Lou Ayy Alzamakhsyari
Krisis Tata Kelola dan Etika Profetik: Membaca Arah Pemerintah di Tengah Ujian Kepercayaan Publik
Politik | 2026-06-12 01:39:36
Pemerintahan yang kuat tidak hanya diuji oleh besarnya program, kerasnya pidato, atau cepatnya keputusan politik. Pemerintahan yang kuat justru diuji oleh kesanggupannya menjaga amanah ketika kekuasaan bertemu dengan anggaran besar, kepentingan elite, birokrasi panjang, dan harapan rakyat yang terus meningkat.
Di titik inilah publik hari ini sedang membaca arah pemerintah. Bukan semata membaca siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Apakah negara hadir sebagai pelindung rakyat, atau justru menjadi ruang yang terlalu mudah ditembus oleh kepentingan sempit?
Pertanyaan ini penting karena Indonesia tidak sedang kekurangan program. Ada makan bergizi gratis, swasembada pangan, efisiensi anggaran, pemberantasan korupsi, penguatan pertahanan, hilirisasi, hingga reformasi birokrasi. Semua agenda itu tentu dapat dibaca sebagai ikhtiar membangun bangsa. Namun, niat baik saja tidak cukup. Dalam tata kelola publik, niat baik harus dibuktikan melalui transparansi, akuntabilitas, keberpihakan, dan keberanian mengoreksi diri.
Menurut keyakinan saya, di sinilah etika profetik dapat menjadi kacamata penting. Profetik bukan sekadar istilah keagamaan yang ditempelkan pada tulisan politik. Profetik adalah cara membaca kekuasaan sebagai amanah. Pemerintah tidak cukup hanya efektif, tetapi juga harus adil. Tidak cukup hanya cepat, tetapi juga harus jujur. Tidak cukup hanya populer, tetapi juga harus membebaskan rakyat dari beban struktural yang membuat hidup terasa semakin berat.
Etika Profetik dalam Pemerintahan
Etika profetik setidaknya membawa tiga unsur utama: humanisasi, liberasi, dan transendensi. Humanisasi menuntut negara memuliakan manusia. Liberasi menuntut negara membebaskan rakyat dari ketidakadilan, kemiskinan, korupsi, dan dominasi elite. Transendensi mengingatkan bahwa kekuasaan tidak berhenti pada kalkulasi elektoral, tetapi juga memiliki pertanggungjawaban moral di hadapan Tuhan, rakyat, dan sejarah.
Dengan kacamata ini, kita dapat membaca bahwa krisis tata kelola bukan hanya soal administrasi negara. Ia juga menyangkut moralitas kekuasaan. Negara bisa saja terlihat sibuk bekerja, tetapi pertanyaan dasarnya tetap sama: apakah kesibukan itu benar-benar membawa kemaslahatan bagi rakyat?
Kita tentu tidak sedang meminta pemerintah tiba-tiba mengadopsi atau menggunakan asas profetik secara formal dalam seluruh praktik kenegaraan. Namun, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi cermin etis untuk menilai apakah kekuasaan dijalankan demi kepentingan publik atau hanya berputar di sekitar kepentingan elite. Pemerintahan yang profetik harus berani membuka ruang politik yang lebih adil, lebih sehat, dan lebih partisipatif.
Dapur Rakyat dan Kebijakan Negara
Pada saat yang sama, krisis tata kelola paling terasa ketika menyentuh urusan ekonomi dan pangan. Bagi rakyat kecil, tata kelola bukan istilah akademik. Tata kelola hadir dalam harga beras, biaya transportasi, tagihan listrik, harga gas, ongkos sekolah, dan kemampuan keluarga membeli kebutuhan dapur.
Ketika inflasi pangan naik, ketika harga beras bergerak, ketika subsidi energi menjadi perdebatan, maka yang merasakan pertama kali bukan elite politik. Yang paling cepat merasakan adalah rumah tangga kelas bawah dan kelas menengah yang semakin rapuh.
Pemerintah tentu menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Perubahan iklim, potensi El Nino, ketidakpastian global, dan tekanan fiskal adalah kenyataan yang harus dihadapi. Namun, justru karena tantangannya besar, komunikasi dan tata kelolanya tidak boleh biasa-biasa saja. Negara harus mampu menjelaskan risiko, membuka data, memastikan distribusi, menjaga cadangan pangan, dan menyiapkan perlindungan sosial yang tepat sasaran.
