mutiara syahrani
Tujuh Tambang Ilegal Terungkap, Apa yang Sebenarnya Sedang Gagal?
Politik | 2026-06-01 13:38:41Tujuh tambang ilegal berhasil diungkap oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp857 miliar. Angka tersebut bukan sekadar statistik. Angka itu menunjukkan bahwa praktik pertambangan ilegal masih mampu berlangsung di tengah berbagai regulasi dan sistem pengawasan yang selama ini dibangun pemerintah.
Persoalan utama dalam kasus ini bukan hanya keberadaan tambang ilegal. Persoalan yang lebih besar adalah mengapa aktivitas tersebut dapat berlangsung hingga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Fakta ini memperlihatkan bahwa tata kelola pertambangan masih menghadapi tantangan serius, terutama pada aspek pengawasan dan penegakan hukum.
Data yang disampaikan Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh penambang tanpa izin, tetapi juga ditemukan aktivitas di luar wilayah izin usaha pertambangan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan belum sepenuhnya menjamin kepatuhan di lapangan. Regulasi yang baik akan kehilangan maknanya apabila pengawasan tidak berjalan secara konsisten.
Masalah ini semakin penting karena sektor pertambangan merupakan salah satu penopang ekonomi nasional. Menurut pengamat kebijakan publik dan tata kelola sumber daya alam, keberhasilan pengelolaan sektor tambang tidak hanya diukur dari besarnya produksi, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketika praktik ilegal masih ditemukan, maka tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.
Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa aktivitas tambang ilegal sering muncul karena faktor ekonomi. Kesempatan kerja yang terbatas di sejumlah daerah membuat pertambangan menjadi sumber penghasilan yang menarik bagi sebagian masyarakat. Pandangan tersebut memiliki dasar yang dapat dipahami. Namun, kerusakan lingkungan dan hilangnya penerimaan negara menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan membiarkan aktivitas tersebut terus berlangsung.
Karena itu, pendekatan penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan solusi ekonomi. Penindakan terhadap pelaku pelanggaran tetap diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Namun, pemerintah juga perlu memperluas akses pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan.
Kasus tujuh tambang ilegal yang baru terungkap sesungguhnya menyisakan satu pertanyaan penting. Jika kerugian negara dari tujuh kasus saja mencapai ratusan miliar rupiah, seberapa besar potensi kerugian yang belum terdeteksi? Pertanyaan tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak cukup hanya dengan membuat aturan. Pengawasan yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan keberpihakan pada kepentingan publik menjadi syarat utama agar kekayaan alam benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.
Penulis
Mutiara Syahrani
Shyafira Sakinah Nur Indah Andryani
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
