dedy Suherman

Bus Banyak, Tapi Otaknya Lemot: Cara Kita Salah Paham Soal Transjakarta

Politik | 2026-04-10 10:55:04

Busnya Nambah, Antreannya Ikut Panjang

Ada mitos yang terus dipelihara: tambah bus = layanan membaik. Logika ini terdengar masuk akal, tapi realitas di lapangan sering menampar balik. Di banyak halte Transjakarta, antrean tetap mengular di jam sibuk meski armada terus ditambah. Artinya sederhana: problemnya bukan di jumlah bus, tapi di cara bus itu dikelola.

Secara operasional, penambahan armada tanpa pengaturan berbasis permintaan hanya menghasilkan penumpukan di titik tertentu dan kekosongan di titik lain. Ini bukan efisiensi, ini distribusi yang gagal. Kita melihat bus datang beriringan (bus bunching), lalu kosong beberapa menit setelahnya. Fenomena ini bukan kebetulan, tapi tanda sistem yang tidak membaca data secara real-time.

Yang Ngatur Bukan Sopir, Tapi Sistem yang Sering Ngaco

Transportasi kota modern hidup dari data, bukan sekadar jadwal statis. Kota seperti Singapore atau Seoul sudah lama menggunakan demand-responsive scheduling. Armada bergerak mengikuti pola penumpang, bukan sebaliknya. Sementara itu, pengelolaan Transjakarta masih sering terasa reaktif: penuh dulu, baru ditambal.

Padahal, indikator kinerja transportasi publik itu jelas: headway (jarak waktu antarbus), load factor (tingkat keterisian), dan dwell time (lama berhenti di halte). Ketika headway tidak konsisten dan dwell time membengkak, artinya sistem kontrolnya lemah. Dan di banyak koridor Transjakarta, tiga indikator ini masih jauh dari ideal terutama di jam puncak pagi dan sore.

Masalahnya bukan tidak ada teknologi. Sistem ticketing, GPS armada, bahkan integrasi pembayaran sudah tersedia. Tapi data itu seperti tidak benar-benar “dipakai”. Ia dikumpulkan, dilaporkan, tapi tidak menjadi basis keputusan harian yang adaptif. Ini seperti punya dashboard canggih, tapi tetap nyetir pakai feeling.

Komisaris: Pengawas atau Penonton VIP?

Di titik ini, kita harus bicara soal tata kelola. Karena kegagalan sistem bukan semata urusan teknis, tapi juga urusan pengawasan. Dalam struktur BUMD seperti Transjakarta, komisaris seharusnya memastikan bahwa transformasi berbasis data benar-benar berjalan, bukan sekadar jargon.

Pertanyaannya: apakah pengawasan itu cukup tajam? Apakah komisaris mengaudit kualitas sistem, atau hanya membaca laporan kinerja yang sudah “dirapikan”? Karena kalau indikator seperti ketepatan waktu, kepadatan halte, dan waktu tunggu masih bermasalah, berarti ada yang tidak beres di level pengambilan keputusan.

Komisaris tidak perlu tahu cara mengemudi bus. Tapi mereka wajib tahu apakah sistem yang mengatur ribuan perjalanan itu bekerja optimal atau tidak. Jika tidak, maka peran pengawasan kehilangan makna—berubah dari kontrol strategis menjadi formalitas administratif.

Kita Ini Punya Bus, Tapi Kehilangan Kendali

Ambil contoh sederhana: satu koridor padat di jam kerja bisa menampung ribuan penumpang per jam. Tanpa distribusi armada yang presisi, satu halte bisa overload sementara halte berikutnya relatif lengang. Ini bukan soal kapasitas, tapi soal sinkronisasi.

Dalam banyak kasus, bottleneck justru terjadi di halte—bukan di jalan. Penumpang menumpuk, proses naik turun melambat, dan akhirnya seluruh sistem ikut tersendat. Di sinilah kita melihat ironi besar: kita membangun jalur khusus, membeli bus, tapi lupa mengoptimalkan titik paling krusial—alur masuk penumpang.

Lebih jauh lagi, integrasi antarmoda masih setengah hati. Koneksi dengan KRL, MRT, dan LRT sering belum seamless di level pengalaman pengguna. Padahal, transportasi publik bukan soal satu moda, tapi ekosistem. Tanpa orkestrasi sistem yang rapi, setiap moda berjalan sendiri-sendiri—dan penumpang yang menanggung konsekuensinya.

Masalahnya Bukan Armada—Masalahnya Cara Berpikir

Selama kita masih melihat transportasi sebagai urusan fisik—berapa bus, berapa halte, berapa rute—kita akan terus mengulang kesalahan yang sama. Kota modern tidak lagi dibangun dari beton semata, tapi dari sistem yang mampu membaca, memprediksi, dan merespons.

Transjakarta sudah punya modal besar: jaringan luas, subsidi pemerintah, dan basis pengguna yang masif. Tapi tanpa lompatan serius ke manajemen berbasis algoritma, semua itu hanya akan jadi potensi yang setengah matang. Kita tidak kekurangan bus. Kita kekurangan keberanian untuk benar-benar mengelola sistem secara cerdas.

Dan di titik ini, pertanyaannya jadi sederhana sekaligus menohok: kita mau terus menambah bus, atau mulai membangun otak sistemnya?