Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Muliadi Saleh

Politik Bernurani Ekologis

Politik | 2026-05-14 07:41:06

Oleh: Muliadi Saleh

Esais Reflektif dan Arsitek Kesadaran

Suatu hari, manusia mungkin akan mencapai puncak kesadaran bahwa kerusakan lingkungan tidak pernah benar-benar dimulai dari hutan yang ditebang, sungai yang tercemar, atau udara yang kehilangan kesegarannya. Semua itu sesungguhnya bermula dari keputusan-keputusan politik yang gagal menjaga keseimbangan antara kekuasaan, pembangunan, dan keberlanjutan kehidupan.

Di zaman modern yang bergerak begitu cepat, politik tidak lagi sekadar berbicara tentang perebutan kekuasaan, kompetisi partai, atau pertarungan elektoral lima tahunan. Politik kini telah menjelma menjadi kekuatan besar yang menentukan arah bumi. Apakah alam akan tetap lestari atau perlahan kehilangan daya hidupnya di tangan manusia sendiri.

Karena itu, membicarakan lingkungan pada hakikatnya sedang membicarakan politik. Membicarakan hutan berarti membicarakan izin. Membicarakan laut berarti membicarakan kebijakan. Membicarakan tambang berarti membicarakan keberpihakan kekuasaan. Bahkan membicarakan banjir dan longsor sesungguhnya sedang membicarakan bagaimana negara merancang pembangunan dan mengelola ruang hidup rakyatnya.

Di sinilah letak ironi pembangunan modern. Kita sering begitu bangga pada pertumbuhan ekonomi, gedung-gedung tinggi, jalan tol, kawasan industri, dan angka investasi yang terus meningkat, tetapi diam-diam lupa menghitung harga ekologis yang dibayar oleh alam. Hutan kehilangan tubuh hijaunya. Sungai kehilangan kejernihan airnya. Udara kehilangan kesuciannya. Dan manusia perlahan kehilangan hubungan spiritualnya dengan bumi.

Padahal dalam banyak kajian politik lingkungan kontemporer, krisis ekologis bukan lagi dipahami sebagai semata-mata persoalan alam, melainkan akibat dari pilihan politik pembangunan yang terlalu berorientasi pada eksploitasi sumber daya. Politik yang seharusnya menjadi alat menjaga keseimbangan, justru sering terjebak menjadi instrumen legitimasi eksploitasi.

Indonesia sebagai negeri yang kaya sumber daya alam sedang berada di persimpangan sejarah yang sangat menentukan. Di satu sisi, pembangunan ekonomi menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun di sisi lain, eksploitasi tanpa kendali dapat menghadirkan bencana ekologis yang diwariskan lintas generasi.

Kita menyaksikan bagaimana konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam terus berlangsung. Hutan dibuka atas nama investasi. Gunung dikeruk atas nama pertumbuhan. Laut diprivatisasi atas nama pembangunan. Sementara masyarakat kecil sering kali hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Dalam situasi seperti ini, politik lingkungan menjadi sangat penting, sebab ia berbicara tentang keberanian negara menempatkan keberlanjutan di atas kepentingan sesaat.

Perubahan iklim yang kini dirasakan dunia juga memperlihatkan bahwa bumi sedang mengirimkan pesan serius kepada manusia. Suhu yang meningkat, cuaca yang tidak menentu, krisis air bersih, gagal panen, hingga meningkatnya bencana hidrometeorologi merupakan tanda bahwa alam sedang kehilangan keseimbangannya. Tetapi ironisnya, banyak negara masih sibuk memperdebatkan kepentingan ekonomi jangka pendek dibanding menyelamatkan masa depan ekologis dunia.

Dalam perspektif politik kontemporer, lingkungan hidup sesungguhnya bukan isu pinggiran. Ia telah menjadi bagian penting dari peradaban modern. Negara-negara maju mulai menjadikan politik hijau sebagai arah kebijakan pembangunan. Investasi global mulai mempertimbangkan prinsip keberlanjutan. Bahkan legitimasi moral sebuah pemerintahan kini semakin ditentukan oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Di Indonesia, tantangan itu menjadi semakin kompleks karena persoalan lingkungan sering bertemu dengan lemahnya tata kelola, konflik regulasi, ketimpangan sosial, hingga praktik korupsi sumber daya alam. Pada titik tertentu, kerusakan lingkungan bukan lagi sekadar tragedi ekologis, tetapi telah berubah menjadi tragedi politik dan kemanusiaan.

Kita akhirnya sampai pada kesadaran bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang meningkatkan angka-angka statistik ekonomi. Pembangunan yang bermartabat adalah pembangunan yang mampu menjaga harmoni antara manusia dan alam. Sebab alam bukan warisan nenek moyang yang bebas dihabiskan, melainkan titipan bagi generasi yang belum lahir.

Karena itu, politik masa depan harus dibangun dengan kesadaran ekologis yang kuat. Kekuasaan tidak cukup hanya cerdas mengelola anggaran dan pembangunan fisik, tetapi juga harus memiliki keberanian moral menjaga bumi sebagai ruang kehidupan bersama. Politik tidak boleh kehilangan nurani ekologisnya. Sebab ketika kekuasaan gagal menjaga lingkungan, yang sesungguhnya sedang dihancurkan bukan hanya pohon, sungai, atau gunung, melainkan masa depan manusia itu sendiri.

Mungkin benar, pada akhirnya sejarah tidak hanya akan mencatat siapa yang paling kuat dalam politik, tetapi juga siapa yang paling mampu menjaga kehidupan tetap tumbuh di bumi yang sama.

_______

Muliadi Saleh: "Menulis Makna, Membangun Peradaban."

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image