RIDHO HAKIM
Urgensi Etik dan Moral Komunikasi Abad Ini
Culture | 2026-05-13 15:01:53
Di abad ini, kita menyaksikan transformasi komunikasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, ditandai oleh penetrasi media digital yang masif, proliferasi platform media digital, dan akselerasi kecerdasan buatan (AI) dalam memproduksi sertas mendistribusikan konten. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga memunculkan krisis etik yang mendasar. Merebaknya disinformasi, erosi kepercayaan publik, akuntabilitas komunikator, masih menjadi tantangan yang belum terjawab. Norma dan etik dalam komunikasi bukan hanya sekedar fitur tambahan, melainkan prasyarat fundamental bagi terbangunnya ruang public yang sehat dan demokratis.
Komunikasi merupakan inti dari peradaban manusia. Melalui komunikasi, gagasan disebarkan, identitas dibentuk, hubungan dibanggun, dan kekuasaan dinegosiasikan. Namun, di tengah gemuruh revolusi digital abad ini, komunikasi menghadapi tekanan etik yang belum pernah dijumpai dalam sejarah sebelumnya. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang dengan kecepatan yang melampaui kapasitas manusia baik secara individual maupun institusional untuk merespon secara bijaksana dan bertanggung jawab.
Data dari We Are Social dan Hootsuite (2024) menunjukkan bahwa pengguna internet global telah melampaui 5,4 miliar jiwa, sementara pengguna media sosial aktif mencapai 5,0 miliar. Di Indonesia, penetrasi internet mencapai 79,5% dari total populasi, menjadikannya salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Angka-angka ini mencerminkan betapa komunikasi kini tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka atau media massa konvensional, melainkan telah merambah seluruh dimensi kehidupan melalui jejaring digital yang saling terhubung.
Di sisi lain, ekosistem digital tersebut menjadi ladang subur bagi praktik komunikasi yang tidak etis. Laporan Reuters Institute Digital News Report (2024) mencatat bahwa kepercayaan public terhadap berita secara global menurun ke titik terendah dalam satu dekade terakhir. Survei Edelman Trust Barometer (2024) menemukan bahwa hanya 47% responden global yang mempercayai media sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan. Di Indonesia, temuan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) menunjukkan bahwa 62% pengguna internet pernah menemukan berita bohong dalam konsumsi digital harian mereka.
Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari problem etik yang lebih mendasar, absennya tanggung jawab komunikatif di era di mana setiap individu dapat menjadi produsen dan distributor informasi sekaligus. Jika dulu, di era tradisional berpusat pada figure komunikator yang jelas, jurnalis, pemimpin opini, penyiar, maka di era sekarang setiap individu dapat menyebarkan dan menyiarkan ke miliaran pengguna yang tidak semuanya memiliki pemahaman, kapasitas, dan kesadaran etik yang memadai.
Pemetaan Masalah Etik dalam Komunikasi Digital
Kajian literatur mengidentifikasi lima kluster masalah etik komunikasi yang paling mendesak di abad ke-21.
Kluster pertama adalah epidemi disinformasi dan misinformasi. Terminologi ini perlu dibedakan, misinformasi merujuk pada informasi salah yang disebarkan tanpa niat menyesatkan, sementara disinformasi adalah informasi palsu yang sengaja diproduksi dan disebarkan untuk menyesatkan (Wardle & Derakhshan, 2017). Keduanya merusak, tetapi disinformasi memiliki dimensi etik yang lebih berat karena melibatkan niat jahat.
Kluster kedua adalah erosi kepercayaan dan krisis legitimasi institusi komunikasi. Survei Reuters Institute (2024) menunjukkan tren penurunan kepercayaan terhadap media yang konsisten di 46 negara yang disurvei. Paradoksnya, di era di mana akses informasi lebih mudah dari sebelumnya, kepercayaan terhadap informasi justru semakin rendah. Fenomena ini sebagian dijelaskan oleh konsep 'epistemological crisis', ketika individu tidak lagi meyakini adanya otoritas epistemic yang dapat dipercaya, mereka cenderung bergantung pada jaringan kepercayaan personal dan ideologis yang rentan terhadap bias konfirmasi.
Kluster ketiga adalah masalah pengawasan dan eksploitasi data (surveillance capitalism). Zuboff (2019) mendokumentasikan bagaimana platform digital mengumpulkan data perilaku komunikatif pengguna dalam skala masif tanpa transparansi yang memadai, menggunakannya untuk membangun model prediktif perilaku, dan menjual kapasitas modifikasi perilaku kepada pengiklan. Ini merupakan pelanggaran etik fundamental terhadap otonomi dan martabat manusia sebagai komunikator.
Kluster keempat adalah ketimpangan akses dan kesenjangan digital. Menurut laporan ITU (2024), sekitar 2,6 miliar orang di dunia masih belum terhubung ke internet. Kesenjangan ini bukan sekadar masalah infrastruktur, tetapi masalah keadilan komunikatif (communicative justice), hak untuk berpartisipasi dalam wacana publik secara bermartabat terkait langsung dengan akses terhadap teknologi komunikasi. Mereka yang terpinggirkan secara digital juga terpinggirkan dalam pembentukan narasi publik yang memengaruhi kehidupan mereka.
Kluster kelima adalah etik komunikasi AI dan konten sintetis. Kemunculan Large Language Models (LLM) dan teknologi deepfake menciptakan tantangan etik baru, siapa yang bertanggung jawab ketika konten yang menyesatkan dihasilkan oleh sistem AI? Bagaimana membedakan konten otentik dari konten sintetis? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut pengembangan kerangka etik baru yang belum sepenuhnya ada dalam literatur komunikasi.
