Raden Arfan Rifqiawan
Yang Hilang Bukan Hukum, Melainkan Kepercayaan
Curhat | 2026-07-15 15:32:20
Suatu hari, seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana caranya menjadi orang baik?"
Sang ayah terdiam. Pertanyaan itu ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Sebab setiap hari televisi menampilkan orang-orang yang mengaku membela rakyat, tetapi tersandung persoalan hukum. Ada yang masih diperiksa, ada yang sedang diadili, ada yang telah divonis, bahkan ada yang setelah semua itu tetap memperoleh ruang dalam kehidupan publik. Semua tentu harus dihormati hak hukumnya. Tidak seorang pun boleh dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, bagi masyarakat awam, rentetan peristiwa tersebut meninggalkan satu pertanyaan sederhana: sebenarnya seperti apa ukuran integritas di negeri ini?
Ironinya, di saat masyarakat diminta terus memegang nilai kejujuran, berita yang hadir hampir setiap hari justru berkisar pada dugaan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, hingga penyimpangan dalam pengelolaan uang rakyat. Program yang lahir atas nama kepentingan publik pun tidak luput dari sorotan. Akibatnya, masyarakat perlahan tidak lagi terkejut. Yang mengejutkan justru ketika dalam satu hari tidak ada berita mengenai dugaan korupsi.
Kita tampaknya sedang memasuki fase ketika rasa heran mulai hilang. Padahal, hilangnya rasa heran adalah pertanda paling berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Ketika penyimpangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sesungguhnya yang sedang rusak bukan hanya institusi, melainkan juga sensitivitas moral masyarakat.
Di sisi lain, negara juga sedang berupaya membangun semangat reintegrasi sosial bagi warga yang pernah menjalani hukuman. Gagasan memberi kesempatan kedua merupakan nilai yang patut diapresiasi. Tidak selamanya seseorang harus dihukum oleh masa lalunya. Hukum pidana memang mengenal tujuan pemasyarakatan, bukan sekadar pembalasan.
Namun kesempatan kedua juga menuntut syarat yang tidak kalah penting, yaitu kepercayaan publik. Dan kepercayaan tidak lahir karena jabatan, melainkan karena keteladanan. Dalam jabatan publik, integritas bukan sekadar urusan pribadi, melainkan modal utama memperoleh legitimasi masyarakat.
Di sinilah persoalan kita. Masyarakat sering kali melihat standar yang terasa berbeda. Warga biasa harus memenuhi berbagai persyaratan administratif untuk memperoleh pekerjaan. Sementara itu, setiap kali muncul kontroversi mengenai pejabat publik, perdebatan justru bergeser pada tafsir aturan, celah hukum, atau prosedur formal. Akibatnya, yang diperdebatkan bukan lagi soal etika, melainkan sekadar apakah seseorang memenuhi syarat secara administratif.
Padahal, bangsa tidak dibangun hanya dengan aturan. Bangsa dibangun oleh rasa percaya.
Dalam ilmu akuntansi dikenal istilah bahwa laporan keuangan yang baik bukan hanya harus benar secara angka, tetapi juga mampu dipercaya. Hal yang sama berlaku dalam tata kelola negara. Pemerintahan yang baik bukan hanya harus sah menurut hukum, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat. Ketika kepercayaan terkikis, biaya sosial yang ditanggung negara jauh lebih mahal daripada sekadar kerugian finansial.
Lalu apa yang bisa dilakukan rakyat kecil?
Jawabannya mungkin tidak spektakuler.
Kita mungkin tidak memiliki kewenangan memeriksa anggaran. Kita juga tidak bisa menunjuk hakim atau menentukan siapa yang menjadi pejabat. Tetapi kita masih memiliki sesuatu yang sangat berharga: akal sehat.
Akal sehat mengajarkan agar tidak mudah menyebarkan fitnah. Akal sehat juga mengajarkan agar tidak menormalisasi penyimpangan. Kita boleh mengkritik kebijakan tanpa menghina orangnya. Kita boleh mengawasi proses hukum tanpa menghakimi terdakwanya. Kita boleh berharap pemimpin yang lebih baik tanpa membenci mereka yang berbeda pilihan politik.
Rakyat kecil memang tidak memiliki sirene pengawal. Tidak memiliki ruang rapat megah. Tidak memiliki akses terhadap keputusan strategis. Namun rakyat memiliki ingatan. Dan dalam demokrasi, ingatan adalah bentuk pengawasan yang paling sederhana sekaligus paling kuat.
Karena itu, mungkin tugas terbesar kita hari ini bukan mencari siapa yang paling salah, melainkan menjaga agar kejujuran tidak kehilangan nilai. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kecerdasan lebih penting daripada kejujuran, atau jabatan lebih penting daripada integritas.
Bangsa ini sesungguhnya tidak kekurangan orang pintar. Yang lebih kita butuhkan adalah orang yang ketika diberi amanah tetap mampu berkata, "Cukup."
Sebab negara yang besar bukan ditentukan oleh tingginya gedung pemerintahan atau besarnya anggaran, melainkan oleh sedikitnya alasan rakyat untuk kehilangan kepercayaan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
