Muhammad Harisuddin
Kekuasaan Tanpa Nurani: Wajah Pemimpin Hari Ini
Politik | 2026-04-30 16:44:04
Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, pada awal tulisan, penulis ingin mengingatkan bahwa tulisan ini ditujukan untuk refleksi kepada penulis sendiri, pembaca, masyarakat Indonesia, dan pejabat pemerintah yang ada di atas sana. Ini tulisan tulus, dari seorang rakyat yang diamanahi berupa akal sehingga dapat berpikir dan menuangkan tulisan sebagai bentuk kritik, saran, dan cintanya kepada negeri ini, Indonesia.
Fenomena pemimpin yang mengabaikan nilai moral bukanlah hal baru. Kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga manipulasi publik menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak lagi sepenuhnya berpijak pada nilai kebaikan. Ironisnya, kondisi ini sering kali dianggap sebagai sesuatu yang “lumrah” dalam praktik kekuasaan. Diambil dari contoh pemilihan presiden (pilpres) berbagai macam pelanggaran etika demokrasi sebelum pemilihan umum menjadi “lampu kuning” dinamika kehidupan pemerintahan Indonesia selanjutnya. Alih-alih mendengarkan suara rakyat, suara akademisi, dan melakukan pembenahan diri, malah mengindahkan sambil membenarkan tindakan yang dilakukan.
Di tengah dinamika sosial dan politik hari ini, satu pertanyaan mendasar kembali mengemuka: Apakah pemimpin kita masih berlandaskan moral, atau sekadar mengelola dan melanggengkan kekuasaan?
Tulisan ini memuat dari pandangan Niccolò Machiavelli, Ibnu Taimiyah, dan perspektif psikologi. Fenomena politik di Indonesia bukan lagi dijadikan sebagai ruang untuk melayani publik dengan integritas dan kejujuran yang tinggi, namun demi terkokohnya kekuasaan yang sudah ada dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk merusak moral dari demokrasi itu sendiri.
Normalisasi yang Diam-Diam Mematikan
Dalam perspektif politik klasik, pandangan ini menemukan pembenarannya. Niccolò Machiavelli melalui karyanya Il Principe menggambarkan bahwa tujuan utama kekuasaan adalah mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Dalam praktiknya, seorang pemimpin dituntut untuk cerdas membaca situasi dan mengambil langkah strategis—bahkan jika harus mengabaikan moralitas. Dengan kata lain, menurut Machiavelli, politik pertama-tama soal kekuasaan, soal bagaimana kekuasaan diambil, direngkuh, dan dijalankan dengan efektif. Bahkan dikatakan “Bila seorang pemimpin untuk membela kekuasaannya harus melakukan sebuah keputusan dan tindakan yang secara moral buruk, ia tidak perlu merasa bersalah.”
Lebih jauh, pemikiran Machiavelli membuka ruang bagi legitimasi tindakan-tindakan pragmatis, termasuk menghalalkan berbagai cara demi stabilitas politik. Ini yang kemudian melahirkan pola kepemimpinan yang manipulatif, oportunistik, dan jauh dari nilai etika. Saran-saran Machiavelli menunjukkan bahwa tujuan utamanya bukan keadilan dan kesejahteraan rakyat tapi kuasa. Semua yang menjamin kekuasaan dimanfaatkan secara cerdik oleh politisi sebagai sarana. Manusia, keadilan dan kesejahteraan rakyat–sebagai tujuan tertinggi politik diturunkan ke level alat.
Masalahnya, ketika paradigma ini diterapkan secara ekstrem dalam realitas modern, pemimpin tidak lagi menjadi pelayan rakyat, melainkan aktor yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri dan kelompok tertentu. Moralitas menjadi relatif, bahkan bisa dinegosiasikan sesuai kepentingan.
Amanah Bukan Kuasa, Koreksi dari Perspektif Psikologi dan Nilai Islam
Dalam sebuah majalah popular terbitan Amerika (Fortune, Januari 2001) menampilkan tokoh dunia yang pantas dikenang sejarah, salah satunya “man of the millenium” atau orang terhebat pada seribu tahun terakhir. Tokoh pertama, tidak perlu terheran-heran yaitu Albeirt Einstein, sedangkan tokoh kedua mungkin tidak begitu dikenal oleh masyarakat Amerika sendiri, terlebih generasi mudanya. Dia adalah Shultan Shalahuddin Al Ayyubi.
Yang menjadi pertanyaaan adalah mengapa Shultan Shalahuddin dimunculkan sebagai contoh bagi bangsa Amerika? Ya, karena moralitas, yang pada saat itu Amerika sedang merindukan pemimpin yang bermoral tinggi, karena Presiden Clinton melanggar kesusilaan yang memberikan contoh buruk tentang moralitas bagi bangsa Amerika.
Perspektif psikologi modern pun mulai mengakui bahwa moralitas tidak cukup dibangun hanya melalui aturan atau rasionalitas. Pendekatan psikologi spiritual menegaskan bahwa aspek spiritual menjadi fondasi utama dalam membentuk perilaku manusia yang utuh dan bermoral. Tanpa spiritualitas, moralitas akan menjadi relatif dan situasional—mudah berubah sesuai kepentingan. Inilah yang menjelaskan mengapa banyak pemimpin mampu tampil “baik” di permukaan, tetapi gagal menjaga integritas ketika dihadapkan pada godaan kekuasaan.
