Christian Matthew Haullussy
Mencari Pancasila di Balik Algoritma: Mengapa Netizen Kita Begitu Beringas?
Humaniora | 2026-06-05 11:15:35Fenomena perselisihan digital antarnegara, seperti kegaduhan yang sempat viral antara netizen Asia Tenggara atau SEAblings dengan netizen Korea Selatan beberapa waktu lalu, menjadi sorotan tajam yang menguji kembali implementasi etika Pancasila kita di ruang siber. Jagat media sosial kita beberapa waktu lalu sempat digemparkan oleh eskalasi perdebatan yang mendadak meluas menjadi aksi saling serang, perundungan massal (cyber mob), hingga lontaran ujaran kebencian di kolom komentar. Bagi bangsa yang selalu merawat narasi "ketimuran" yang ramah, santun, dan penuh tepa selira di dunia nyata, keberingasan kolektif ini adalah sebuah tamparan keras. Mengapa masyarakat yang begitu hangat saat bertatap muka bisa mendadak berubah menjadi "monster" yang beringas ketika berlindung di balik layar gawai?
Anatomi Media Sosial: Mengapa Terjadi Gaduh Siber?
Menuduh rendahnya literasi digital sebagai biang keladi tunggal adalah sebuah penyederhanaan masalah yang keliru. Krisis moral di ruang digital kita sebenarnya terjadi karena pertemuan dua faktor struktural yang kompleks: psikologi pengguna dan arsitektur teknologi itu sendiri.
Secara psikologis, ruang siber memicu apa yang disebut para ahli sebagai Online Disinhibition Effect—sebuah kondisi di mana hambatan diri seseorang melonggar akibat fitur anonimitas. Ketika seseorang merasa tidak terlihat dan terpisah oleh jarak fisik, empati mereka cenderung terkikis. Manusia lain di balik layar tidak lagi dilihat sebagai subjek yang memiliki perasaan, melainkan sekadar objek yang sah untuk dihujat. Hal ini terlihat jelas dalam kasus kemarin, di mana perbedaan budaya dan sekat bahasa tidak lagi menjadi penghalang bagi netizen untuk melayangkan makian personal di kolom komentar, hanya karena merasa identitas aslinya aman di balik layar gawai.
Ironisnya, kerapuhan psikologis ini justru "dimanjakan" oleh arsitektur platform media sosial yang kapitalistik. Platform digital hidup dari atensi kita (attention economy). Celakanya, algoritma cenderung mengamplifikasi konten-konten provokatif, karena jenis informasi inilah yang paling cepat mendatangkan klik dan membuat orang bertahan lama di aplikasi demi mengejar keuntungan ekonomi. Netizen kita akhirnya terjebak dalam echo chambers, di mana toleransi terhadap perbedaan pendapat mati, dan polarisasi—bahkan yang berskala internasional—semakin meruncing.
Pancasila sebagai Kompas Regulatif Penumpas Gaduh Siber
Di tengah belantara digital yang carut-marut ini, kita perlu bertanya: di mana posisi Pancasila ketika ruang siber kita mulai kehilangan kendali? Selama ini, Pancasila kerap direduksi hanya sebagai jargon normatif yang dihafalkan di ruang kelas, namun seolah kehilangan gaungnya di ruang siber. Padahal, Pancasila seharusnya berfungsi sebagai sistem etika dan kerangka regulatif perilaku digital kita.
Jika kita bedah, Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", secara mendasar menuntut adanya pengakuan terhadap martabat digital (digital dignity) setiap manusia, tanpa memandang sekat nasionalisme maupun asal negara. Menjadi beradab di internet berarti memiliki kesadaran etis bahwa ada manusia nyata yang bisa terluka di balik layar yang kita komentari, sekalipun mereka adalah warga negara asing.
Sementara itu, Sila Ketiga, "Persatuan Indonesia", harus dipahami secara bijak. Nasionalisme Pancasila bukanlah chauvinisme atau nasionalisme sempit yang melegalkan makian demi membela harga diri bangsa di internet. Sentimen kelompok yang muncul dalam kegaduhan kemarin menunjukkan adanya bias 'kita melawan mereka' yang kurang bijak. Membela nama baik Indonesia tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan rasisme atau perundungan massal kepada bangsa lain. Sila ini justru menjadi filter sosial yang menegaskan bahwa hak individu untuk bersuara selalu dibatasi oleh kewajiban etis untuk menjaga kehormatan dan kohesi sosial, baik di ranah domestik maupun global.
Dialektika Kebebasan, Regulasi Digital, dan Tirani Baru
Namun, di sinilah conflict of ideas itu muncul. Apakah pembatasan ujaran di ruang siber tidak mencederai iklim demokrasi? Bukankah regulasi digital kerap kali dicurigai sebagai alat yang represif?
Namun di sisi lain, kebebasan yang mengabaikan etika siber justru melahirkan bahaya baru berupa tirani mayoritas. Ketika ruang digital dibiarkan tanpa aturan main yang jelas, kekuatan massa akan dengan mudah melakukan pengeroyokan opini (dogpiling) untuk membungkam siapa saja yang berbeda pandangan. Ini jelas bukan demokrasi yang sehat, melainkan anarki siber.
Oleh karena itu, demokrasi Pancasila yang dipandu oleh Sila Keempat menuntut "hikmat kebijaksanaan". Artinya, batas regulasi digital bukan digunakan untuk mematikan ruang dialektika dan diskusi yang sehat, melainkan untuk melindungi martabat warga negara dari pembunuhan karakter, disinformasi, dan persekusi digital di ruang publik.
Melampaui Solusi Klise
Jika kita sepakat bahwa masalah ini bersifat sistemik, maka solusinya tidak boleh lagi sekadar imbauan klise seperti "mari kita bijak ber-medsos" atau kampanye moral yang mengawang-awang. Kita butuh langkah multidimensional yang konkret.
Pertama, pemerintah harus melakukan intervensi teknopolitik. Regulasi harus mendesak penyedia platform global untuk melakukan audit algoritma. Langkah ini penting untuk memastikan adanya akuntabilitas publik atas dampak polarisasi dari konten-konten yang tersebar luas akibat efek samping dari sistem otomatisasi platform.
Kedua, naikkan level literasi digital masyarakat dari sekadar "literasi teknis" (bisa menggunakan aplikasi) menjadi "literasi kritis". Masyarakat harus dididik untuk memahami bagaimana informasi dimanipulasi, bagaimana filter bubble bekerja, dan pentingnya tanggung jawab verifikasi sebelum membagikan sesuatu.
Pada akhirnya, masa depan kohesi sosial bangsa ini tidak lagi ditentukan oleh monumen fisik, melainkan oleh apa yang kita ketik. Sudah saatnya kita membawa Pancasila keluar dari buku teks yang kaku untuk dihidupkan sebagai etika nyata di ujung jemari. Menyelamatkan ruang siber Indonesia bukan lagi sekadar tugas negara, melainkan panggilan etis setiap individu untuk memanusiakan manusia lain di balik layar gawai, sekaligus merefleksikan pelajaran berharga dari fenomena Netizen SEAblings vs Korea ini.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
