Dini Safitri
Selective Storytelling dalam Komunikasi Publik: Antara Empati dan Representasi
Pendidikan dan Literasi | 2026-05-12 09:12:14Di era banjir informasi, siapa yang bercerita dan apa yang dipilih untuk diceritakan menjadi lebih penting daripada sekadar fakta. Selective storytelling, yang awalnya hanya sekadar praktik memilih bagian tertentu dari sebuah cerita untuk disampaikan, kini telah menjadi strategi komunikasi yang lazim digunakan, baik dalam media, politik, maupun kampanye sosial. Di balik efektivitasnya, praktik ini menyimpan dilema etis yang patut kita refleksikan.
Selective storytelling bukan sekadar teknik menyusun narasi. Ia adalah bentuk framing yang menentukan persepsi publik. Ketika sebuah cerita hanya menampilkan sisi heroik tanpa konflik, atau menyoroti penderitaan tanpa konteks struktural, maka narasi itu bukan lagi cermin realitas, melainkan konstruksi yang diarahkan.
Dalam komunikasi publik, selective storytelling sering digunakan untuk membangun citra, menggerakkan emosi, atau memobilisasi dukungan. Selective storytelling bukan sekadar teknik naratif—ia adalah strategi retoris yang sangat efektif untuk membentuk persepsi, membangun citra, dan mengarahkan emosi audiens. Ketika organisasi, tokoh publik, atau gerakan sosial memilih fragmen cerita tertentu untuk disampaikan, mereka sedang melakukan proses framing yang menentukan apa yang dianggap penting, layak dipercaya, dan patut didukung.
Citra dibangun bukan hanya melalui fakta, tetapi melalui narasi yang dipilih dan dikemas. Misalnya, dalam kampanye CSR, perusahaan sering menyoroti kisah sukses penerima manfaat, namun jarang mengangkat cerita tentang komunitas yang belum tersentuh. Dalam politik, kandidat menampilkan latar belakang perjuangan pribadi yang menyentuh, namun menghindari bagian yang kontroversial. Di sinilah selective storytelling berfungsi sebagai alat legitimasi dan penguatan identitas.
Dari sisi psikologi komunikasi, praktik ini berkaitan erat dengan narrative transportation theory (Green & Brock, 2000), yang menyatakan bahwa audiens cenderung lebih terpengaruh oleh cerita yang emosional dan terfokus daripada oleh data statistik yang dingin. Ketika audiens “terbawa” dalam cerita, mereka lebih mudah menerima pesan, bahkan tanpa menyadari adanya bias yang terkandung di dalamnya.
Selective storytelling dalam konteks mobilisasi dukungan, berperan sebagai pemicu afektif. Misalnya, gerakan sosial sering menggunakan kisah individu yang mengalami ketidakadilan sebagai representasi dari isu struktural yang lebih luas. Ini bukan manipulasi, melainkan strategi untuk membuat isu besar menjadi personal dan relatable. Namun, jika tidak disertai refleksi kritis, praktik ini bisa menyederhanakan kompleksitas dan mengabaikan suara yang tidak “cukup dramatis” untuk dijadikan narasi.
Secara etis, selective storytelling menuntut tanggung jawab komunikator untuk tidak hanya memilih cerita yang “menjual,” tetapi juga yang mewakili keragaman pengalaman. Karena dalam komunikasi publik, siapa yang diceritakan dan siapa yang dihilangkan bukan sekadar pilihan editorial, ia adalah keputusan politik yang membentuk lanskap makna sosial.
Kampanye sosial, misalnya, kerap menampilkan kisah individu yang inspiratif sebagai representasi dari isu yang kompleks. Di satu sisi, kampanye ini efektif karena manusia terhubung secara emosional melalui cerita. Namun di sisi lain, ia mengandung risiko untuk menyederhanakan masalah dan mengabaikan suara-suara yang tidak “cukup menarik” untuk dijadikan narasi.
Sebagai akademisi, saya percaya bahwa setiap cerita adalah politik representasi. Ketika kita memilih untuk menceritakan satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain, kita turut membentuk lanskap makna yang bisa memperkuat atau melemahkan keadilan sosial. Dalam konteks pendidikan, selective storytelling bisa memperkuat bias kurikulum. Dalam media, ia bisa memperkuat polarisasi. Dalam advokasi, ia bisa memperkuat empati atau manipulasi.
Selective storytelling dalam konteks pendidikan, berpotensi memperkuat bias kurikulum ketika hanya narasi dominan yang diangkat sebagai representasi pengetahuan. Misalnya, dalam buku teks sejarah, tokoh-tokoh tertentu sering ditampilkan sebagai pahlawan tanpa menyertakan kontroversi atau dampak kebijakan mereka terhadap kelompok marginal. Ketika kurikulum hanya menyajikan cerita dari sudut pandang mayoritas maka pengalaman minoritas sering terpinggirkan. Ini menciptakan epistemic injustice atau ketidakadilan dalam siapa yang dianggap layak menjadi sumber pengetahuan.
Dalam media, selective storytelling menjadi alat yang sangat kuat dalam memperkuat polarisasi. Media massa dan digital cenderung menyoroti cerita yang sesuai dengan afiliasi ideologis atau preferensi audiensnya. Ketika hanya sisi tertentu dari konflik politik, sosial, atau budaya yang ditampilkan, maka ruang publik menjadi terfragmentasi. Audiens tidak lagi menerima informasi yang utuh, melainkan narasi yang telah dikurasi untuk memperkuat keyakinan mereka. Ini sejalan dengan teori confirmation bias dan echo chamber effect, di mana individu cenderung mencari dan mempercayai informasi yang menguatkan pandangan mereka sendiri, dan mengabaikan yang bertentangan.
Selective storytelling dalam advokasi, bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia mampu membangkitkan empati publik melalui kisah personal yang menyentuh. Narasi tentang seorang anak yang berhasil keluar dari kemiskinan, misalnya, bisa memicu dukungan terhadap program pendidikan inklusif. Namun di sisi lain, jika cerita tersebut terlalu disederhanakan atau dipilih hanya karena daya tarik emosionalnya, maka ia bisa menjadi alat manipulasi. Isu struktural yang kompleks bisa direduksi menjadi kisah individu, sehingga solusi yang ditawarkan pun menjadi parsial dan tidak menyentuh akar masalah. Dalam dunia yang semakin digerakkan oleh narasi, kemampuan untuk membedakan antara representasi dan realitas menjadi keterampilan literasi yang sangat penting, baik bagi pendidik, jurnalis, maupun aktivis.
Lalu, bagaimana kita menyikapi selective storytelling? Pertama, membangun kesadaran kritis bahwa setiap narasi adalah hasil pilihan, bukan kebenaran mutlak. Kedua, dengan keberanian untuk membuka ruang bagi cerita yang tidak populer, tidak rapi, tapi jujur. Ketiga, mempunyai komitmen untuk menjadikan storytelling sebagai alat pemberdayaan, bukan sekadar persuasi. Karena pada akhirnya, siapa yang berhak bercerita dan siapa yang terus dibisukan adalah pertanyaan mendasar dalam komunikasi yang etis. Dan selective storytelling, jika tidak disertai refleksi, bisa menjadi alat kuasa yang membungkam, bukan membebaskan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
