialektika.

Sementara itu, Jawa tersohor dengan keahliannya mengelola panggung kekuasaan, merajut harmoni, serta mengejawantahkan simbol-simbol kepemimpinan secara sangat halus. Lantas, bagaimana jika kedua kekuatan kultural ini disatukan dalam satu napas kepemimpinan modern?

Daya pikir manusia Sumatera terukir kuat melalui jejak para pendiri bangsa seperti Tan Malaka, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir. Tan Malaka mengajarkan kita pentingnya kecerdasan dialektika empiris melalui konsep Madilog untuk membongkar ketimpangan sosial tanpa silau oleh mistifikasi kekuasaan.

Mohammad Hatta hadir memberikan contoh kedisiplinan nalar rasional, di mana kebebasan berpikir dan integritas moral bertumpu pada asas kedaulatan rakyat yang teratur.

Sementara Sutan Sjahrir membawa napas kosmopolitanisme yang menekankan diplomasi rasional demi membebaskan manusia dari kungkungan feodalisme. Dari rahim kebudayaan Sumatera, kita memetik pelajaran bahwa politik harus berakar pada nalar kritis, kebenaran ideologis, serta kesetaraan yang tidak taqlid begitu saja pada otoritas formal.

Namun, sehebat apa pun sebuah gagasan dirumuskan, ia akan tetap menjadi sebuah abstrak yang melayang jika tak mampu menaklukkan kenyataan lapangan politik. Di sinilah kita perlu membedah langgam politik Jawa sebagaimana diuraikan oleh Dr. Eddy Supriyatna Marizar dalam bukunya Kursi Kekuasaan Jawa.

Buku tersebut memaparkan betapa kompleksnya mistifikasi dan simbolisme politik di Tanah Jawa, salah satunya tecermin dari transformasi tempat duduk tradisional berwujud dhampar.

Di Jawa, kekuasaan tidak hanya dimenangkan melalui debat wacana yang riuh, melainkan dibangun lewat penataan status, kehalusan tata krama, serta legitimasi simbolik yang mampu memancarkan kewibawaan seorang pemimpin di mata publik.

Studi kasus paling nyata dari langgam politik Jawa di era modern dapat kita lihat pada sosok Joko Widodo (Jokowi) Presiden ke-7 RI. Dengan rekor win rate impresif—selalu menang mulai dari Pilkada Solo, Pilgub DKI Jakarta, hingga dua periode Pilpres—Jokowi memperlihatkan keahlian membaca psikologi massa dan mengelola panggung kekuasaan ala Jawa.

Mirip dengan catatan dalam Kursi Kekuasaan Jawa mengenai kemampuan keraton menyerap desain kursi Eropa tanpa kehilangan jiwa ke-Jawa-annya, Jokowi mampu menampilkan gaya merakyat yang luwes sembari menerapkan strategi ngeli tanpa keli (menghanyutkan diri tanpa tenggelam) serta manajemen harmoni di balik layar untuk merangkul kawan maupun lawan politik.

Sayangnya, ketika kepemimpinan nasional berjalan secara timpang dengan hanya mengandalkan salah satu dari dua gaya ini, timbul persoalan yang cukup mendasar.

Pemimpin yang hanya "berpikir ala Sumatera" cenderung menjadi idealis murni yang kerap terasing dari realitas pragmatis; seperti tiga tokoh yang penulis sebutkan diawal. Mereka kaya akan konsepsi teoretis, tetapi sering kali tersingkir dari gelanggang karena enggan berkompromi taktis.

Sebaliknya, pemimpin yang hanya "berpolitik ala Jawa" tanpa daya kritis ideologis berisiko terjebak pada ritual kekuasaan yang hampa: lihai mengamankan dhampar atau kursi jabatan dan memenangkan pemilu, tetapi gagap ketika ditanya ke mana arah substantif perjalanan bangsa ini hendak dibawa.

Oleh karena itu, tantangan kepemimpinan kita hari ini adalah menjahit kedua potensi tersebut menjadi sebuah sintesis yang utuh dan bernas. Berpikir seperti orang Sumatera berarti memiliki kedalaman ideologi, kejujuran intelektual, serta keberanian untuk mempertanyakan status quo demi keadilan sosial.

Sementara itu, berpolitik seperti orang Jawa berarti memiliki kehalusan strategi, keluwesan dalam merangkul perbedaan, serta kecerdasan mengelola konsensus agar gagasan-gagasan besar tersebut benar-benar dapat dieksekusi secara nyata di tengah kompleksnya perpolitikan tanah air.

Pada akhirnya, masa depan bangsa ini tidak boleh diserahkan pada persaingan yang saling meniadakan antar-tradisi kultural. Kita membutuhkan para pemimpin yang sanggup memadukan ketajaman nalar Bung Hatta dengan kecerdasan taktis serta penguasaan panggung kepemimpinan ala Jawa seperti Jokowi.

Ketika keberanian berpikir secara radikal-rasional berpadu harmonis dengan seni mengelola takhta, di situlah lahir politik beradab yang tidak sekadar lihai memenangkan kompetisi, tetapi juga mampu menghadirkan kemakmuran yang sejati bagi seluruh rakyat Indonesia.