Bima Ajie B
Ruang Kelas Sedang Berubah, Apakah Kurikulum Ikut Bergerak?
Iptek | 2026-06-29 19:21:35
Pernah suatu kali saya bertanya kepada beberapa siswa saat sedang berada di sekolah untuk kegiatan praktik mengajar, "Kalau bingung mengerjakan tugas, biasanya cari jawabannya ke mana?"
Saya sempat menduga mereka akan menjawab buku pelajaran atau bertanya kepada guru. Ternyata tidak. Ada yang menjawab YouTube, ada yang menyebut TikTok, sebagian lagi mengatakan langsung bertanya kepada aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI).
Guru tetap menjadi tempat bertanya, tetapi bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan. Jawaban sederhana itu membuat saya berpikir. Cara peserta didik belajar ternyata telah berubah jauh lebih cepat daripada cara sekolah mengajar.
Di sinilah saya merasa pertanyaan tentang kurikulum menjadi semakin penting. Apakah kurikulum yang digunakan di sekolah hari ini masih cukup relevan dengan kehidupan peserta didik? Atau jangan-jangan, perubahan yang terjadi di luar ruang kelas justru bergerak lebih cepat daripada perubahan yang terjadi di dalamnya?
Dalam kajian sosiologi kurikulum, kurikulum tidak pernah dipahami hanya sebagai daftar mata pelajaran. Kurikulum adalah hasil dari proses sosial. Ia lahir dari kesepakatan tentang pengetahuan apa yang dianggap penting, nilai apa yang ingin diwariskan, dan manusia seperti apa yang ingin dibentuk melalui pendidikan.
Artinya, kurikulum sebenarnya adalah cermin masyarakat. Ketika masyarakat berubah, semestinya kurikulum ikut berubah.
Masalahnya, perubahan sosial hari ini berlangsung sangat cepat. Teknologi berkembang hampir setiap saat. Informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik. Anak-anak dan remaja terbiasa belajar melalui video pendek, podcast, media sosial, hingga berbagai platform digital yang menawarkan cara belajar lebih menarik daripada buku teks.
Ironisnya, tidak sedikit proses pembelajaran di sekolah yang masih menempatkan peserta didik sebagai pendengar. Guru menjelaskan, siswa mencatat, lalu mengerjakan soal. Pola seperti ini tentu tidak sepenuhnya salah, tetapi mulai terasa kurang memadai ketika peserta didik sudah hidup di lingkungan yang sangat dinamis. Padahal, tantangan generasi saat ini bukan lagi kekurangan informasi. Sebaliknya, mereka justru dibanjiri informasi dari berbagai arah. Yang mereka butuhkan bukan sekadar tambahan materi, melainkan kemampuan memilih informasi yang benar, berpikir kritis, serta memahami konteks di balik setiap informasi yang mereka terima. Di sinilah kurikulum seharusnya mengambil peran.
Guru sering kali menjadi pihak yang paling sibuk menyesuaikan diri. Belum selesai memahami satu kebijakan, sudah muncul kebijakan baru. Tidak sedikit guru yang akhirnya lebih banyak disibukkan oleh administrasi daripada memikirkan inovasi pembelajaran. Padahal, guru bukan sekadar pelaksana kurikulum. Mereka adalah aktor utama yang menerjemahkan kebijakan menjadi pengalaman belajar di dalam kelas.
Pengalaman saya ketika mengamati pembelajaran di sekolah juga menunjukkan hal yang menarik. Peserta didik sebenarnya jauh lebih antusias ketika diajak berdiskusi mengenai persoalan yang dekat dengan kehidupan mereka dibandingkan ketika hanya diminta menghafal definisi. Saat membahas perubahan sosial, misalnya, mereka lebih aktif ketika diminta menganalisis pengaruh media sosial terhadap kehidupan sehari-hari daripada sekadar mengingat teori dari buku.
