Ridwan Rizkyanto
Indonesia Darurat Keamanan Pangan: Ketika VIRAL Lebih Dipercaya daripada SAINS
Kolom | 2026-05-22 12:03:16Oleh: Ridwan Rizkyanto
Dosen UNAND
Indonesia sedang menghadapi persoalan serius dalam keamanan pangan. Ironisnya, ancaman tersebut bukan hanya berasal dari kontaminasi makanan, lemahnya sanitasi, atau distribusi pangan yang tidak aman, tetapi juga dari derasnya arus disinformasi digital. Di era media sosial, masyarakat semakin mudah mempercayai konten viral dibandingkan penjelasan ilmiah.
Hari ini, sebuah video TikTok berdurasi 30 detik tentang makanan “beracun”, produk “mengandung bahan berbahaya”, atau isu “makanan tidak layak konsumsi” dapat menyebar lebih cepat daripada klarifikasi lembaga resmi. Ketika informasi emosional lebih dipercaya daripada data ilmiah, maka keamanan pangan tidak lagi hanya menjadi persoalan laboratorium, melainkan juga persoalan literasi publik.
Fenomena ini semakin terlihat dalam berbagai perbincangan publik selama enam bulan terakhir, terutama sejak implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program strategis nasional tersebut memang memiliki tujuan mulia: memperbaiki kualitas gizi masyarakat dan menekan stunting. Namun di sisi lain, MBG juga menjadi arena besar pertarungan opini publik di media sosial.
Pemerintah sendiri mengakui bahwa keamanan pangan merupakan tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut. Pada Mei 2026, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani kerja sama penguatan pengawasan keamanan pangan MBG. BPOM menegaskan bahwa program berskala nasional seperti MBG membutuhkan sistem pengawasan pangan yang kuat, terintegrasi, dan berbasis ilmiah.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa risiko keamanan pangan memang nyata. Distribusi makanan dalam jumlah besar selalu memiliki potensi masalah, mulai dari sanitasi dapur, suhu penyimpanan, kontaminasi silang, hingga kualitas bahan baku. Namun sayangnya, ruang publik digital Indonesia justru lebih sering dipenuhi narasi sensasional daripada diskusi berbasis data.
Di media sosial, satu potongan video makanan basi dapat langsung membangun persepsi bahwa seluruh sistem pangan nasional sedang gagal total. Padahal dalam ilmu keamanan pangan, sebuah kasus tidak dapat digeneralisasi tanpa investigasi epidemiologi dan analisis laboratorium yang memadai.
Masalahnya, algoritma media sosial bekerja berdasarkan emosi dan keterlibatan pengguna (engagement), bukan validitas ilmiah. Konten yang memancing kemarahan, rasa takut, dan kepanikan jauh lebih mudah viral dibandingkan penjelasan akademik yang panjang dan teknis.
Penelitian internasional terbaru menunjukkan bahwa media sosial memang menjadi medium utama penyebaran misinformasi pangan dan kesehatan. Studi dalam jurnal Frontiers in Public Health tahun 2026 menjelaskan bahwa komunikasi risiko keamanan pangan di media sosial sering kali dipenuhi ketidakpastian, framing emosional, dan interpretasi publik yang bias.
Penelitian lain menemukan bahwa tingkat “kepercayaan” dan “daya emosional” suatu informasi sangat menentukan viralitas konten hoaks di media sosial. Semakin mudah dipercaya dan semakin emosional sebuah konten, semakin besar peluangnya menyebar luas meskipun belum tentu benar. Dalam konteks Indonesia, situasi ini diperparah oleh rendahnya literasi sains masyarakat. Banyak masyarakat masih mudah percaya pada klaim seperti:
· MSG merusak otak,
· makanan tertentu mengandung plastik,
· semua bahan pengawet berbahaya,
· atau makanan instan pasti menyebabkan kanker.
Padahal dalam ilmu toksikologi pangan terdapat prinsip dasar: the dose makes the poison. Hampir semua zat dapat berbahaya jika dikonsumsi berlebihan, termasuk gula, garam, bahkan air. Namun media sosial cenderung menyederhanakan persoalan ilmiah menjadi narasi hitam-putih demi kepentingan viralitas.
Akibatnya, publik lebih sering mengambil keputusan konsumsi berdasarkan ketakutan daripada pengetahuan.
Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai perdebatan mengenai MBG di ruang digital. Diskusi publik bukan hanya membahas kualitas gizi dan keamanan pangan, tetapi juga berkembang menjadi spekulasi anggaran, tuduhan mark-up bahan pangan, hingga polemik pengadaan logistik program. Di berbagai forum media sosial seperti Reddit, perbincangan MBG dipenuhi komentar emosional, sindiran politik, hingga ketidakpercayaan terhadap sistem pengawasan pemerintah.
Sebagian kritik tersebut tentu penting sebagai bentuk kontrol publik. Program pangan berskala besar memang harus diawasi secara ketat karena menyangkut kesehatan jutaan masyarakat. Namun kritik berbasis data sangat berbeda dengan kepanikan digital yang dibangun dari asumsi dan potongan informasi yang belum diverifikasi.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan besar dalam komunikasi sains. Banyak institusi masih menggunakan pendekatan birokratis yang lambat dan sulit dipahami masyarakat. Ketika klarifikasi ilmiah baru muncul beberapa hari kemudian, opini publik sering kali sudah terbentuk lebih dahulu melalui media sosial.
Dalam dunia digital modern, kecepatan komunikasi menjadi sama pentingnya dengan akurasi informasi. Karena itu, Indonesia membutuhkan transformasi besar dalam komunikasi keamanan pangan.
Pertama, pemerintah dan akademisi harus aktif hadir di media sosial dengan pendekatan komunikasi yang sederhana, visual, dan mudah dipahami publik tanpa kehilangan akurasi ilmiah. Pakar pangan tidak cukup hanya berbicara di seminar atau jurnal internasional. Mereka harus masuk ke ruang digital tempat masyarakat mencari informasi.
Kedua, literasi pangan perlu diperkuat sejak pendidikan dasar. Masyarakat harus memahami prinsip dasar keamanan pangan seperti sanitasi, suhu penyimpanan, kontaminasi silang, masa simpan produk, dan cara membaca label pangan. Negara maju tidak hanya membangun sistem pengawasan pangan yang kuat, tetapi juga membangun masyarakat yang kritis terhadap informasi.
Ketiga, media massa harus lebih bertanggung jawab dalam memberitakan isu pangan. Judul bombastis tanpa konteks ilmiah hanya akan memperbesar kepanikan publik dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem pangan nasional.
Keempat, pemerintah perlu membangun sistem respons cepat terhadap hoaks pangan. Klarifikasi yang lambat sering kali kalah oleh persepsi yang sudah telanjur viral.
Pelajaran global menunjukkan bahwa disinformasi digital dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial. Laporan parlemen Inggris bahkan menyebut algoritma media sosial berperan besar dalam mempercepat penyebaran informasi palsu dan memperbesar kepanikan publik.
Indonesia tentu tidak boleh mengabaikan ancaman tersebut.
Dan ketika viralitas menjadi ukuran kebenaran, Indonesia benar-benar sedang berada dalam kondisi darurat keamanan pangan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
