Indri Cahya

Demo No Kings: Wajah Asli Hegemoni Kapitalisme dan Harapan Tatanan Global Baru

Agama | 2026-04-15 23:00:32

Aksi demonstrasi bertajuk “No Kings” mewarnai jalanan di Amerika Serikat pada akhir Maret 2026. Aksi yang diikuti sedikitnya 8 juta massa di 3.300 titik dan 50 negara bagian, menjadi indikator nyata ketidakpuasan publik terhadap kebijakan AS dibawah kendali Trump. Diantara pemicu gelombang protes massa adalah serangan militer AS ke Iran yang mengakibatkan perang lebih panjang dari yang diperkirakan, hingga memperberat beban anggaran dan memicu lonjakan yang signifikan terhadap utang AS.

Utang nasional AS pada Maret 2026 saja telah menembus US$ 39 triliun. Dengan beban utang yang menumpuk maka utang per penduduk AS kini tembus US$113.875 atau sekitar Rp 1,93 miliar. Artinya, per kepala warga AS atau setiap bayi yang baru lahir di AS akan menanggung beban utang Rp 1,93 miliar. Ironis! Inilah harga yang harus dibayar AS sebagai konsekuensi dari ambisinya untuk terus mempertahankan status quo kekuatan global, yakni krisis ekonomi serta runtuhnya kepercayaan publik.

Wajah Asli Hegemoni Kapitalisme Sekuler

Kebijakan luar negeri AS, khususnya melalui pendekatan militer sebagai alat utama politik global, pada akhirnya menimbulkan konsekuensi serius. Bukan hanya memperluas konflik, tetapi juga mempercepat krisis ekonomi dalam negeri. AS secara konsisten merawat konflik dan memberikan dukungan terhadap berbagai konflik internasional khususnya Kawasan Timur Tengah, sebagaimana dukungannya terhadap Israel yang berambisi menguasai wilayah Palestina. Begitu juga, AS melibatkan negara teluk untuk memberikan tekanan politik terhadap Iran. Sepak terjang dalam konstelasi konflik ini semakin memperjelas wajah hegemoni global yang sarat kepentingan. Meskipun berbagai kebijakan dicitrakan sebagai upaya menciptakan perdamaian, namun yang terjadi hanyalah upaya mempertahankan nafsu berkuasa.

Selain itu, kebijakan atas nama perdamaian hanyalah kontrol bagi negara lain untuk terus tunduk pada AS dengan posisinya saat ini sebagai negara adidaya. Sebagian penguasa di negeri-negeri Muslim seperti Arab, Mesir, Qatar, UEA justru terlibat dalam pusaran kepentingan tersebut. Alih-alih melindungi kepentingan umat dengan menjadi pihak yang berdiri melawan AS, mereka justru terjebak masuk kedalam aliansinya. Strategi adu domba ini cukup efektif dipakai oleh AS untuk meluaskan pengaruh.

Jelas bahwa hegemoni kapitalisme dan sistem demokrasi liberal yang mendominasi dunia saat ini telah membentuk tatanan dunia yang sepenuhnya mengontrol negri muslim sebagai "jongos" AS. Walhasil kondisi dunia Islam terus menjadi objek permainan politik global. Perpecahan, lemahnya kesadaran politik, serta ketergantungan pada kekuatan asing membuat posisi umat semakin rentan.

Urgensi Penyadaran Politik Umat

Dalam situasi seperti ini, membangun kesadaran politik di tengah umat adalah keharusan. Dalam kitab Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Syaikh Taqiyuddin An Nabhani menjelaskan bahwa kesadaran politik adalah memahami urusan kehidupan dan mengetahui bagaimana mengaturnya sesuai dengan pemikiran tertentu (ideologi).

Penyadaran ini harus dilakukan secara intensif dan terarah, melalui edukasi yang membahas politik Islam, sistem pemerintahan Islam, serta konsep kepemimpinan dalam Islam. Tanpa pemahaman yang utuh, umat akan terus berada dalam posisi reaktif, bukan solutif. Kesadaran politik yang kuat akan melahirkan cara pandang baru dalam melihat realitas dunia. Umat tidak lagi mudah terpecah atau dimanfaatkan, tetapi justru mampu mengambil peran aktif dalam menentukan arah perubahan.

Menuju Perubahan Sistemik: Khilafah sebagai Alternatif

Umat perlu memahami bahwa krisis yang melanda AS dan berbagai belahan dunia bermuara dari tatanan global yang tegak tanpa landasan wahyu. Akibatnya, problem di berbagai belahan dunia semakin kompleks dan kehidupan semakin sulit. Untuk itu, diperlukan solusi untuk menghadirkan alternatif tatanan dunia baru.

Konsep pemerintahan Islam yang dikenal sebagai Khilafah adalah tawaran bagi pengganti sistem tatanan global saat ini yang sudah hampir menuju keruntuhannya. Sistem Khilafah secara historis telah membuktikan mampu bertahan dalam berbagai krisis global selama 13 abad lamanya. Dimulai dari masa Rasul mendirikan negara Islam di Madinah hingga kekhilafahan terakhir pada 1924. Dari sini, umat dan para penguasa di negeri-negeri Muslim perlu melihat realitas secara jernih, serta berani mengambil langkah untuk keluar dari ketergantungan dengan sistem yang ada.

Penutup

Demo “No Kings” dan krisis utang Amerika Serikat menunjukkan bahwa sistem global tidak layak dipertahankan dan saat ini tengah mengalami keretakan serius. Ini bukan sekadar krisis satu negara, tetapi krisis sistem yang selama ini mendominasi dunia.

Momentum ini seharusnya dimanfaatkan oleh umat untuk bangkit dengan kesadaran politik Islam dan memperjuangkan sistem alternatif pengganti Kapitalisme yang rusak. Dengan penyadaran politik yang kuat dan terarah, umat dapat bergerak menuju perubahan besar yakni terwujudnya kepemimpinan Islam (Khilafah) sebagai solusi bagi tatanan dunia yang lebih baik.

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. (TQS An Nur:55)

Wallahu a'lam bi shawwab.