Humanisasi dalam kebijakan pangan berarti melihat rakyat bukan sebagai angka statistik. Rakyat adalah keluarga yang setiap hari menghitung belanja. Rakyat adalah ibu yang memikirkan lauk untuk anaknya. Rakyat adalah pekerja yang harus memilih antara ongkos perjalanan dan kebutuhan rumah.
Program Besar, Pengawasan Besar
Program seperti Makan Bergizi Gratis dapat dibaca sebagai kebijakan sosial yang memiliki orientasi humanistik. Memberi makan anak, ibu hamil, dan kelompok rentan adalah agenda yang secara moral penting. Namun, semakin besar skala sebuah program, semakin besar pula tanggung jawab tata kelolanya.
Program yang baik dapat kehilangan makna jika pengawasannya lemah, distribusinya tidak merata, kualitas pangannya tidak terjaga, atau pengadaannya tidak transparan.
Karena itu, kritik terhadap program besar tidak selalu berarti menolak program tersebut. Kritik justru dapat menjadi bentuk partisipasi publik agar program tidak keluar dari tujuan awalnya. Program sosial yang profetik harus bisa diuji melalui pertanyaan sederhana: apakah tepat sasaran, apakah aman dikonsumsi, apakah anggarannya transparan, apakah pelaksana lokalnya diawasi, dan apakah hasilnya benar-benar dievaluasi?
Komunikasi Krisis yang Jujur
Di tengah berbagai persoalan itu, komunikasi krisis pemerintah menjadi sangat menentukan. Pemerintah tidak cukup hanya membantah ketika dikritik. Pemerintah juga tidak cukup hanya menyampaikan klaim keberhasilan. Dalam situasi krisis kepercayaan, publik membutuhkan komunikasi yang jujur, terbuka, empatik, dan berbasis data.
Komunikasi yang defensif cenderung membuat publik semakin curiga. Komunikasi yang reaktif membuat pemerintah tampak selalu terlambat. Komunikasi yang terlalu seremonial membuat rakyat merasa persoalan nyata mereka sedang dipoles menjadi panggung pencitraan.
Sebaliknya, komunikasi yang profetik adalah komunikasi yang berani mengakui masalah, menjelaskan duduk perkara, membuka data, memberi solusi, dan mengajak publik ikut mengawasi.
Dalam tradisi profetik, kejujuran adalah fondasi. Amanah tidak mungkin berdiri di atas manipulasi. Tabligh tidak berarti sekadar banyak bicara, tetapi menyampaikan kebenaran dengan bertanggung jawab. Fathanah bukan hanya kecerdasan teknokratis, tetapi kemampuan membaca kegelisahan publik secara tepat. Siddiq bukan sekadar slogan moral, melainkan keberanian negara untuk tidak menyembunyikan kelemahan sistemnya sendiri.
Penutup: Kritik sebagai Ikhtiar Islah
Pada akhirnya, ujian terbesar pemerintah bukan hanya bagaimana menjalankan program, tetapi bagaimana menjaga ruh moral dari setiap kebijakan. Pemerintah boleh memiliki target besar. Pemerintah boleh membangun narasi optimisme. Pemerintah juga berhak meminta dukungan publik. Namun, semua itu harus berjalan bersama kesediaan untuk diawasi, dikritik, dan dikoreksi.
Kritik publik bukan musuh pemerintah. Kritik adalah bagian dari demokrasi. Kritik yang berbasis data, disampaikan secara etis, dan diarahkan untuk perbaikan adalah bentuk kepedulian warga negara.
Dalam perspektif profetik, kritik semacam ini dapat dibaca sebagai ikhtiar islah: usaha memperbaiki keadaan agar kekuasaan tidak kehilangan arah moralnya.
Tulisan ini tentu bukan untuk menghakimi siapa pun. Ini lebih sebagai pengingat bagi saya pribadi dan pembaca pada umumnya bahwa kekuasaan pada akhirnya adalah amanah. Ia harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan pemilih, tetapi juga di hadapan sejarah dan Tuhan.
Wa Allahu A’lam Bishowab.
~ Lou Ayy Alzamakhsyari
Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
