Eva Nurfazilla
Hukum Taqlifi: Antara Normativitas dan Realitas Praktik
Ekonomi Syariah | 2026-04-14 08:32:41Dalam kajian ushul fiqh, hukum taqlifi merupakan konsep fundamental yang mengatur perilaku mukallaf melalui lima kategori utama: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Klasifikasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan sistem nilai yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hamid al-Ghazali, syariah pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia (al-dharuriyyat al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, hukum taqlifi tidak dapat dipisahkan dari tujuan besar syariah itu sendiri.
Dalam perspektif ekonomi Islam, hukum taqlifi memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar klasifikasi hukum. Ia menjadi instrumen etika yang membimbing perilaku ekonomi agar selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Misalnya, larangan riba sebagai bagian dari hukum haram tidak hanya dimaknai secara tekstual, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah eksploitasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Abu Ishaq al-Shatibi yang menegaskan bahwa seluruh hukum syariah berorientasi pada realisasi kemaslahatan (maslahah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah).
Namun demikian, ketika dihadapkan pada perkembangan ekonomi modern seperti fintech, cryptocurrency, dan instrumen keuangan kompleks lainnya, hukum taqlifi menghadapi tantangan epistemologis. Banyak fenomena ekonomi kontemporer yang tidak memiliki rujukan eksplisit dalam nash, sehingga memerlukan pendekatan ijtihad. Dalam konteks ini, sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyya, hukum Islam pada dasarnya dibangun di atas prinsip keadilan, rahmat, hikmah, dan kemaslahatan; sehingga setiap ketentuan yang keluar dari nilai-nilai tersebut bukanlah bagian dari syariah, meskipun secara tekstual tampak demikian.
Sebagai mahasiswa Magister Ekonomi Islam, saya melihat adanya dua kecenderungan ekstrem dalam memahami hukum taqlifi. Pertama, pendekatan yang terlalu tekstualis, di mana hukum hanya dipahami dalam kategori halal dan haram tanpa menggali hikmah di baliknya. Kedua, pendekatan yang terlalu liberal, yang cenderung melonggarkan batasan hukum demi menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kedua pendekatan ini sama-sama berisiko, karena yang pertama dapat menghambat inovasi, sementara yang kedua dapat mengaburkan prinsip syariah.
Dalam hal ini, pendekatan moderat menjadi sangat penting. Hukum taqlifi harus dipahami secara integratif dengan maqashid syariah. Jalaluddin al-Suyuti dalam karya-karyanya tentang kaidah fiqhiyyah menekankan bahwa hukum dapat berubah mengikuti perubahan zaman, tempat, dan kondisi (taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah). Prinsip ini memberikan ruang fleksibilitas dalam penerapan hukum tanpa harus meninggalkan nilai dasar syariah.
Lebih lanjut, integrasi antara hukum taqlifi dan maqashid syariah menjadi kunci dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Produk keuangan syariah tidak cukup hanya memenuhi aspek legal-formal (fiqh compliance), tetapi juga harus memenuhi aspek substansial berupa keadilan dan kemaslahatan. Dalam hal ini, pemikiran Muhammad Abu Zahrah juga relevan, di mana ia menekankan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menjawab tantangan zaman selama tidak keluar dari prinsip-prinsya.
Pada akhirnya, hukum taqlifi tidak boleh dipahami sebagai batasan yang kaku, melainkan sebagai panduan normatif yang dinamis. Ia berfungsi menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor etika, sekaligus memberikan ruang bagi inovasi yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, peran akademisi dan praktisi ekonomi Islam sangat penting dalam menjembatani antara teks dan konteks, antara normativitas dan realitas.
Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa memahami hukum taqlifi dalam perspektif ekonomi Islam bukan sekadar memahami kategori hukum, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai maqashid syariah. Sebab, tujuan akhir dari syariah bukan hanya kepatuhan formal, tetapi juga terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam sistem ekonomi. - Vhaa -
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