Hal kecil seperti itu menunjukkan bahwa pembelajaran akan terasa lebih bermakna ketika materi benar-benar dikaitkan dengan realitas sosial peserta didik. Sosiologi kurikulum mengenal konsep hidden curriculum, yaitu pelajaran yang tidak tertulis di dalam buku, tetapi justru dipelajari setiap hari oleh peserta didik.
Cara guru menghargai pendapat siswa, bagaimana sekolah menyelesaikan konflik, budaya saling membantu antarteman, hingga kebiasaan berdiskusi secara terbuka merupakan bagian dari pendidikan yang sering kali jauh lebih membekas dibandingkan isi buku pelajaran. Sayangnya, aspek tersebut sering kali tidak mendapat perhatian sebesar nilai ujian.
Sekolah masih terlalu sering mengukur keberhasilan dari angka-angka. Padahal, dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat membutuhkan lebih dari sekadar nilai akademik. Kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berpikir kritis, serta memiliki empati justru semakin penting di tengah masyarakat yang terus berubah.
Belakangan ini, kemunculan Artificial Intelligence juga memunculkan perdebatan baru. Ada yang menganggap AI akan membuat peserta didik malas berpikir. Ada pula yang melihatnya sebagai peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Menurut saya, persoalannya bukan terletak pada teknologinya. Kalau tugas yang diberikan hanya meminta peserta didik mencari definisi atau membuat rangkuman, tentu AI dapat menyelesaikannya dalam hitungan detik. Namun, apabila pembelajaran dirancang untuk mendorong analisis, diskusi, observasi lapangan, atau refleksi terhadap pengalaman nyata, teknologi tidak akan mampu menggantikan seluruh proses tersebut.
Dengan kata lain, yang perlu berubah bukan hanya alat belajarnya, tetapi juga cara kita memandang proses belajar.
Data terbaru dari survei APJII menunjukkan bahwa penggunaan AI di Indonesia semakin meningkat, meskipun pemanfaatannya untuk pendidikan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, penggunaan AI untuk produktivitas dan pekerjaan justru meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai melihat AI sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari, sehingga sekolah juga perlu membekali peserta didik dengan kemampuan menggunakan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab.
Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ketimpangan. Masih banyak sekolah di Indonesia yang menghadapi keterbatasan akses internet, perangkat komputer, maupun pelatihan guru. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan akses teknologi pendidikan antara wilayah barat dan timur Indonesia masih cukup besar. Kondisi tersebut membuat penerapan kurikulum berbasis teknologi tidak selalu dapat berjalan dengan kualitas yang sama di setiap daerah.
Karena itu, berbicara tentang kurikulum bukan hanya berbicara mengenai isi pelajaran. Kita juga perlu berbicara mengenai keadilan akses pendidikan. Percuma menyusun kurikulum yang modern apabila sebagian sekolah masih kesulitan mengakses internet atau bahkan kekurangan tenaga pendidik. Di sinilah pentingnya melihat kurikulum melalui perspektif sosiologi. Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kondisi masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung.
Menurut saya, sudah saatnya guru diberikan ruang yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum. Mereka memahami karakter peserta didik, mengenal kondisi sekolah, dan mengetahui persoalan yang muncul setiap hari di ruang kelas. Masukan dari guru semestinya menjadi bagian penting dalam setiap evaluasi kebijakan pendidikan.
Pada akhirnya, kurikulum bukanlah dokumen yang selesai setelah ditandatangani pemerintah. Kurikulum adalah sesuatu yang hidup. Ia harus terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat tanpa kehilangan tujuan utamanya, yaitu memanusiakan manusia.
Sekolah memang tidak lagi menjadi satu-satunya tempat belajar. Namun, sekolah tetap memiliki peran yang tidak bisa digantikan oleh internet ataupun kecerdasan buatan, yakni membentuk cara berpikir, karakter, dan kepedulian sosial peserta didik.
Jika kurikulum mampu bergerak mengikuti perubahan zaman tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan, maka sekolah akan tetap menjadi ruang yang relevan. Bukan sekadar tempat mengejar nilai, melainkan tempat lahirnya generasi yang mampu memahami dunia, mengkritisinya, dan ikut memperbaikinya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
