thallya florisita
Pergeseran Kekuasaan Negara dalam Politik Global
Politik | 2026-04-17 01:08:38
Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dan media digital telah mengubah lanskap hubungan internasional secara signifikan, di mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dominan dalam politik global. Teknologi kini berperan sebagai instrumen strategis yang mampu memengaruhi opini publik, memperkuat diplomasi digital, serta meningkatkan kapabilitas negara dalam bidang keamanan siber (Amin & Marzaman, 2025). Dalam perspektif neorealisme, negara tetap berupaya mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan AI sebagai alat untuk memperkuat posisi mereka di kancah global (Artomo et al., 2026). Namun, melalui pendekatan konstruktivisme, terlihat bahwa media digital berbasis AI juga membentuk norma, identitas, dan wacana internasional yang turut memengaruhi perilaku negara dan masyarakat global.
Di sisi lain, penggunaan AI dalam media digital juga menimbulkan tantangan baru seperti disinformasi, propaganda, dan manipulasi informasi yang dapat mengancam stabilitas global. Dalam konteks ini, konsep soft power menjadi semakin relevan, karena negara dapat memperluas pengaruhnya melalui teknologi dan pengelolaan informasi, bukan hanya kekuatan militer atau ekonomi. Meski demikian, muncul dilema antara kebebasan informasi dan kontrol negara, yang mendorong banyak pemerintah untuk memperketat regulasi digital demi menjaga kedaulatan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional dalam kerangka global governance untuk memastikan bahwa pemanfaatan AI tetap etis dan tidak merusak tatanan hubungan internasional.
Senjata utama negara-negara besar dalam perebutan pengaruh global kini melalui perkembangan kecerdasaan buatan (AI) dan media digital, sebagaimana diungkap oleh Artomo et al. (2026). Kelompok BRICS Plus, misalnya, secara gencar memanfaatkan teknologi ini guna mendororong soft power melalui diplomasi digital yang canggih. Opini publik di media sosial dibentuk dengan cara memanfaatkan algoritma AI, sehingga menjadikan narasi mereka unggul atas Barat. Akibatnya, tatanan dunia bergeser, dimana kekuasaan tidak lagi hanya bergantung pada aspek militer, melainkan juga pengendalian informasi.
Sementara itu, di Asia Tenggara ancaman siber berbasis kecerdasan buatan (AI) menimbulkan kekhawatiran negara-negara mengenai kedaulatan, sebagaimana dikemukakan oleh Amin & Marzaman (2025). Dalam upaya pencegahan disinformasi dan propaganda yang memicu kerusuhan, banyak dari pemerintah telah bergegas menyusun regulasi yang ketat. Kerjasama regional kini menjadi harapan utama, agar platform global tidak lagi memanipulasi data warga lokal. AI justru akan dapat menjadi bumerang bagi stabilitas kawasan kalau tidak ada tata kelola global yang kokoh dalam penggunaannya.
Perkembagan kecerdasan buatan (AI) saat ini telah memicu persaingan siber antarnegara besar dimana kelompok BRICS Plus mendominasi dengan memanfaatkan teknologi mutakhir untuk menantang hegemoni Barat. Demi menguasai data global, mereka mengembangkan AI secara intensif, mulai dari kegiatan pengintaian hingga serangan siber yang sulit dilacak. Namun, perspektif konstruktivisme menawarkan harapan melalui dialog norma internasional yang adil bagi seluruh pihak. Intinya, tanpa kerjasama global, konflik digital berpotensi meledak dan mengancam perdamaian dunia.
Daftar Pustaka
Amin, N. A., & Marzaman, A. P. (2025). Redefinisi Kedaulatan di Era Digital: Keamanan Siber, Tata Kelola Data, dan Otonomi Regional di Asia Tenggara. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 9(9), 41-50.
Artomo, B. T., Sudiarto, T. D., & Khairizah, K. (2026). BRICS Plus dan Restrukturisasi Tatanan Global: Analisis Neo-Realisme, Soft Power, dan Constructivism terhadap Pergeseran Kekuasaan Dunia. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6(1), 531-544.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
