KABEH SEDULUR
Mengapa Masih Marak Koruptor di Era Presiden Prabowo
Politik | 2026-06-07 05:07:04
Mengapa Korupsi Besar-Besaran Masih Terjadi?
Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H.
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
Setelah memahami bagaimana struktur relawan, distribusi pengaruh, dan pola kekuasaan terbentuk pasca-Pilpres, muncul satu pertanyaan yang layak dijawab secara jujur mengapa penyimpangan dan dugaan korupsi dalam skala besar dapat terjadi pada program yang sejatinya dirancang untuk kepentingan rakyat?
Pertanyaan ini menjadi semakin penting karena Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang membawa tujuan mulia meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Namun sebagaimana sering terjadi dalam politik dan birokrasi, sebuah gagasan yang baik tidak selalu dijalankan oleh sistem yang baik pula.
Dalam pandangan saya, persoalan utamanya bukan terletak pada gagasan program tersebut, melainkan pada struktur pelaksanaannya. Ada indikasi bahwa sebagian fondasi teknis, jaringan pelaksana, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini telah dipersiapkan jauh sebelum pemerintahan baru terbentuk. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengaruh jaringan lama masih bertahan dalam program-program strategis pemerintahan saat ini.
Fondasi Program yang Disiapkan Sebelum Pergantian Kekuasaan
Salah satu fakta yang sulit dibantah adalah bahwa program sebesar MBG tidak mungkin lahir dan berjalan dalam waktu singkat. Dibutuhkan proses panjang berupa kajian, penyusunan regulasi, simulasi pelaksanaan, penentuan standar teknis, hingga penyiapan sumber daya manusia.
Sebagian besar tahapan tersebut telah berlangsung dimulai 2024, ketika pemerintahan sebelumnya masih memegang kendali penuh atas birokrasi dan perangkat negara. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat dalam tahap awal persiapan otomatis menjadi kelompok yang paling memahami desain operasional program ketika pemerintahan baru mulai berjalan.
Di sinilah muncul persoalan mendasar. Ketika hanya segelintir kelompok yang memahami mekanisme teknis secara menyeluruh, maka terbentuk ketergantungan struktural. Pemerintahan baru memiliki mandat politik, tetapi pada tingkat operasional sering kali harus bergantung pada pihak yang telah lebih dahulu menguasai sistem.
Kondisi seperti ini dapat menciptakan ruang yang rentan terhadap penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang kuat dan keterbukaan yang memadai.
Ketika Standar Teknis Berpotensi Menjadi Instrumen Pengendalian
Dalam berbagai program pemerintah, spesifikasi teknis pada dasarnya dibuat untuk menjamin kualitas dan keseragaman layanan. Namun persoalan muncul apabila suatu standar disusun sedemikian rinci sehingga secara praktik hanya dapat dipenuhi oleh pihak-pihak tertentu.
Dalam konteks MBG, berbagai kalangan mempertanyakan apakah seluruh spesifikasi teknis benar-benar disusun semata-mata berdasarkan efisiensi dan kebutuhan lapangan, atau justru menciptakan ketergantungan terhadap pemasok dan jaringan tertentu.
Apabila sebuah sistem membuat pilihan menjadi sangat terbatas, maka kompetisi akan berkurang. Ketika kompetisi berkurang, peluang terjadinya mark-up, pengaturan pemasok, atau bentuk penyimpangan lainnya menjadi lebih besar. Bukan karena korupsi sudah pasti terjadi, melainkan karena ruang pengawasannya menjadi lebih sempit.
Bertahannya Jaringan Lama di Tengah Pergantian Kekuasaan
Persoalan berikutnya adalah mengenai aktor pelaksana.
Dalam setiap transisi pemerintahan, biasanya terjadi pergantian sebagian pejabat dan pengambil keputusan. Namun dalam praktiknya, tidak semua jaringan ikut berubah. Sebagian tetap bertahan karena mereka memiliki pengalaman, akses informasi, hubungan birokrasi, dan sumber daya manusia yang telah dibangun bertahun-tahun.
Akibatnya, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan nasional, pola kerja dan pola pengaruh lama sering kali tetap berjalan.
Dalam situasi seperti ini, muncul risiko terbentuknya lingkaran tertutup yang hanya diisi oleh orang-orang yang saling mengenal, saling terhubung, dan memiliki akses terhadap sumber daya yang sama. Ketika sebuah lingkaran menjadi terlalu tertutup, mekanisme kontrol internal cenderung melemah karena tidak ada perspektif baru yang masuk ke dalam sistem.
Minimnya Keterlibatan Unsur Akar Rumput
Masalah lain yang tidak kalah penting adalah terbatasnya ruang partisipasi bagi relawan dan unsur masyarakat yang selama ini berada di akar rumput.
Dalam pengalaman kami sebagai relawan yang mendukung Presiden Prabowo sejak awal, terdapat perasaan bahwa akses terhadap proses pengambilan keputusan masih sangat terbatas. Banyak relawan yang hadir ketika perjuangan politik berlangsung, tetapi tidak memperoleh ruang yang memadai untuk menyampaikan masukan maupun melakukan pengawasan ketika program-program strategis mulai dijalankan.
Padahal, salah satu cara paling efektif mencegah korupsi adalah menghadirkan pengawasan dari berbagai unsur yang independen dan tidak memiliki keterikatan dengan jaringan yang sedang berkuasa.
Ketika saluran kritik dan pengawasan semakin sempit, maka risiko penyimpangan akan meningkat karena tidak ada mekanisme koreksi yang berjalan secara sehat.
Pergantian Pemimpin Belum Tentu Diikuti Pergantian Sistem
Pada akhirnya, persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan individu tertentu. Persoalan yang lebih besar adalah budaya politik yang menganggap pergantian pemerintahan sebagai pergantian figur semata, bukan pergantian sistem.
Apabila jaringan, pola kerja, mekanisme pengaruh, dan kelompok pengendali tetap sama, maka perubahan yang diharapkan masyarakat menjadi sulit terwujud secara menyeluruh.
Inilah sebabnya mengapa berbagai dugaan penyimpangan dalam program strategis perlu dilihat secara lebih mendalam. Bukan hanya sebagai persoalan hukum semata, tetapi juga sebagai persoalan struktur kekuasaan.
Ketika Sistem Lama Masih Bertahan
Program Makan Bergizi Gratis adalah gagasan yang baik dan memiliki tujuan yang mulia. Namun keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh visi pemimpinnya, melainkan juga oleh siapa yang menjalankan, mengawasi, dan mengendalikan sistem di belakangnya.
Apabila struktur yang bekerja masih didominasi oleh jaringan lama, sementara akses bagi unsur-unsur baru dan pengawas independen tetap terbatas, maka risiko penyimpangan akan terus muncul.
Karena itu, pelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa pergantian pemimpin harus diikuti dengan pembaruan sistem, perluasan partisipasi, serta penguatan pengawasan. Tanpa itu semua, perubahan hanya akan tampak pada wajah yang terlihat di depan publik, sementara pola dan kepentingan lama tetap bekerja di belakang layar.
Dan ketika hal tersebut terjadi, yang paling dirugikan bukanlah kelompok politik tertentu, melainkan rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari setiap program negara.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