Pemimpin bermoral adalah seorang pemimpin yang kualitas keteladanannya tidak lekang oleh waktu, kapan pun, dimana pun. Perlu disadari, pemimpin selalu menjadi sorotan kerna banyak alasan, salah satunya sebagai penanggung jawab. Pemimpin juga menjadi inspirator atau panutan para pengikutnya, sehingga sering dipakai sebagai alasan atau pembenaran atas perilaku pengikutnya, “pemimpinnya saja seperti itu, ya wajarlah kalau pengikutnya juga”. Pandangan seperti ini akan sangat berbahaya jika menyangkut masalah moral.
Moralitas pemimpin menjadi sangat penting, karena hal itu akan menentukan moralitas para pengikutnya. Perdebatan mengenai pentingnya moralitas ini banyak mewarnai literatur tentang kepemimpinan (Bass dan Steidlmeier, 1999; Price, 2003). Perdebatan itu bukan berkisar antara apakah moralitas itu penting atau tidak, tetapi masing-masing ahli berlomba-lomba mengklaim bahwa teorinya lebih kuat dalam menekankan moralitas. Oleh karena itu moralitas bukanlah satu pilihan tetapi keharusan bagi seorang pemimpin. Ketika hal itu tidak dimiliki, maka kelompok atau bangsa yang dipimpinnya akan berada di ambang kehancuran.
Menutur dalam perspektif Islam, kepemimpinan tidak pernah dimaknai sebagai alat dominasi, melainkan amanah. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pemimpin adalah wakil umat, bukan pemilik kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki sejatinya adalah mandat dari Tuhan yang harus digunakan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ini, seorang pemimpin tidak berhak menetapkan tujuan berdasarkan kepentingan pribadi. Ia justru berkewajiban mengarahkan kebijakan demi kemaslahatan umat. Bahkan, penyimpangan terhadap amanah ini dianggap sebagai bentuk ketidakbermoralan yang serius.
Ibnu Taimiyah juga menekankan dua hal mendasar dalam kepemimpinan: amanah (kejujuran) dan kekuatan (kapabilitas). Tanpa keduanya, kepemimpinan akan kehilangan arah dan berpotensi melahirkan kezaliman. Namun, realitas menunjukkan bahwa krisis kepemimpinan hari ini tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada kualitas moral individu pemimpinnya. Banyak pemimpin yang cakap secara teknis, tetapi rapuh secara moral. Di sinilah pentingnya pendekatan yang lebih mendasar: pembentukan moral melalui dimensi spiritual.
Moral Tidak Lahir Instan, Membangun Pemimpin dari Akar
Moralitas tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang seiring dengan perjalanan hidupnya. Pendidikan, pergaulan, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dan pola asuh orang tua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuk moralitas seorang pemimpin. Dengan kata lain kualitas seorang pemimpin terkait dengan kualitas kepribadiannya (Hogan, Curphy dan Hogan, 1994). Oleh karena itu, usaha untuk membentuk pemimpin yang bermoral perlu dilakukan secara sistemik. Usaha tersebut harus meliputi penciptaan lingkungan keluarga yang bermoral, lingkungan masyarakat yang bermoral, dan sistem pendidikan yang menekankan pentingnya moralitas.
Yang Harus Dilakukan (?)
Akhir dari tulisan ini mengatakan, kondisi sekarang menjadi semakin mengkhawatirkan ketika masyarakat ikut menormalisasi penyimpangan tersebut. Kritik dianggap sebagai ancaman, sementara loyalitas dibangun bukan atas dasar nilai, melainkan kepentingan. Padahal, hubungan antara moralitas pemimpin dan kesejahteraan masyarakat bukan sekadar asumsi. Penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara keduanya—semakin tinggi moralitas pemimpin, semakin baik kesejahteraan masyarakatnya.
Dengan demikian, krisis kepemimpinan hari ini bukan semata persoalan politik, tetapi krisis moral yang lebih dalam. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana ia menggunakan kekuasaan tersebut.
Apakah kekuasaan akan terus dipahami ala Machiavelli—sebagai alat untuk bertahan dan mengendalikan? Ataukah dikembalikan pada hakikatnya sebagai amanah, sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai Islam dan nilai kebaikan dari agama?
Tanpa keberanian untuk mengembalikan moral sebagai fondasi kepemimpinan, maka kekuasaan hanya akan melahirkan siklus yang sama: ambisi, penyimpangan, dan kerusakan yang berulang. Dan dalam kondisi itu, yang paling dirugikan bukanlah para pemimpin melainkan masyarakat yang dipimpin.
Artikel ini, ditutup dengan sebuah kalimat dari penulis, “Kekuasaan yang sesungguhnya adalah melayani masyarakat dan membangun kebaikan bersama (bonum commune).”
Terima kasih sudah membaca. Mari usahakan Indonesia Emas 2045 itu!
Referensi
Bass, B. M., & Steidlmeier, P. (1999). Ethics, character, and authentic transformational leadership behavior. The leadership quarterly, 10(2), 181-217.
Hogan, R., Curphy, G. J., & Hogan, J. (1994). What we know about leadership: Effectiveness and personality. American psychologist, 49(6), 493.
Machiavelli, N. (1991). Sang Penguasa (C. Woekirsari, Trans.). PT Gramedia Pustaka Utama.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
