Anindhito Gading Rasunajati
Takhta Berdarah: Menguak Misteri Kematian Sri Sultan Hamengkubuwono V di Balik Dinding Keraton
Sejarah | 2026-04-23 12:12:01
Mahkota Sang Balita: Terjepit di Pusaran Intrik Istana dan Berkobarnya Perang Jawa
Sri Sultan Hamengkubuwono V, yang terlahir dengan nama Gusti Raden Mas Gathot Menol pada 24 Januari 1820 di Keraton Yogyakarta, merupakan figur sentral penguasa Kesultanan Yogyakarta yang memiliki kekuasaan paling tidak stabil di abad ke-19 (Purwadi, 2007).
Penobatannya sebagai raja terjadi pada situasi krisis politik yang sangat tidak lazim, yaitu ketika ia baru menginjak usia balita, sekitar tiga tahun. Suksesi ini terpaksa dilakukan menyusul kematian mendadak ayahandanya, Sri Sultan Hamengkubuwono IV, pada tahun 1822 yang sejarahnya banyak diselimuti oleh desas-desus konspirasi keracunan di internal istana (Carey, 2025).
Mengingat usia Sultan yang masih sangat belia dan tidak memungkinkannya untuk menjalankan roda pemerintahan, pihak keraton bersama pemerintah kolonial Hindia Belanda membentuk sebuah dewan perwalian keraton. Dewan perwalian ini diisi oleh tokoh-tokoh berpengaruh yang sering kali memiliki kepentingan berseberangan, di antaranya adalah Ratu Hemas atau Ratu Mas selaku nenek Sultan, Ratu Kencono selaku ibu Sultan, Pangeran Mangkubumi selaku putra Sri Sultan Hamengkubuwono II, serta Pangeran Diponegoro selaku putra Sri Sultan Hamengkubuwono III yang merupakan paman dari ayahandanya (Ricklefs, 2001).
Masa awal kekuasaannya secara langsung berbenturan dengan salah satu peperangan terbesar di Nusantara, terkhusus di Pulau Jawa, yaitu Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dan meletus pada tahun 1825 (Margana, 2010). Kedudukan sang raja kecil yang terjepit di antara otoritas pemerintah kolonial Hindia Belanda dan pamannya sendiri membuat stabilitas keraton goyah.
Pada tahun 1826, demi meredam pemberontakan dan menarik simpati para bangsawan senior Jawa, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengambil langkah drastis dengan menurunkan Sultan Hamengkubuwono V dari takhtanya secara sepihak (Safitri, 2019). Posisi sultan kemudian diserahkan kembali kepada kakek buyutnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono II, yang sebelumnya pernah diasingkan dan pada saat itu telah berusia sangat senja (Carey, 2025).
Pemakzulan sementara ini menunjukkan betapa rentannya posisi politik Hamengkubuwono V di awal kehidupannya, di mana ia hanya menjadi instrumen legitimasi kekuasaan di tengah pusaran konflik militer antara Kesultanan Mataram dan kolonial Belanda (Ricklefs, 2001).
Siasat Sunyi di Bawah Bayang Penjajah: Perlawanan Pasif Sang Sultan Pemutus Perang
Pasca wafatnya Sultan Hamengkubuwono II pada tahun 1828, dan seiring dengan meredupnya kekuatan pasukan Pangeran Diponegoro menjelang akhir Perang Jawa, Hamengkubuwono V kembali dipulihkan ke singgasananya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda (Margana, 2010).
Berakhirnya Perang Jawa pada tahun 1830 membawa perubahan terhadap batas-batas wilayah dan otonomi Kesultanan Yogyakarta, di mana kekuasaan keraton banyak dipangkas dan ditundukkan oleh administrasi kolonial (Safitri, 2019).
Mengingat kehancuran infrastruktur, ekonomi, serta masifnya korban jiwa rakyat Yogyakarta akibat peperangan, Sultan Hamengkubuwono V yang mulai beranjak dewasa mengambil haluan politik yang sangat bertolak belakang dengan pendahulunya. Ia memilih jalan diplomasi tanpa kekerasan yang oleh banyak sejarawan diistilahkan sebagai strategi perlawanan pasif (Purwadi, 2007).
Dalam kerangka perlawanan pasif ini, Sultan Hamengkubuwono V menunjukkan sikap kooperatif dan kepatuhan yang tinggi terhadap residen Belanda, dengan tujuan utama mengamankan apa yang tersisa dari kerajaannya dan memberikan ruang bagi rakyatnya untuk memulihkan diri dari trauma perang (Carey, 2025).
