Eko Widiantoro
Komisi III DPRD Majalengka Temukan Cerita Lelah di Balik Pengelolaan Sampah
Kebijakan | 2026-05-13 16:34:53
Retizen.Republika.co.id— Di tengah geliat pembangunan daerah yang terus didorong menuju “langkung sae”, persoalan dasar seperti sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas di Kabupaten Majalengka.
Hal itu terlihat saat Komisi III DPRD Majalengka melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Majalengka, Rabu (13/5/2026). Kunjungan tersebut tidak sekadar agenda formal, tetapi juga menjadi ruang melihat langsung kondisi di lapangan yang selama ini hanya tercatat dalam laporan.
Ketua Komisi III DPRD Majalengka, Iing Misbahuddin, mengatakan DLH merupakan salah satu mitra strategis dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di daerah.
“DLH ini mitra penting kami. Kami ingin melihat langsung kesiapan mereka dalam mengawal pembangunan, khususnya di bidang lingkungan hidup,” ujarnya.
Di halaman kantor DLH, deretan kendaraan operasional tampak menjadi saksi sunyi dari beban kerja yang terus meningkat. Beberapa di antaranya sudah tidak lagi dalam kondisi prima.
Dari 13 armada pengangkut sampah yang dimiliki DLH, hanya 11 unit yang masih dapat dioperasikan. Sisanya mengalami kerusakan berat dan diduga sudah tidak lagi optimal digunakan.
Kepala DLH Majalengka, Wawan Sarwanto, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebut sejumlah kendaraan memang sudah memasuki usia pakai yang cukup panjang.
Keterbatasan armada itu terasa semakin berat seiring bertambahnya beban layanan, termasuk urusan pertamanan yang kini juga menjadi bagian tugas DLH. Namun, fasilitas pendukungnya masih sangat terbatas.
Di balik angka dan data tersebut, ada cerita lain yang lebih sunyi: petugas lapangan yang tetap bekerja dengan peralatan terbatas, memastikan sampah tetap terangkut meski armada tidak selalu dalam kondisi ideal.
Komisi III DPRD juga menyoroti kecilnya alokasi anggaran untuk sektor lingkungan hidup. Iing menyebut anggaran DLH masih berada di angka sekitar 0,3 persen, jauh dari angka ideal yang disebut mencapai 3 persen.
“Harusnya minimal 3 persen, tapi sekarang masih sekitar 0,3 persen,” katanya.
Perbedaan angka itu tidak hanya menjadi catatan kebijakan, tetapi juga berdampak langsung pada kemampuan pelayanan di lapangan.
Selain armada dan anggaran, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Heuleut juga menjadi perhatian. DPRD mendorong adanya perbaikan sistem pengelolaan sampah agar tidak lagi hanya bertumpu pada penumpukan di permukaan, melainkan beralih ke sistem landfill yang lebih terstruktur.
Di sisi lain, DLH juga menghadapi persoalan sederhana namun berdampak nyata, seperti kerusakan kontainer sampah di sejumlah titik pasar, termasuk di Cigasong. Perbaikan disebut mulai dilakukan secara bertahap.
Di tengah berbagai keterbatasan itu, DPRD tetap mendorong adanya perubahan perilaku masyarakat. Salah satu yang ditekankan adalah kebiasaan memilah sampah dari rumah.
“Kalau sampah yang masih punya nilai ekonomi jangan dibuang, lebih baik dipilah,” ujar Iing.
Bagi sebagian orang, sampah mungkin hanya urusan belakang rumah. Namun bagi mereka yang bekerja di balik sistemnya, sampah adalah soal ritme harian, keterbatasan fasilitas, dan upaya menjaga kota tetap berjalan meski dengan banyak kekurangan.
Dan di antara tumpukan persoalan itu, harapan tetap disuarakan: agar urusan lingkungan tidak lagi berada di barisan belakang prioritas pembangunan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
