Dwi Afiyah
Seremoni Pendidikan di Tengah Ketimpangan
Eduaksi | 2026-05-03 19:48:12Perayaan hari pendidikan kerap menghadirkanoptimisme nasib masa depan bangsa, tentangpendidikan yang mampu menjadi jalan menujukemajuan dan harapan untuk menciptakan kesempatanyang adil bagi semua. Namun, narasi indah ini tidakterdengar sejalan dengan kenyataan yang masih bisadirasakan.Bermacam-macam tema dibentuk filosofisuntuk disebutkan, upacara dengan warna-warni baju adat yang digunakan, pidato penuh komitmen dan harapan besar juga tak ketinggalan. Semua ini menjadibagian seremonial yang katanya untuk mengenang jasaBapak Pendidikan, Ki Hajar Dewantara. Akan tetapi, mengenang jasa bukan hanya tentang seberapa ingat dan megahnya perayaan. Melainkan sejauh mana gagasan yang diwariskan dilestarikan dan benar-benar diwujudkan.
Pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya menjadi wadah perkembangan diri yang setara. Di kota, wajah pendidikan dipoles dengan menjanjikan. Mereka bisa bicara tentang sekolah bagus dengan fasilitas lengkap, menghadirkan metode dan aplikasi belajar interaktif, serta merencanakan sistem virtual dan alat canggih. Tapi di sisi lain negeri, ada mereka yang pergi tanpa alas kaki karena tak sanggup membeli, ada yang menyeberang sungai karena tak ada akses jalan yang bisa dilewati, bahkan putus belajar karena tak ada yang menyanggupi akibat ekonomi. Bagi sebagian anak, menempuh pendidikanadalah impian besar sejak mereka lahir. Tempat tinggal dan kondisi ekonomi keluarga masih sangat menentukan sejauh mana kesempatan belajar bisa mereka raih. Perbedaan ini bukan sekedar potret fenomena langka, ini cerminan dari ketimpangan akibat sistem pendidikan yang tak kunjung tertata.
Hari pendidikan Nasional seharusnya menjadi ruang refleksi bukan hanya tentang apa capaian yang sudah diberikan negara kepada warganya, tetapi juga mengingat ada pekerjaan besar yang belum terselesaikan. Hari dimaha seharusnya kita diingatkanbahwa pendidikan adalah hak. Hak bahwa setiap anakdimanapun dia berada bisa mendapatkan kesempatanbelajar dan berkembang yang sama. Negara kitamelalui konstitusi sudah berjanji, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan seperti yang tercantum dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 31. Amanat ini tidak hanya menuntut dibuatnyasekolah sebagai tempat belajar, tetapi juga jaminanpemerataan akses dan aspek pendukung yang adiluntuk seluruh lapisan masyarakat.
Ironis jika peringatan jasa ini berubah menjadi perayaan tahunan belaka tanpa refleksi dan aksi nyata perbaikan. Jika negara masih mampu merencanakan seremoni, masih mampu mengadakan sesi berfoto dengan menyebut tagline dan gaya baru setiap tahunnya, maka seharusnya negara masih mampu menghadirkan pendidikan sebagaimana amanat yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, keseriusan negara perlu tercermin dari keberpihakan pada kualitas sistem pendidikan, terutama melalui pengalokasian anggaran berbasis target yang tepat sasaran dan tidak tergerus oleh kepentingan.
Tidak terhenti pada ketersediaan anggaran saja, tantanggan lebih besar yang negara kita dapati terletak pada bagaimana anggaran bisa berhasil menjawab ketimpangan nyata dilapangan. Kualitas pendidikan yang berbeda tajam antar wilayah masih menjadi tantangan yang tak kunjung selesai. Sebagai contoh, di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) memiliki bangunan yang masih jauh dari kata layak, minim fasilitas dasar, hingga keterbatasan tenaga pengajar.
Di tengah ketimpangan tersebut, sektor pendidikan juga dituntut beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin terdigitalisasi. Transformasi digital ini kerap dipromosikan sebagai solusi, namun pada kenyataannya, langkah ini berpotensi memperlebar kesenjangan jika tidak diiringi dengan kesiapan infrastruktu yang merata. Ketika sebagain siswa dapat mengakses pembelajaran berbasis teknologi dengan mudah, sementara sebagian lain bahkan masih kesulitas mendapatakan sinyal internet, maka digitalisasi bukan lagi menjadi jembatan, melainkan batas baru yang memisahkan.Saat ini, internet dan teknologi bukan lagi sekadarpelengkap belajar namun perlahan bergeser menjadi kebutuhan penting dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pemerataan infrastruktur digital harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam upaya pemerataan pendidikan secara menyeluruh.
Lebih jauh, persoalan pendidikan di Indonesia juga tidak dapat terselesaikan dengan pendekatan kebijakan yang seragam. Keragaman kondisi sosial, ekonomi dan geografis menuntut kebijakan yang adaptif dan kontekstual. Pendekatan yang dipaksakan seragam pada kondisi Indonesia yang beragam seringkali menghasilkan kebijakan yang kurang efektifdan tidak relevan. Oleh karena itu, negara perlu hadir dengan kebijakan yang mampu membaca kebutuhan di setiap daerah, bukan hanya kedera menerapkan standar yang sama tanpa mempertimbangan realitas yang berbeda.
Pada akhirnya, esensi dari pemerataan kualitas pendidikan bukan hanya pada membuka akses sebesar – besarnya, tetapi juga memastikan keberlanjutan. Isu putus sekolah, khususnya pada kelompok ekonomi rentan masih penjadi PR yang kian menumpuk. Mereka berhenti bukan karena semangat yang hilang, tetapi pada keadaan yang memaksa mereka untuk tidak dapat melanjutkan. Maka, memastikan setiap anak dapat menyelesaikan pendidikannya menjadi tanggung jawab yang tidak dapat diduakan. Pendidikan bukan hanya tentang memberikan kunci pintu untuk melihat dunia, tetapi juga tentang memastikan mereka mampu bertahan dan menyelesaikan perjalanannya. Dengan demikian, kehadiran negara dalam pendidikan bukan diukur dari seberapa sering janji dan komitmen hadir digaungkan, tetapi dari seberapa besar masyarakat dapat merasakan langsung makna tentang pendidikan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
