Inggrit Fernandes
Peran Negara-Negara di Dunia dalam Konflik Bersenjata Internasional
Politik | 2026-04-02 06:56:15Konflik internasional di era modern tidak lagi sekadar pertarungan dua negara, melainkan pertemuan kepentingan global yang kompleks. Perang antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat, serta dinamika yang mengingatkan pada Perang Teluk, menunjukkan bahwa konflik bersenjata selalu berada dalam bayang-bayang peran negara-negara besar dan organisasi multilateral. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana negara dan institusi multilateral mampu menjadi penyeimbang, dan bukan sekadar penonton dalam konflik global?
Perang Iran–Israel yang memanas pada 2025 memperlihatkan polarisasi geopolitik yang tajam. Amerika Serikat secara konsisten memberikan dukungan kepada Israel, sementara Iran memperoleh simpati dari kekuatan lain seperti Rusia dan China. Polarisasi ini menegaskan bahwa konflik regional sering kali menjadi arena kontestasi kekuatan besar (great power competition), di mana kepentingan strategis lebih dominan dibandingkan komitmen terhadap perdamaian.
Dalam kondisi demikian, peran negara tidak lagi netral. Negara-negara besar cenderung menjadi aktor utama yang memperpanjang konflik melalui dukungan militer, ekonomi, maupun politik. Amerika Serikat, misalnya, dalam sejarah Perang Teluk telah menunjukkan bagaimana intervensi militer dapat dibingkai sebagai upaya menjaga stabilitas, tetapi sekaligus memperkuat dominasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Pola serupa terlihat dalam konflik Iran–Israel, di mana aliansi strategis membentuk blok-blok kekuatan yang saling berhadapan.
Di sisi lain, organisasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), maupun Gerakan Non-Blok (GNB), secara normatif memiliki mandat untuk menjaga perdamaian dunia. Namun, efektivitasnya kerap dipertanyakan. PBB, misalnya, sering terhambat oleh hak veto negara-negara besar di Dewan Keamanan, sehingga gagal mengambil langkah tegas dalam menghentikan eskalasi konflik. Dalam konflik Palestina–Israel, berbagai resolusi telah dihasilkan, tetapi implementasinya lemah dan tidak mampu menghentikan kekerasan secara berkelanjutan.
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas dalam hukum internasional. Multilateralisme yang idealnya menjadi mekanisme kolektif untuk menyelesaikan konflik, justru sering terkooptasi oleh kepentingan politik negara-negara besar. Akibatnya, organisasi internasional kehilangan daya paksa (enforcement power) dan hanya berfungsi sebagai forum diplomasi tanpa dampak konkret.
Meski demikian, bukan berarti peran multilateral sepenuhnya gagal. Dalam beberapa kasus, forum multilateral tetap menjadi ruang penting untuk diplomasi, mediasi, dan konsensus global. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki peluang untuk memainkan peran sebagai “middle power” yang mendorong dialog dan de-eskalasi. Prinsip politik luar negeri bebas aktif, misalnya, memungkinkan Indonesia untuk menjadi jembatan komunikasi antara blok-blok yang berseberangan.
Dalam konteks konflik Iran–Israel, pendekatan multilateral yang inklusif menjadi semakin penting. Dunia tidak lagi berada dalam sistem unipolar, melainkan multipolar, di mana kekuatan tersebar dan saling bersaing. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak dapat bergantung pada satu kekuatan dominan, tetapi membutuhkan kerja sama kolektif yang lebih adil dan seimbang.
Namun, tantangan terbesar multilateralisme saat ini adalah krisis legitimasi. Ketika organisasi internasional tidak mampu bertindak efektif, kepercayaan global terhadap sistem tersebut akan terus menurun. Jika kondisi ini dibiarkan, maka negara-negara akan kembali mengandalkan pendekatan unilateral atau kekuatan militer, yang justru memperbesar potensi konflik.
Dengan demikian, peran negara dan organisasi multilateral dalam konflik internasional berada dalam posisi ambivalen: di satu sisi sebagai aktor penyelesai konflik, di sisi lain sebagai bagian dari masalah itu sendiri. Reformasi terhadap sistem multilateral menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam memperkuat independensi, efektivitas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan global.
Pada akhirnya, konflik Iran–Israel dan dinamika yang menyerupai Perang Teluk mengajarkan satu hal penting: perdamaian dunia tidak cukup hanya diatur di atas kertas. Ia membutuhkan komitmen nyata dari negara-negara dan keberanian organisasi multilateral untuk bertindak melampaui kepentingan politik sempit. Tanpa itu, multilateralisme hanya akan menjadi simbol idealisme yang terus kalah oleh realitas kekuasaan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
