Admin Eviyanti
Tradisi Lebaran, Utang Bertebaran: Cermin Rusaknya Sistem Ekonomi
Politik | 2026-04-03 21:55:50
Oleh Ummu Laila
Aktivis Muslimah
Idulfitri selalu identik dengan kebahagiaan. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, umat Islam menyambut hari kemenangan dengan penuh suka cita. Tradisi mudik, berkumpul bersama keluarga, mengenakan pakaian baru, menyiapkan hidangan khas, hingga berbagi tunjangan hari raya (THR) menjadi bagian yang melekat dalam perayaan Lebaran di Indonesia. Momen ini bahkan sering dipandang sebagai waktu terbaik untuk mempererat silaturahmi dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat.
Namun, di balik suasana meriah tersebut, terdapat realitas yang tidak selalu terlihat. Bagi sebagian keluarga, Lebaran justru datang bersamaan dengan meningkatnya beban ekonomi. Tidak sedikit rumah tangga yang terpaksa berutang demi memenuhi kebutuhan hari raya, mulai dari biaya mudik, membeli pakaian baru, hingga menyiapkan hidangan untuk keluarga dan tamu.
Fenomena ini bukan sekadar asumsi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan memproyeksikan peningkatan transaksi pembiayaan menjelang Ramadan dan Idulfitri, baik melalui pinjaman online, perusahaan multifinance, maupun layanan gadai. Berbagai produk kredit konsumtif, termasuk paylater dan pinjaman digital, menjadi pilihan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan musiman tersebut.
Kenaikan utang rumah tangga ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya daya tahan ekonomi sebagian keluarga di Indonesia. Harga berbagai kebutuhan pokok cenderung meningkat menjelang hari raya, ongkos mobilitas untuk mudik bertambah, sementara tekanan nilai tukar juga memengaruhi harga barang di pasar. Di sisi lain, jaring pengaman sosial yang tersedia belum sepenuhnya tepat sasaran untuk menopang keluarga yang rentan secara ekonomi.
Akibatnya, sebagian masyarakat menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka ingin merayakan Lebaran dengan layak sebagaimana tradisi yang berkembang di masyarakat. Namun di sisi lain, kondisi ekonomi tidak selalu memungkinkan. Jalan keluar yang paling mudah akhirnya adalah utang. Setelah hari raya berlalu, banyak keluarga justru harus menghadapi beban cicilan yang menambah tekanan finansial dalam kehidupan sehari-hari.
Pertanyaannya, mengapa perayaan hari kemenangan justru sering diiringi dengan meningkatnya utang masyarakat?
Sering kali fenomena ini disederhanakan sebagai akibat dari gaya hidup konsumtif masyarakat. Padahal jika ditelusuri lebih jauh, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi yang mengatur kehidupan masyarakat hari ini.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme yang saat ini mendominasi dunia, kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Negara lebih berperan sebagai regulator yang mengatur mekanisme pasar, sementara pemenuhan kebutuhan hidup diserahkan kepada kemampuan individu. Konsekuensinya, tidak sedikit keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang rapuh dengan penghasilan yang hanya cukup—bahkan terkadang kurang—untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Pada saat yang sama, momentum Ramadan dan Lebaran juga mengalami kapitalisasi secara besar-besaran. Industri ritel, perusahaan jasa, hingga berbagai platform digital memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan penjualan melalui promosi dan kampanye konsumsi. Pesan yang terus-menerus diproduksi seolah menegaskan bahwa merayakan Lebaran harus disertai dengan berbagai pembelian baru.
Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan tekanan sosial bagi keluarga. Standar perayaan hari raya seolah ditentukan oleh kemampuan konsumsi, bukan oleh nilai spiritual yang seharusnya menjadi inti dari Ramadan dan Idulfitri. Akibatnya, sebagian masyarakat merasa perlu mengikuti standar tersebut agar tidak dianggap berbeda.
Ironisnya, di tengah rapuhnya daya beli keluarga, era digital justru menyediakan berbagai alternatif utang yang semakin mudah diakses. Pinjaman online, kartu kredit, hingga layanan paylater menawarkan proses yang cepat dan praktis. Dalam situasi ekonomi yang terbatas, fasilitas ini tampak seperti solusi instan untuk memenuhi kebutuhan. Namun dalam jangka panjang, utang tersebut justru dapat menjadi beban yang semakin menjerat, terutama ketika disertai dengan praktik riba.
Perputaran ekonomi masyarakat akhirnya banyak difasilitasi oleh utang, sementara pertumbuhan upah tidak selalu mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup. Kondisi ini berpotensi membuat keluarga semakin bergantung pada utang ribawi untuk memenuhi kebutuhan rutin maupun kebutuhan musiman seperti Lebaran.
Jika situasi ini terus berlangsung, maka fenomena utang saat Lebaran bukan lagi sekadar masalah individu, melainkan menjadi gejala dari sistem ekonomi yang tidak mampu menjamin kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, keluarga membutuhkan sistem ekonomi yang benar-benar mampu menyejahterakan, bukan sekadar narasi tentang ekonomi inklusif. Sistem ekonomi yang dibutuhkan adalah sistem yang mampu menciptakan keseimbangan dan distribusi kekayaan yang merata di seluruh masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir pemilik modal.
Selain itu, masyarakat juga membutuhkan sistem ekonomi yang stabil, baik dari sisi nilai mata uang maupun harga barang. Stabilitas tersebut penting agar daya beli keluarga tidak terus tergerus oleh inflasi dan gejolak ekonomi.
Lebih dari itu, sistem ekonomi yang sehat seharusnya mampu menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat, bukan justru memfasilitasi ketergantungan pada utang. Dengan adanya pekerjaan yang memadai dan distribusi kekayaan yang adil, keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus terjebak dalam lingkaran utang.
Dalam hal ini, Islam menawarkan sistem ekonomi yang berbeda secara mendasar dari kapitalisme. Islam menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu, seperti pangan, sandang, dan papan. Negara juga berkewajiban menyediakan lapangan kerja serta mengelola sumber daya alam untuk kepentingan seluruh rakyat.
Islam juga secara tegas mengharamkan riba, karena praktik ini terbukti menimbulkan ketidakadilan dan memperbesar beban ekonomi masyarakat. Sebagai gantinya, Islam memiliki mekanisme distribusi kekayaan melalui zakat, sedekah, dan pengelolaan baitul mal yang berfungsi membantu masyarakat yang membutuhkan.
Namun penerapan sistem ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri. Sistem ini memerlukan dukungan dari sistem politik yang mampu menjalankan seluruh aturan syariat secara menyeluruh. Dengan kekuatan politik tersebut, negara dapat melepaskan ketergantungan dari tekanan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang sering kali merugikan masyarakat.
Melalui penerapan sistem ekonomi Islam secara utuh, kesejahteraan keluarga dapat dibangun secara lebih adil dan berkelanjutan. Momentum Ramadan dan Idulfitri pun dapat kembali pada makna yang sebenarnya, yaitu sebagai sarana membangun ketakwaan—bukan hanya pada tingkat individu, tetapi juga dalam tatanan kehidupan masyarakat dan negara.
Karena itu, fenomena utang yang kerap menyertai perayaan Lebaran seharusnya menjadi bahan refleksi bersama. Jika hari raya yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan justru dibayangi oleh tekanan ekonomi, maka jelas ada yang keliru dalam sistem yang mengatur kehidupan kita hari ini. Sudah saatnya umat Islam melirik kembali sistem ekonomi Islam sebagai solusi yang lebih adil, stabil, dan menyejahterakan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