Kedekatannya dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda memberikan sejumlah apresiasi secara militer dan ia tercatat menerima pangkat kehormatan Letnan Kolonel pada tahun 1839 dan kemudian dipromosikan menjadi Kolonel pada tahun 1847 dari pemerintah kolonial Hindia Belanda (Ricklefs, 2001).
Sikap kooperatif ini memang berhasil mengembalikan keamanan dan ketentraman di pedesaan, serta secara perlahan memulihkan aktivitas agraria dan ekonomi rakyat Yogyakarta (Margana, 2010). Namun, di sisi lain, kebijakan ini justru memicu kebencian dari kalangan internal keraton yang masih merawat sentimen anti-Belanda peninggalan era Pangeran Diponegoro (Safitri, 2019).
Bara di Dalam Tembok Keraton: Pengkhianatan dan Ancaman dari Saudara Sedarah
Strategi kompromi yang dijalankan oleh Hamengkubuwono V perlahan menciptakan perpecahan di lingkungan internal Keraton Yogyakarta (Safitri, 2019). Banyak abdi dalem, pangeran, dan bangsawan keraton menganggap sikap sang Sultan terlalu lembek, tunduk, dan bahkan dianggap mencoreng wibawa Kesultanan Mataram Islam sebagai entitas yang seharusnya independen (Purwadi, 2007).
Ketidakpuasan ini berujung pada pembentukan faksi-faksi politik di dalam keraton. Sentimen kekecewaan ini semakin menemukan bentuknya dengan munculnya figur Gusti Raden Mas Mustojo, yang tidak lain adalah adik kandung Sultan Hamengkubuwono V sendiri (Carey, 2025).
Gusti Raden Mas Mustojo secara perlahan menjelma menjadi magnet politik bagi kelompok bangsawan yang tidak puas dengan kepemimpinan kakaknya. Posisi tawar Mustojo semakin kuat secara diplomatis ketika ia berhasil menjalin ikatan pernikahan dengan putri dari Kesultanan Brunei, yang secara tidak langsung memberikan legitimasi dan dukungan moral yang signifikan baginya (Safitri, 2019). Akibatnya, Keraton Yogyakarta terbelah menjadi dua kekuasaan yang saling bersitegang, yaitu faksi pertama adalah kelompok royalis yang setia pada pemimpin de jure Sultan Hamengkubuwono V, sementara faksi kedua adalah barisan oposisi laten yang memihak pada Pangeran Mustojo (Margana, 2010).
Ketegangan ini tidak hanya terbatas pada urusan kebijakan publik dan hubungan dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda, melainkan merembet jauh ke dalam kehidupan pribadi istana, menciptakan intrik-intrik politik dan perselingkuhan kepentingan di keputren (kompleks kediaman istri dan selir raja) (Ricklefs, 2001).
Tragedi Wereng Saketi Tresno: Tikaman Mematikan dari Sang Selir di Balik Kelambu Istana
Puncak dari segala ketegangan politik dan intrik istana tersebut meledak pada 5 Juni 1855, sebuah hari yang dicatat sebagai lembaran kelam dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono V ditemukan tewas mengenaskan di dalam salah satu ruangan tertutup di keraton akibat luka tikaman senjata tajam yang tembus dari arah belakang (Purwadi, 2007).
Investigasi internal yang ditutup rapat-rapat oleh pihak keraton mengungkapkan sebuah fakta yang menggemparkan, yaitu sang pelaku pembunuhan berdarah dingin tersebut adalah istri kelima sekaligus selir kesayangan Sultan sendiri, yaitu Kanjeng Mas Hemawati (Safitri, 2019).
Peristiwa tragis ini kemudian diabadikan dalam istilah sejarah lisan keraton sebagai insiden “Wereng Saketi Tresno”, sebuah frasa puitis sekaligus ironis yang secara harfiah bermakna “wafat oleh dia yang paling dicintai” (Carey, 2025).
Motif di balik tindakan nekat Kanjeng Mas Hemawati tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam historiografi Jawa abad ke-19 (Ricklefs, 2001). Hingga hari ini, literatur sejarah terbelah dalam menafsirkan alasan pembunuhan tersebut. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa pembunuhan ini adalah murni kejahatan berbasis asmara atau konflik rumah tangga keraton, yang dipicu oleh rasa cemburu atau perlakuan yang dirasa tidak adil oleh Hemawati di tengah rumitnya hierarki keputren (Purwadi, 2007). Namun, argumen yang lebih kuat dan banyak diyakini oleh kalangan akademisi adalah bahwa Kanjeng Mas Hemawati hanyalah eksekutor pion dari sebuah grand design konspirasi politik tingkat tinggi (Margana, 2010).