Kerangka Etik yang Relevan
Merespons pemetaan krisis di atas, artikel ini mengidentifikasi empat kerangka etik yang paling relevan dan operasional untuk konteks komunikasi abad ini.
Pertama adalah kerangka etik berbasis hak (rights-based ethics). Dalam kerangka ini, komunikasi yang etis adalah komunikasi yang menghormati dan mempromosikan hak-hak fundamental manusia, hak atas informasi, hak atas privasi, hak atas kebebasan berekspresi, dan hak untuk tidak dimanipulasi. Universal Declaration of Human Rights (1948) Pasal 19 menjamin kebebasan berekspresi dan akses informasi, sementara regulasi perlindungan data seperti GDPR di Uni Eropa mencoba mengoperasionalisasikan hak atas privasi di era digital.
Kedua adalah kerangka etik kepedulian (care ethics) yang dikembangkan oleh Carol Gilligan dan Nel Noddings. Etika kepedulian menekankan pentingnya relasi, konteks, dan respons terhadap kerentanan pihak lain dalam pengambilan keputusan moral. Dalam komunikasi, kerangka ini menuntut komunikator untuk secara aktif mempertimbangkan dampak pesan terhadap kelompok rentan, anak-anak, korban kekerasan, kelompok minoritas, dan pihak-pihak yang tidak memiliki kapasitas memadai untuk merespons manipulasi komunikatif.
Ketiga adalah kerangka etika diskursus Habermasian yang relevan untuk mengevaluasi dan merancang ruang komunikasi publik. Situasi bicara ideal Habermas di mana semua pihak memiliki akses setara, bebas dari dominasi, dan berkomitmen pada pencapaian saling memberi pemahaman menjadi standar normatif yang dapat digunakan untuk menilai dan mereformasi desain platform digital, regulasi media, dan kebijakan komunikasi publik.
Keempat adalah kerangka etik kebajikan untuk komunikasi yang dikembangkan dari Aristoteles oleh para sarjana kontemporer seperti Shannon Vallor (2016) dalam Technology and the Virtues. Kerangka ini mengajukan bahwa respons yang tepat terhadap tantangan etik teknologi komunikasi bukanlah sekadar regulasi eksternal, melainkan pengembangan karakter moral komunikator: kejujuran, kebijaksanaan, keberanian untuk menyampaikan kebenaran yang tidak nyaman (parrhesia), dan empati terhadap dampak pesan terhadap pihak lain.
Rekomendasi Strategis Menuju Ekosistem Komunikasi yang Etis
Berdasarkan pemetaan masalah dan analisis kerangka etik, artikel ini merumuskan lima rekomendasi strategis yang bersifat multi-level dari individu, institusi, dan sistem.
Pada level individu, penguatan literasi digital kritis menjadi fondasi yang tidak dapat ditawar. Literasi digital dalam pengertian yang kaya tidak sekadar kemampuan teknis mengoperasikan perangkat, melainkan kapasitas untuk mengevaluasi secara kritis sumber informasi, mengenali teknik manipulasi, memahami cara kerja algoritma, dan membuat keputusan komunikatif yang bertanggung jawab. Pendekatan ini selaras dengan konsep media literacy yang dikembangkan oleh Renee Hobbs (2010) dan critical digital literacy yang diadvokasi oleh Henry Jenkins et al. (2009).
Pada level institusi pendidikan, integrasi etik komunikasi dalam kurikulum pendidikan tinggi khususnya di program studi ilmu komunikasi, jurnalisme, dan informatika perlu diperkuat. Etika tidak boleh menjadi mata kuliah pinggiran yang diajarkan sekali dalam satu semester, melainkan perspektif yang diintegrasikan dalam seluruh mata kuliah melalui pendekatan interdisipliner. Perguruan tinggi juga perlu mengembangkan dan menerbitkan pedoman etik penggunaan AI dalam penelitian dan komunikasi akademik.
Pada level institusi media, komitmen editorial terhadap standar etik jurnalisme perlu dikuatkan melalui mekanisme akuntabilitas yang transparan, ombudsman redaksi, koreksi dan klarifikasi yang terbuka dan proporsional, serta kejelasan pembedaan antara konten berita, analisis, dan iklan. Inisiatif fact-checking independen perlu didukung dan diperluas jangkauannya.
Pada level platform digital, prinsip ethical design perlu diterapkan dalam arsitektur produk, transparansi algoritmik yang memungkinkan pengguna memahami mengapa mereka melihat konten tertentu, kontrol yang bermakna atas penggunaan data pribadi, dan desain yang mengurangi insentif untuk penyebaran konten disinformatif. Regulasi berbasis prinsip seperti European Digital Services Act (DSA) yang mulai berlaku penuh pada 2024 menawarkan model yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia.
Pada level regulasi dan kebijakan, Indonesia memerlukan kerangka regulasi komunikasi digital yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada pemblokiran konten tetapi pada penciptaan ekosistem komunikasi yang sehat. Revisi Undang-Undang ITE yang sudah berlangsung perlu dipastikan memuat prinsip-prinsip etik yang melindungi kebebasan berekspresi sekaligus mencegah penyalahgunaan platform digital.
Urgensi etik komunikasi di abad ini bukanlah krisis yang dapat diselesaikan oleh satu aktor atau satu kebijakan. Ia menuntut komitmen kolektif dari semua pemangku kepentingan, individu, institusi pendidikan, media, platform teknologi, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk membangun ekosistem komunikasi yang menghormati kebenaran, martabat manusia, dan kepentingan bersama. Dalam bahasa Habermas, kita perlu terus memperjuangkan kondisi di mana the unforced force of the better argument dapat memandu komunikasi kita bersama.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
