Rut Sri Wahyuningsih
Inflasi Pendapat atau Inflasi Jabatan Pejabat?
Politik | 2026-04-17 16:57:06
Definisi “Inflasi Pengamat”: Teddy merujuk pada lonjakan jumlah pihak yang melabeli diri sebagai pengamat (misalnya di bidang pangan atau militer) tanpa latar belakang atau keahlian yang relevan.
Teddy berujar, kebanyakan dari pengamat tersebut sudah berusaha membentuk opini publik sejak sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden. “Jadi pengamat-pengamat itu sudah memengaruhi warga,” tutur dia (tempo.co,11-4-2026). Teddy mengklaim, fakta menunjukkan bahwa Prabowo berhasil mendulang lebih dari 96 juta suara pada pemilihan presiden 2024. “Tapi faktanya apa? Faktanya, lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo. Tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik. Bukan suatu asumsi,” kata Teddy.
Adapun menurut Teddy, pemerintah tidak menolak untuk dikritik. Bagi dia, siapa pun boleh menyampaikan kritik. Namun, ia mewanti-wanti jangan sampai pernyataan yang dilontarkan justru menimbulkan kecemasan publik. Ia lantas mengklaim bahwa situasi di Indonesia “semuanya stabil, semuanya terkendali”. Teddy menegaskan pemerintah menerima masukan-masukan dari masyarakat. Kata Teddy, pemerintah berupaya menyempurnakan dan memaksimalkan kinerjanya.
Inflasi Pengamat atau Inflasi Jabatan Pejabat?
Setidaknya ketika diklaim banyak yang berpendapat tapi tidak sesuai dengan data dan fakta yang muncul hanya kecemasan di tengah masyarakat, dan itu bagus. Artinya masyarakat peduli, mau mikir dan bahkan bergerak menginginkan perubahan. Tapi bayangkan jika yang salah adalah kebijakan dari pejabat, yang menderita berkepanjangan adalah rakyat semuanya.
Apalagi di era kepemimpinan Presiden Prabowo sangat kental budaya ABS “ Asal Bapak Senang”. Laporan sampai di hadapan kepala negara baik-baik saja. Padahal di lapangan mengerikan, rakyat masih menderita, jangan tanya sejahtera, adil saja tidak. Begitu banyak kunjungan luar negeri yang dilakukan presiden, namun kunjungan kepada rakyat langsung begitu penuh rekayasa.
Para stafnya sangat lihai mengubah kenyataan sebenarnya jadi indah dalam pandangan presiden. Bagaimana Kepala BGN melaporkan target kebutuhan sapi untuk program MBG mencapai 19.000 ekor/hari, karena satu SPPG satu sapi. Kenyataannya, jika bukan ikan mentah berbumbu, ayam matang tapi berbelatung. Hingga kasus keracunan makanan MBG masih terus berulang.
Atau bagaimana BGN kembali menganggarkan Rp6,9 miliar untuk pengadaan 17 ribu pasang kaos kaki lapangan/seragam dalam program MBG 2025, dengan harga mencapai Rp100.000 per pasang. Anggaran ini bagian dari total Rp622,3 miliar untuk pakaian, dengan salah satu pengadaan via e-katalog oleh PT Gajah Mitra Paragon senilai Rp3,4 miliar.
Sangat tidak masuk akal, dimana anggarannya melebihi anggaran membangun SPPG yang berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar. Biaya ini mencakup bangunan, peralatan dapur standar, instalasi air/limbah, dan kendaraan distribusi.
Aceh pun masih belum tuntas dari rehabilitasi, namun presiden percaya begitu saja dengan laporan biaya pengeboran sumur air bersih di lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera yang disebut mencapai Rp 150 juta, padahal di kisaraj Rp 30 juta saja sudah bagus. Dan masih banyak lagi. Sampai kapan terus mengandalkan pejabat yang sebenarnya juga tidak kompetensi di bidangnya tapi tetap menjadi pejabat?
Sistem Kapitalisme Ilusi Sejahtera
Dalam sistem yang diterapkan hari ini, yaitu Sistem Kapitalisme memang tak dibutuhkan pejabat yang pintar, bertanggungjawab dan kompeten di bidangnya masing-masing. Justru itu menyulitkan pengaturan dan para investor kurang suka mereka yang pintar karena dianggap mengahalangi kebijakan dan keberpihakan pemerintah terhadap bisnis mereka. Maka tak heran, beberapa jabatan malah tak mencerminkan amanah departemennya. Kementerian Kesehatan, menterinya berlatar belakang arsitek. Kepala BGN berlatar belakang ahli serangga, dan seterusnya.
Padahal Rasûlullâh Saw. bersabda,“Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat.” Sahabat bertanya bagaimana menyia-nyiakannya, Nabi menjawab, “Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”.[HR. Bukhari].
Hal itu terbukti hari ini begitu nyata, setiap kebijakan yang disahkan pemerintah samasekali tidak menyentuh rakyat. Wajar jika bencana silih berganti, rakyat pemilik kekuasaan malah menjadi korban atas hak miliknya dari hutan, tambang, energi dan lainnya. Negara hadir bukan melayani tapi sibuk cari investasi.
Kapitalisme batil, karena berasal dari aturan manusia, ditambah dengan sistem politik demokrasi yang hanya menghadirkan pemimpin oportunitis. Lahir dari partai koalisi, tim sukses pemilihan kepala negara atau daerah, semua demi balas budi.
Islam Aturan Sempurna
Pemimpin dalam Islam sebagaimana yang digambarkan Rasûlullâh Saw., “Sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian, juga yang kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Sedangkan, seburuk- buruk pemimpin kalian ialah orang-orang yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian, juga yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian.” Lalu, Auf berkata, “Ya Rasulullah, bolehkah kita memberontak kepada mereka?” Rasulullah Saw bersabda, Jangan, selama mereka masih mendirikan shalat di tengah kalian.” (HR Muslim).
Ada saling mendoakan, sebab pemimpin hadir dalam rangka melayani umat. Rakyat wajib taat sepanjang pemimpin memerintahkan sesuai syariat. Larangan menyelisihi pemimpin sepanjang ia masih melaksanakan salat sangat ditegaskan Rasul. Namun makna salat di sini bukan sekadar melakukan ibadah salat lima waktu, melainkan majaz yang menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Artinya, salat di sini adalah syariat secara keseluruhan, sebagaimana ketika kita berkata,” Lama tak tampak batang hidungnya”, maka maknanya adalah manusia utuh, bukan hanya hidung.
Pemimpin adalah manusia, yang pasti tempat salah dan khilaf, maka terbuka ranah evaluasi atau muhasabah. Agar tidak ada kebutuhan rakyat yang tidak terpenuhi dan agar tidak ada pelanggaran hukum syara yang berarti bermaksiat kepada Allah. Wallahualam bissawab.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