Kedekatan Hemawati dengan faksi penentang Sultan memunculkan hipotesis bahwa ia didalangi oleh kelompok bangsawan radikal atau faksi pendukung Pangeran Mustojo yang memandang kematian Sultan sebagai satu-satunya cara mengakhiri represi pro-Belanda di keraton (Safitri, 2019). Keberadaan dan nasib Hemawati pasca pembunuhan pun seolah dihapus dari catatan resmi keraton, menambah pekatnya kabut misteri konspirasi tersebut.
Kudeta Senyap dan Rampasan Takhta: Nasib Pilu Pewaris Sah yang Berakhir di Tanah Pengasingan
Kematian mendadak Sri Sultan Hamengkubuwono V menciptakan kekosongan kekuasaan yang segera diisi melalui sebuah manuver suksesi yang sarat akan kontroversi politis (Margana, 2010). Ironisnya, pada saat pembunuhan terjadi, permaisuri resmi Sultan, yakni Kanjeng Ratu Sekar Kedaton, tengah dalam kondisi hamil tua (Purwadi, 2007).
Tiga belas hari setelah sang raja dimakamkan, permaisuri melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad. Berdasarkan tatanan hukum adat keraton, bayi inilah yang memiliki legitimasi untuk mewarisi takhta sebagai Sultan Hamengkubuwono VI (Ricklefs, 2001). Akan tetapi, faksi oposisi yang telah lama mengakar bergerak lebih cepat.
Melalui dukungan politik yang terkonsolidasi dan restu dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang pragmatis menginginkan stabilitas, Pangeran Mustojo mengambil alih takhta dengan dalih menjadi pelaksana tugas, yang kemudian dengan cepat mendeklarasikan dirinya sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono VI (Kembuan, 2020).
Kudeta halus ini menghancurkan masa depan Kanjeng Ratu Sekar Kedaton beserta putranya. Menolak untuk menyerah pada nasib, sang Ratu Permaisuri secara konsisten melakukan perlawanan dan menyusun kekuatan rahasia untuk merebut kembali hak takhta bagi putranya (Kembuan, 2020).
Ketegangan antara Ratu Sekar Kedaton dan penguasa baru keraton terus berlangsung selama puluhan tahun. Puncaknya, pada tahun 1883, setelah dianggap merencanakan makar yang membahayakan takhta Sultan Hamengkubuwono VII (penerus dari HB VI) dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Ratu Sekar Kedaton dan Gusti Timur Muhammad dijebak saat berusaha melarikan diri ke kawasan Gunung Merapi (Kembuan, 2020). Mereka ditangkap oleh pasukan Belanda dan dijatuhi hukuman pengasingan ke Manado, Sulawesi Utara (Margana, 2010).
Di tanah pengasingan yang sunyi dan jauh dari kemegahan keraton itulah, permaisuri dan pewaris sah Hamengkubuwono V menghembuskan napas terakhir mereka, menutup babak panjang kisah tragis penguasa kelima Mataram Islam di Yogyakarta (Purwadi, 2007).
Referensi
Buku
Carey, P. B. R. (2025). Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro 1785-1855 (7th ed.). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Margana, S. (2010). Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874 (2nd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Purwadi. (2007). Sejarah Raja-Raja Jawa: Sejarah Kehidupan Kraton dan Perkembangannya di Jawa. Denpasar: Media Abadi.
Ricklefs, M. C. (2001). A History of Modern Indonesia Since C. 1200. Redwood City: Stanford University Press.
Artikel Jurnal
Kembuan, R. A. C. (2020). SEJARAH KAMPUNG PONDOL DAN KOMUNITAS EKSIL MUSLIM DI KOTA MANADO. Aqlam: Journal of Islam and Plurality, 5(2), 171–187. https://doi.org/10.30984/ajip.v5i2.1370
Safitri, I. (2019). Keraton Yogyakarta Masa Lampau dan Masa Kini: Dinamika Suksesi Raja-Raja Jawa dan Politik Wacana “Raja Perempuan.” Indonesian Historical Studies, 3(1), 44–57. https://doi.org/10.14710/ihis.v3i1.4850
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
