Maikel Daniansah
Jika Swasta Bisa, Mengapa Pemerintah Tidak?
Agama | 2026-06-10 13:00:45
Perlukah Negara Dikelola Swasta?
Coba jujur. Pernahkah Anda merasa sedang berada di "Indonesia yang berbeda" saat memasuki kawasan seperti BSD, Summarecon, atau kota mandiri lainnya?
Jalanan tertata rapi, pepohonan terawat, trotoar nyaman digunakan, area pejalan kaki tersambung, transportasi pendukung tersedia, hingga ruang publik yang terasa aman dan bersih. Bahkan aktivitas sederhana seperti berjalan kaki atau menunggu kendaraan umum terasa lebih manusiawi.
Namun, pemandangan berbeda sering ditemui ketika keluar dari kawasan tersebut. Trotoar tiba-tiba menghilang, jalan berlubang muncul di beberapa titik, halte terbengkalai, transportasi umum minim, dan ruang publik sering kali kalah oleh parkir liar atau bangunan yang tidak tertata. ibarat "Masuk BSD Serasa Negara Maju, Keluar BSD Kembali ke Realita"
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Tangerang Selatan. Hampir di berbagai daerah Indonesia, kita bisa menemukan "pulau-pulau kenyamanan" yang dikelola swasta di tengah kota yang masih berjuang menghadirkan fasilitas dasar yang layak bagi warganya.
Lalu muncul pertanyaan yang cukup menggelitik: apakah swasta sebenarnya lebih mampu mengelola wilayah dibanding pemerintah?
Secara sederhana, kawasan swasta memiliki satu keunggulan utama: tujuan yang jelas. Pengelola kawasan memahami bahwa lingkungan yang nyaman akan menarik penghuni, meningkatkan nilai properti, dan mendatangkan keuntungan. Karena itu, fasilitas publik tidak dianggap sebagai beban, melainkan investasi.
Sebaliknya, pemerintah menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Negara harus mengurus wilayah yang sangat luas dengan kondisi ekonomi, geografis, dan sosial yang berbeda-beda. Pemerintah tidak bisa hanya fokus pada daerah yang menguntungkan, tetapi juga wajib melayani masyarakat di daerah terpencil yang mungkin tidak menarik bagi investor.
Meski demikian, perbedaan kualitas yang terlalu jauh tetap menjadi catatan penting. Jika pihak swasta mampu menyediakan trotoar yang layak, transportasi pendukung, ruang hijau, dan lingkungan yang nyaman, mengapa hal serupa masih sulit ditemukan secara merata di banyak wilayah yang dikelola pemerintah?
Di sinilah letak persoalannya. Masyarakat sebenarnya tidak sedang meminta fasilitas mewah. Mereka hanya menginginkan kebutuhan dasar kota yang berfungsi sebagaimana mestinya: jalan yang nyaman, transportasi publik yang memadai, ruang terbuka yang terawat, serta lingkungan yang menghargai pejalan kaki.
Karena itu, mungkin pertanyaan "Perlukah negara dikelola swasta?" bukanlah pertanyaan yang tepat. Negara tidak bisa dijalankan sepenuhnya seperti perusahaan karena tujuan keduanya berbeda.
Pertanyaan yang lebih relevan adalah: mengapa standar pelayanan yang berhasil diwujudkan kawasan swasta belum bisa menjadi standar minimum bagi seluruh warga negara?
Jika kawasan swasta bisa membuat masyarakat merasa dimanusiakan, maka pemerintah seharusnya mampu memberikan hal yang sama bukan hanya di satu kawasan tertentu, melainkan di seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kota bukanlah seberapa tinggi gedungnya, melainkan seberapa nyaman manusia hidup di dalamnya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
