Adit pratama88
Provinsi Banten: Ekonominya Maju, Masyarakatnya Mundur
Politik | 2026-05-11 10:50:06
Provinsi Banten selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia. Letaknya yang strategis dan kedekatannya dengan Jakarta menjadikan Banten sebagai pusat aktivitas industri dan perdagangan. Bahkan, berdasarkan laporan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Banten pada tahun 2026 diperkirakan berada pada kisaran 5,1% hingga 5,9%. Angka ini menunjukkan bahwa secara makro, perekonomian Banten tergolong kuat dan berkembang.
Namun, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat ironi yang tidak bisa diabaikan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Banten masih mencapai ratusan ribu orang, yakni sekitar 772 ribu jiwa pada Maret 2025. Meskipun angka ini mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya, jumlah tersebut tetap tergolong besar untuk provinsi yang ekonominya terus tumbuh.
Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan yang tinggi ternyata belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Di wilayah perkotaan dan kawasan industri seperti Tangerang dan Cilegon, aktivitas ekonomi berkembang pesat. Namun, di daerah lain seperti Lebak dan Pandeglang, tingkat kemiskinan masih relatif tinggi dan akses terhadap fasilitas dasar belum merata.
Salah satu penyebabnya adalah struktur pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak ditopang oleh sektor industri. Sektor ini memang mampu mendorong pertumbuhan secara cepat, tetapi tidak selalu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat lokal, terutama bagi mereka yang memiliki keterampilan terbatas. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu tanpa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat bawah.
Selain itu, ukuran kemiskinan itu sendiri juga patut menjadi perhatian. Berdasarkan standar yang digunakan Badan Pusat Statistik, seseorang dikategorikan miskin jika pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan yang berkisar Rp700 ribu per bulan. Angka ini menimbulkan pertanyaan, apakah batas tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup layak di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan kesejahteraan masyarakat. Tanpa pemerataan yang baik, angka pertumbuhan hanya menjadi pencapaian di atas kertas, sementara realitas di lapangan masih menunjukkan kesenjangan yang nyata.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengubah fokus pembangunan, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi manfaat yang lebih merata. Peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan infrastruktur di daerah tertinggal, serta pemberdayaan tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas utama agar masyarakat dapat ikut merasakan hasil pembangunan.
Pada akhirnya, keberhasilan suatu daerah tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana masyarakatnya dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Jika masih ada ratusan ribu warga yang hidup dalam keterbatasan, maka kemajuan ekonomi tersebut patut untuk dipertanyakan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
