Jenny Ramadhani Daely
Sidang Ijazah dan Ujian Keterbukaan Peradilan Kita
Politik | 2026-11-11 09:27:53Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali menjadi perhatian publik. Persoalan yang selama ini ramai diperbincangkan di media sosial kini memasuki ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perhatian masyarakat semakin besar ketika sejumlah agenda persidangan diperbolehkan untuk disiarkan secara langsung. Peristiwa ini patut diapresiasi, tetapi juga perlu dikritisi secara objektif.
Keterbukaan persidangan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana suatu perkara diproses dan bagaimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Selama ini, polemik ijazah Jokowi berkembang melalui berbagai pernyataan, tuduhan, dan bantahan di media sosial. Ketika persoalan tersebut dibawa ke pengadilan, sudah seharusnya setiap pernyataan diuji berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, bukan sekadar berdasarkan keyakinan masing-masing pihak.
Namun, keterbukaan persidangan tetap memiliki batas. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memperbolehkan siaran langsung pada beberapa agenda persidangan, tetapi tidak pada tahap pembuktian. Pembatasan tersebut bertujuan menjaga agar para saksi tidak saling mengetahui keterangan satu sama lain. Menurut saya, kebijakan ini merupakan langkah yang tepat. Keterbukaan tidak berarti seluruh proses harus dipertontonkan tanpa mempertimbangkan kepentingan hukum. Justru, pengadilan harus mampu menjaga keseimbangan antara hak masyarakat memperoleh informasi dan kebutuhan untuk mempertahankan objektivitas pemeriksaan.
Perhatian publik semakin meningkat ketika Jokowi hadir sebagai saksi pada 5 November 2026. Dalam persidangan tersebut, ia memperlihatkan ijazah asli dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi kepada majelis hakim dan pengunjung sidang. Jokowi juga menyampaikan bahwa dokumen pendidikannya telah diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polri. Di sisi lain, masih terdapat pihak yang menginginkan pemeriksaan forensik secara independen. Perbedaan pandangan inilah yang membuat persoalan tersebut terus menjadi perdebatan.
Hal yang perlu dikritisi adalah bagaimana masyarakat menerima dan memahami informasi dari persidangan. Tidak sedikit orang yang hanya mengambil potongan video atau pernyataan tertentu untuk memperkuat pendapatnya sendiri. Akibatnya, persidangan yang seharusnya menjadi ruang untuk menguji fakta justru berpotensi berubah menjadi ajang saling membenarkan kelompok masing-masing. Padahal, penilaian terhadap suatu perkara tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan satu pernyataan atau satu kejadian yang terlihat di layar.
Ada satu hal yang menurut saya sering luput dari perhatian masyarakat, yaitu kedudukan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Perkara pidana terkait tuduhan terhadap Jokowi memiliki dakwaan dan unsur-unsur hukum yang harus dibuktikan. Hakim bertugas memeriksa alat bukti, mendengarkan keterangan saksi, dan menilai apakah unsur tindak pidana dalam dakwaan terbukti. Dengan demikian, putusan dalam perkara tersebut tidak serta-merta menjadi jawaban atas seluruh perdebatan mengenai keaslian ijazah Jokowi. Masyarakat perlu memahami perbedaan antara pembuktian tindak pidana dan pemeriksaan keaslian suatu dokumen.
Di sinilah pentingnya sikap kritis tanpa kehilangan objektivitas. Pihak yang menyampaikan tuduhan harus mampu mempertanggungjawabkan pernyataannya, sementara pihak yang merasa dirugikan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tetap harus dijalankan dengan menghormati hak orang lain. Jangan sampai kritik berubah menjadi tuduhan tanpa dasar, tetapi jangan pula kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dianggap sebagai sesuatu yang harus dibungkam.
Karena itu, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, majelis hakim harus tetap menjaga independensi dan ketertiban persidangan tanpa terpengaruh tekanan opini publik. Kedua, media massa harus menyampaikan perkembangan perkara secara utuh dan berimbang, bukan hanya mengutamakan bagian yang kontroversial demi menarik perhatian pembaca. Ketiga, masyarakat perlu menahan diri untuk tidak menjatuhkan kesimpulan sebelum proses hukum selesai.
Pada akhirnya, keterbukaan peradilan bukan sekadar persoalan apakah masyarakat dapat menonton jalannya sidang, melainkan apakah proses tersebut mampu memberikan kejelasan dan membangun kepercayaan publik. Siaran langsung dapat membantu masyarakat memahami proses hukum, tetapi tidak boleh menggantikan peran hakim dalam menilai bukti dan mengambil keputusan.
Persoalan ijazah Jokowi seharusnya menjadi ujian bagi kedewasaan kita dalam menyikapi hukum. Sebab, keadilan tidak ditentukan oleh siapa yang paling banyak mendapat dukungan di media sosial, melainkan oleh fakta, alat bukti, dan proses peradilan yang berjalan secara objektif. Ketika ruang sidang menjadi tontonan publik, yang harus tetap menjadi pusat perhatian bukanlah siapa yang terlihat menang, melainkan apakah hukum benar-benar ditegakkan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
