Azhar Faishal Hermawan
Menurunkan Ego Demi Nusantara: Belajar Merawat Persatuan dari Sejarah Perumusan Pancasila
Pendidikan | 2026-06-05 08:13:50
Kita sering melihat masyarakat kita terbelah karena perbedaan pendapat. Ini bisa terjadi karena perbedaan pilihan politik, perdebatan soal kebijakan publik, atau bahkan isu-isu yang viral di media sosial. Kita sering terjebak dalam kubu-kubu yang saling bermusuhan. Namun, kita perlu ingat bahwa Indonesia pernah melewati ujian perbedaan yang jauh lebih tajam dan berhasil menyelesaikannya dengan sangat baik. Jika kita melihat ke belakang, ke tahun 1945, kita akan menemukan pelajaran berharga tentang bagaimana para pendiri bangsa kita mengelola perbedaan pendapat.
Sejarah perumusan Pancasila bukan sekadar catatan di buku pelajaran sekolah. Lebih dari itu, sejarah ini adalah contoh terbaik tentang bagaimana membuang ego sektoral demi kepentingan yang lebih besar, yaitu Indonesia.Pada akhir Mei hingga awal Juni 1945, puluhan pemikir, ulama, politisi, dan pejuang dari berbagai latar belakang berkumpul di sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Mereka membahas tentang dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Perdebatan berlangsung dengan sangat sengit. Kelompok Islam menginginkan agar negara baru lahir ini berdasarkan syariat Islam, sementara kelompok nasionalis berargumen bahwa negara ini harus merangkul semua golongan dan agama tanpa mengistimewakan satu pihak mana pun.
Di tengah kebuntuan, Soekarno menawarkan gagasan cemerlang yang ia sebut sebagai “Pancasila". Kelima sila yang ditawarkan Soekarno menjadi titik terang, namun proses perdebatan ideologi belumlah usai. Para tokoh bangsa saat itu berdebat dengan urat leher yang menegang, namun mereka tidak pernah saling menjatuhkan martabat atau menyerang urusan personal satu sama lain.Momen paling krusial terjadi pada saat merumuskan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Panitia Sembilan berhasil mencapai kesepakatan kompromi yang luar biasa.
Sila pertama saat itu disepakati berbunyi: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” yang di kemudian hari disebut sebagai “Tujuh Kata". Namun, ujian sesungguhnya justru datang sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Mohammad Hatta menerima utusan dari Indonesia bagian Timur yang mayoritas beragama non Muslim. Mereka menyatakan keberatan yang sangat serius terhadap “Tujuh Kata” tersebut. Ancamannya tidak main-main: jika kalimat itu tetap dipertahankan sebagai dasar negara, mereka lebih memilih untuk tidak bergabung dan berdiri di luar Republik Indonesia.
Di titik inilah sejarah mencatat sebuah peristiwa pengorbanan ego yang sangat luar biasa. Mohammad Hatta segera melobi tokoh-tokoh Islam terkemuka. Hatta meyakinkan mereka bahwa kemerdekaan yang baru seumur jagung dan persatuan Indonesia sedang dipertaruhkan di ujung tanduk. Dengan kebesaran hati, para tokoh Islam tersebut setuju untuk mencoret “Tujuh Kata” tersebut dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa". Mengapa para tokoh besar itu rela mundur dan mengalah? Jawabannya sederhana namun maknanya sangat mendalam: mereka sadar betul bahwa Indonesia bukanlah milik satu golongan saja. Mereka secara sadar memilih persatuan di atas kemenangan ideologis kelompoknya sendiri.
Jika kita menarik garis merah ke masa kini, nilai-nilai kompromi dan kesediaan untuk “menurunkan ego” ini justru sering kali menghilang dari peredaran kehidupan sosial-politik kita. Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana politik identitas dan narasi “kami versus mereka” dieksploitasi habis-habisan oleh oknum tertentu demi meraih kursi kekuasaan. Di ranah media sosial, algoritma cerdas justru semakin memperparah keadaan dengan menciptakan echo chamber atau ruang gema. Kita menjadi anti-kritik dan dengan mudahnya menganggap mereka yang berbeda pandangan sebagai “musuh” yang harus dihancurkan, bukan sebagai sesama anak bangsa yang sedang bertukar pikiran.
Data dari berbagai lembaga survei memang sering kali menunjukkan angka toleransi yang relatif baik secara nasional. Namun, riak-riak konflik horizontal di level akar rumput tidak bisa kita sapu begitu saja ke bawah karpet. Sentimen kebencian yang berbasis agama, suku, atau ras masih menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja jika ada pemicu sekecil apa pun. Di sinilah letak urgensi dari menghayati kembali sejarah perumusan Pancasila. Para pendiri bangsa kita telah memberikan teladan nyata bahwa musyawarah mufakat jauh lebih superior dan beradab dibandingkan dengan tirani mayoritas.
Demokrasi Pancasila tidak pernah mengenal konsep “pemenang mengambil semuanya", melainkan berfokus pada bagaimana mencari titik temu yang bisa melindungi semua warga negara tanpa terkecuali. Jika para ulama dan tokoh politik di tahun 1945 saja bersedia mengalah demi merangkul saudara sebangsanya dari wilayah Timur, bukankah sangat memalukan jika kita hari ini malah gampang bertikai hanya karena urusan yang jauh lebih sepele? Sebagai kesimpulan, sejarah panjang perumusan Pancasila adalah sebuah monumen sejarah tentang toleransi, dialog kritis, dan pengorbanan.
Argumen yang tajam, benturan ideologi, dan perdebatan panjang pada akhirnya selalu bermuara dan mampu diselesaikan di meja perundingan melalui dialog yang rasional dan dilandasi rasa cinta tanah air. Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta adalah bukti empiris yang tak terbantahkan bahwa Republik ini didirikan di atas fondasi kompromi, bukan hegemoni. Ke depannya, tantangan kita sebagaibangsa yang utuh akan semakin kompleks dan berlapis.
Era globalisasi, disrupsi teknologi, hingga ancaman krisis ekonomi global membutuhkan Indonesia yang kuat, solid, dan bersatu.Persatuan itu tidak akan pernah terwujud jika kita masing-masing masih terus merawat ego kelompok dan lebih sibuk mencari-cari perbedaan ketimbang merayakan persamaan. Pancasila bukanlah sekadar dokumen mati peninggalan masa lalu, melainkan kata kerja yang harus terus dipraktikkan dalam keseharian.
Memaknai Pancasila hari ini berarti kita harus berani meniru kebesaran hati para pendiri bangsa: berani berdialog dengan kepala dingin, bersedia mendengarkan mereka yang berbeda pandangan, dan siap menurunkan ego demi menjaga keutuhan Indonesia. Karena pada akhirnya, sehebat apa pun kemajuan ekonomi atau teknologi suatu negara, ia akan runtuh dari dalam jika warganya tidak lagi tahu cara untuk hidup bersama secara damai.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
